KeuanganNegara.id- MenPAN-RB) Syafruddin memperkirakan 800 ribu aparatur sipil negara (ASN) akan pindah, jika ibu kota negara digeser ke Kalimantan. Angka itu sudah mencakup seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).

“ASN pusat sudah ada datanya, tinggal ibu kotanya saja di mana. Tinggal pindah,” katanya Rabu (21/8).

Ia memastikan tidak akan ada ASN yang menolak perintah negara jika memang mereka harus pindah kerja ke ibu kota baru. Namun, ia tak menjawab secara lugas apakah ASN yang enggan pindah nantinya akan dikenakan sanksi.

“Tidak ada yang menolak, mau semua. Siapa bilang ada yang menolak? tidak ada. Orang saya sebagai menteri saja mau,” ucapnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan pihaknya siap mengucurkan dana sekitar belasan miliar untuk membiayai rencana induk atau master plan pemindahan ibu kota. Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan jumlah ASN yang dipindahkan ke ibu kota baru kemungkinan hanya sekitar 600 ribu orang. Sementara, sisanya tetap bertugas di DKI Jakarta.

“Yang dipindah adalah yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan publik. Yang berhubungan dengan pelayanan publik tidak bisa pindah,” terang dia.

Menurutnya, jumlah ASN yang bertugas di pemerintah pusat sebanyak 30 persen dari total 4,3 juta orang. Ini artinya, total ASN di DKI Jakarta sekarang berjumlah sekitar 1,29 juta orang.

Presiden Jokowi ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Untuk itu, ia mengajukan izin ke DPR, MPR dan masyarakat pada Pidato Tahunan Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke-74 pekan lalu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan pihaknya siap mengucurkan dana sekitar belasan miliar untuk membiayai rencana induk atau master plan pemindahan ibu kota.

“Kami sudah antisipasi dana di Bappenas. Sifatnya lebih ke persiapan,” pungkasnya (cnn)