Hal tersebut disampaikan Menkeu pada acara Rapat Anggota IV DWP Kemenkeu dan Peringatan HUT DWP Ke-20 yang bertema “Optimalisai Kinerja DWP Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Untuk Suksesnya Pembangunan Nasional” di Aula Dana Rakca, Gd. Radius Prawiro Jakarta.

“Jangan sampai tingkah laku dari spousenya (pasangannya) Dharma Wanita mengganggu reputasi dari pejabatnya,” kata Menkeu yang juga merupakan Penasehat DWP Kemenkeu.

Menurut Menkeu, reputasi yang harus dibangun DWP dan Kemenkeu adalah reputasi yang tidak dibuat-buat, dari diri sendiri, dan percaya pada nilai-nilai kejujuran dan ketulusan. Bekerja sebagai Bendahara Negara harus dilakukan dengan sepenuh hati bukan karena ingin reputasinya dianggap baik, tetapi karena percaya nilai-nilai tersebut memang baik.

“Ketulusan itu menurut Saya, harus menjadi ciri khas dari organisasi Kementerian Keuangan dan Dharma Wanita. Karena dengan tulus, kita merasakan tanggung jawab pekerjaan kita sebagai suatu previlege, kehormatan dan titipan,” ujar Menkeu.

Selain itu, Menkeu berpesan agar DWP tidak memunculkan reputasi ibu-ibu pejabat yang minta dilayani. Pengurus DWP harus orang yang bisa melayani dari hati tanpa paksaan. Menkeu pun berharap DWP memahami prioritas transformasi ekonomi dan dapat melengkapi organisasi ini dengan menjunjung reputasi Kemenkeu.

Tak lupa, Menkeu berterima kasih kepada pengurus DWP Kemenkeu 2014-2019 yang telah sukses melakukan berbagai program di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Ke depan, Menkeu meminta DWP dapat menciptakan institusi yang mencermitan Bhineka Tunggal Ika.

“Jangan satu seragam. Saya lebih seneng Dharma Wanita nggak pake baju hanya satu saja. Biarkan dan biasakan kita berbeda tapi kita kompak. Karena kalau kita biasa satu kayak gini, kita terus nggak sensitif terhadap perbedaan,” tutup Menkeu. (kemenkeu)