KeuanganNegara.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tak khawatir bila berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu terakhir bakal mengganggu perekonomian Indonesia. Khususnya, terhadap kinerja pasar keuangan dalam negeri.

Aksi demo terjadi di berbagai titik di Tanah Air. Para pedemo yang mayoritas didominasi oleh kalangan mahasiswa menolak kebijakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dianggap tidak sesuai dengan kewenangan negara.

Kendati begitu, menurut Darmin, gelombang demonstrasi belum mengkhawatirkan. Terlebih, Darmin mengklaim pemerintah turut mengakomodasi permintaan para pedemo.

Misalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta lembaga legislatif untuk menunda pembahasan dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Jadi jangan dibilang tidak ada langkah dari pemerintah, ada lah,” ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/9).

Sayangnya, mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu enggan memberi penjelasan lebih terkait dampak aksi demonstrasi kepada perekonomian dalam negeri. Ia juga enggan menanggapi pandangan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang sempat menyebut bahwa UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghambat investasi.

Untuk itu, pemerintah menyetujui perubahan terhadap aturan hukum tersebut. “Saya tidak mau komentar, tanya Pak Moeldoko saja,” katanya. (cnn)