Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok RUU P2 APBN 2019 ke Banggar DPR

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2020-08-27
inEkonomi, Nasional
Reading Time: 2min read
AA
0
Sri Mulyani Minta Prabowo Efisien Kelola Anggaran Rp 127 Triliun
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pokok-pokok RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran 2019 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa, (25/08). Dalam raker tersebut, Menkeu menegaskan bahwa tahun 2019 perekonomian global mengalami tekanan yang memberikan pengaruh besar terhadap seluruh perekonomian negara-negara berkembang.

“Perekonomian Indonesia dengan demikian pada tahun 2019 juga menunjukan dampak dari lingkungan global yang sangat tertekan tahun 2019. Ini kemudian ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai 5,02 sedikit di bawah tahun 2018 dan di bawah asumsi pemerintah,” kata Menkeu.

Menkeu kembali menjelaskan bahwa kondisi penerimaan negara dalam Laporan Realisasi APBN 2019 yang merupakan salah satu dari tujuh komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sangat terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi secara umum.

Baca juga:   BEI Benarkan Ada Praktik Kolusi dalam Kasus Jiwasraya

“Diakui bahwa kondisi perekonomian negara sangat terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi secara umum dan terutama pada aktivitas dan harga komoditas. Kita tentu masih memiliki PR untuk meningkatkan tax ratio dan tax base kita,” ujar Menkeu:

Selanjutnya, Menkeu mengatakan bahwa proses P2 APBN 2019 yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan utama. Selain itu, penyusunan dan pemeriksaan LKPP tahun 2019 menjadi sangat krusial karena BPK juga melakukan pemeriksaan atas hasil penilaian kembali revaluasi barang milik negara (BMN) yang sudah dilakukan dua tahun sebelumnya.

Baca juga:   Pahami Subsidi LPG 3 Kg dan Pengaruhnya ke Harga Tabung Gas

“Pada akhirnya, BPK sesudah melakukan berbagai penelitian dan penilaian yang sangat detail dapat meyakini kewajaran pencatatan hasil penilaian kembali BMN tersebut untuk dicantumkan dalam LKPP Tahun 2019,” jelasnya.

Terkait temuan BPK, Menkeu menyampaikan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2019.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK atas temuan tesebut, sehingga pengelolaan keuangan negara akan terus meningkat kualitasnya di masa mendatang,” papar Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menunjuk para pejabat yang akan mewakili Pemerintah dalam Panitia Kerja Perumus Kesimpulan dan Panitia Kerja Draf RUU yang akan secara lebih detail membahas draf RUU dimaksud bersama dengan Panja dari Banggar DPR.

Baca juga:   Usai Koreksi, Emas Antam Naik ke Rp813 Ribu per Gram

Sementara itu, pimpinan rapat Banggar DPR Said Abdullah berharap tahun selanjutnya tidak ada lagi opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat pada LKKL. Berbanding terbalik dengan LKPP yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun secara berturut-turut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali mendapat opini Disclaimer selama empat tahun berturut-turut sejak 2016.

“Mudah-mudahan ke depan kita mendorong Pemerintah agar tidak ada lagi yang kemudian disclaimer, sehingga ada peningkatan terus menerus yang dilakukan oleh Pemerintah,” pesan Said.(kemenkeu)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Per 31 Juli 2020, Himbara Salurkan KUR Rp 154,4 Triliun ke 2,6 Juta Debitur

Next Post

Rombak Hampir 90 Persen Direksi BUMN, Erick Thohir: Semuanya Berdasarkan KPI

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post
Erick Thohir: China Perlu Produk RI, Jangan Kebalik Kita yang Impor Terus

Rombak Hampir 90 Persen Direksi BUMN, Erick Thohir: Semuanya Berdasarkan KPI

Discussion about this post

Stay Connected

  • 461 Fans
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Satuan Kerja

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

‘Roadmap’ E-Commerce Masih Tunggu Aturan Perpajakan Bisnis Start-Up

0
Sri Mulyani Klaim Sudah Bayar ‘Utang’ ke DKI Rp2,6 T

Kemenkeu akan Terbitkan Lagi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel

0
Sri Mulyani Klaim Sudah Bayar ‘Utang’ ke DKI Rp2,6 T

Kemenkeu akan Terbitkan Lagi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel

2021-01-25
Klaim Token Listrik Gratis Lewat WhatsApp Baru Bisa Dilakukan 6 April

Jokowi Sebut Potensi Wakaf Uang Bisa Tembus Rp 188 Triliun

2021-01-25
Sertifikat tanah elektronik berlaku 2021

Sertifikat tanah elektronik berlaku 2021

2021-01-25
Jokowi Keluhkan Biaya Logistik Antar Daerah RI Masih Mahal

Jokowi: Pemerintah Telah Siapkan 372,3 T untuk Pemulihan Ekonomi

2021-01-25

Recent News

Sri Mulyani Klaim Sudah Bayar ‘Utang’ ke DKI Rp2,6 T

Kemenkeu akan Terbitkan Lagi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel

2021-01-25
Klaim Token Listrik Gratis Lewat WhatsApp Baru Bisa Dilakukan 6 April

Jokowi Sebut Potensi Wakaf Uang Bisa Tembus Rp 188 Triliun

2021-01-25
Sertifikat tanah elektronik berlaku 2021

Sertifikat tanah elektronik berlaku 2021

2021-01-25
Jokowi Keluhkan Biaya Logistik Antar Daerah RI Masih Mahal

Jokowi: Pemerintah Telah Siapkan 372,3 T untuk Pemulihan Ekonomi

2021-01-25

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Follow & Support Us!!

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

true