Menkeu Bentuk Lembaga Koordinator Dana Hibah ke Luar Negeri

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Indonesian Agency for International Development/Indonesia Aid) Jumat (18/10) ini. Ia berharap lembaga tersebut mampu meningkatkan kontribusi Indonesia kepada masyarakat dunia..

“Lembaga ini kami harap mampu terus menunjang politik luar negeri dalam rangka menunjukkan Indonesia sebagai negara besar,” ujarnya dalam peluncuran Indonesia Aid.

Indonesia Aid merupakan pengelola dana hibah untuk pembangunan di negara-negara sahabat yang membutuhkan bantuan.

Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia merupakan negara besar baik dari sisi jumlah penduduk, letak geografis hingga ukuran ekonomi.

Karenanya, Indonesia perlu berperan serta dalam menjaga perdamaian dunia, sesuai cita-cita pendiri bangsa. Selain itu, Indonesia juga bertanggung jawab menjaga ketertiban dunia.

Tahun lalu, sambung ia, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp1 triliun yang salah satunya disalurkan untuk bantuan kemanusiaan masyarakat internasional. Tahun ini, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp2 triliun.

“Kami di Kemenkeu siap kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga lainnya dalam rangka untuk mengelola dana tersebut dalam rangka menunjang tujuan Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Luky Alfirman menambahkan Indonesia Aid akan menjadi lembaga yang mengkoordinasi dana-dana dari kementerian/lembaga (k/l) untuk bantuan atau hibah ke luar negeri.  Selama ini, pemberian hibah dilakukan oleh berbagai k/l tanpa koordinasi yang terarah.

“Di sini akan ada komitenya dari Kemenkeu dan Kementerian Luar Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga, lebih fokus, terkoordinasi dan efektif,” katanya.

Dalam keterangan resmi Kemenkeu terpisah, Indonesia Aid akan meluaskan jaringan kemitraan dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk penyediaan pendanaan pemberian hibah yang mandiri, berkelanjutan dan kreatif.

Dengan demikian, pemerintah pun dapat lebih fleksibel, efektif, dan efisien dalam memberikan hibah di tengah-tengah tantangan berupa keterbatasan ruang fiskal.

Ke depannya, lembaga ini memiliki misi untuk bertransformasi menjadi lembaga pembangunan internasional yang independen dan kredibel yang memiliki kapasitas keuangan, SDM dan institusi yang handal, serta jaringan yang kuat. (cnn)