“Saya optimis dan ingin menularkan rasa optimisme bahwa ekonomi syariah di Indonesia masih ada kesempatan baik. Kita dapat belajar banyak dari negara yang sudah memulainya lebih dulu, seperti Malaysia,” ungkap Menkeu di Ruang Cendrawasih 3, Jakarta Convention Center.

Sesuai tema yang diangkat “The Way Forward for Islamic Finance”, ada beberapa poin yang dapat dikembangkan dari ekonomi syariah. Ia menyebutkan apabila akan mengeluarkan sebuah produk instrumen syariah maka sebisa mungkin tidak akan menimbullkan kerugian bagi konsumennya, seperti pengenaan objek pajak.

Di Indonesia, pemerintah melihat besarnya minat investor di pasar syariah. Oleh karena itu, pemerintah pun mengeluarkan instrumen sukuk retail. Hasil penjualannya pun sangat memuaskan. Pangsa pasarnya bahkan sudah masuk ke pasar generasi milenial.

“Yakinkan investor bahwa produk syariah bukan berarti investasi kelas dua, instrumen yang lebih berisiko, tidak efisien, dan rate return yang kurang. Kami pun berharap sektor keuangan syariah tidak kemudian menyempitkan pilihan pangsa pasar,” jelasnya.

Poin lain yang disampaikan adalah pentingnya kolaborasi dan koordinasi pemerintah dengan para pelaku pasar, investor, dan akademisi untuk saling memberi dukungan. Di Indonesia sendiri ada komite ekonomi syariah dan juga Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

Terakhir, keterlibatan para filantropis. Sekarang, ujar Menkeu, kalangan menengah ke atas sudah sangat peduli dengan zakat dan wakaf. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian pada pengelolaan zakat dan wakaf untuk juga dapat memakmurkan masyarakat.

Sebagai informasi, Menkeu hadir sebagai panelis bersama Gubernur Bank Negara Malaysia Nor Shamsiah Mohd Yunus, Sekretaris Jenderal Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOFI) Omar Mustafa, Executive President Bank Sentral Oman Tahir bin Salim bin Abdullah Al Amri, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebagai moderator. (kemenkeu)