KeuanganNegara.id- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada 36 kementerian dan lembaga (K/L) yang telah berhasil mengelola Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan 2018.
Hal ini disampaikan Menkeu pada saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2019 dengan topik Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital Untuk Indonesia Maju di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta.
“Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) perlu mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara termasuk menggunakan informasi keuangan tersebut. Karena opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut digunakan sebagai informasi sebagai masukan atau feedback bagi perencanaan panganggaran selanjutnya,” ujar Menkeu.
Menkeu berharap agar pemanfaatan laporan keuangan tidak hanya menggunakan laporan di kementerian dan lembaga masing-masing. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah dikonsolidasikan juga penting dalam memberikan peta yang lengkap dalam menunjukkan anggaran kegiatan yang dapat disinergikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih sebagaimana amanat Presiden untuk terus meningkatkan efisiensi anggaran.
“Kita berharap adanya konsolidasi secara real time dan itu akan menjadi sumber informasi yang powerful bagi semua pembuat keputusan baik eksekutif, legislatif, masyarakat dan bahkan dunia usaha,” ujar Menkeu.
Di acara ini juga dilakukan peluncuran aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Mobile Online. BAS Mobile Online ini merupakan aplikasi berbasis android. Dengan aplikasi ini, laporan keuangan dari 542 kabupaten/kota dan 34 provinsi dapat diakses dan di-download melalui aplikasi mobile, tidak hanya dari situs. Dengan demikian, pengguna dapat lebih mudah memahami dan menggunakan berbagai segmen akun baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, maupun pelaporan keuangan melalui handphone.
Rakernas juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penyediaan informasi keuangan negara yang andal dan relevan. Selain itu, para peserta dapat berbagi informasi terkait pengoptimalan penggunaan teknologi informasi dan basis data dalam rangka penyediaan informasi keuangan negara yang berkualitas untuk pengambilan keputusan. (kemnekeu)
Discussion about this post