KeuanganNegara.id- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menerima proposal pembentukan dana abadi (sovereign wealth fund/ SWF) dari Uni Emirat Arab (UEA). Proposal itu disampaikan saat Luhut berkunjung ke Abu Dhabi, UEA.

Sebelumnya, SWF merupakan lembaga finansial milik negara yang memiliki dan mengelola dana publik melalui investasi ke berbagai aset untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih besar.

“Usulan ini akan segera kami pelajari dan saya harap keputusan soal ini tidak akan lama,” ujar Luhut, seperti dikutip dari keterangan resmi.

Luhut mengungkapkan pembentukan SWF merupakan hasil diskusi dengan Otoritas Investasi Abu Dhabi (Abu Dhabi Investment Authority/ADIA), Menteri Energi UEA Suhail Mohamed Al Mazrouei, CEO Mubadala dan beberapa pejabat tinggi di Abu Dhabi.

“Pihak UEA akan berkunjung ke Indonesia bulan depan, bertemu dengan Kementerian Keuangan Indonesia dan PT SMI untuk membahas skema, peraturan dan perundangan yang diperlukan untuk pembentukan SWF dimaksud. Mereka juga akan berbagi pengalaman dengan Indonesia dalam pembentukan wealth funddengan India, dan dengan Mesir,” tuturnya.Dalam pertemuan tersebut, terdapat dua hal yang mungkin untuk dilakukan melalui SWF.Pertama, implementasi investasi ADIA sekitar US$1 milyar di proyek properti,real estate, termasuk pengembangan destinasi wisata dan ke proyek- proyek swasta.

Kedua, membentuk Indonesian Sovereign Wealth Fund yang akan menjadi penampung dana investasi dari berbagai negara termasuk UEA.

Jika terealisasi, sambung Luhut, investasi ke Indonesia dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi US$5 miliar hingga US$10 milyar dan seterusnya. Nantinya, dana tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur atau investasi secara umum.

Dengan konsep pengelolaan oleh SWF, sambung ia, aset-aset negara yang dikelola perusahaan pelat merah dapat ditingkatkan efisiensi pemanfaatannya karena dikelola oleh profesional SWF.

Kendati kepemilikan saham pemerintah di bawah 50 persen, pemerintah tetap dapat mengendalikan BUMN tersebut. Asalkan, pemerintah dapat menyusun kontrak dengan baik. (cnn)