KeuanganNegara.id– Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani membuka alasan kenapa pemerintah tak pernah membuka data kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) para pengusaha besar ke publik. Menurutnya, membuka data kepemilikan HGU bisa berisiko kepada ekonomi.
“Terkait data HGU yang terkait orang per orang tentu tidak bisa dibuka, karena ada implikasinya ke ekonomi, ekonomi bisa terguncang,” katanya ketika berkunjung ke Kantor RedaksiTrans Media, Selasa (6/8).
Respons Puan itu terkait dengan pertanyaanCNNIndonesia.comtentang transparansi data pemerintah, salah satunya adalah HGU.
Selain berimplikasi pada ekonomi, membuka data kepemilikan HGU juga bisa menimbulkan kegaduhan. Dari sisi politik, membuka data bisa menjadi bumerang bagi pemerintah.
Pemerintah bisa dianggap menyerang orang-orang yang dianggap tidak sepaham dengan mereka.
Meskipun tidak membuka data tersebut, Puan mengatakan pemerintah sekarang sangat tegas terhadap pemegang HGU yang tidak beres atau menelantarkan lahan yang hak kelolanya telah diserahkan kepada mereka.
“Presiden pasti kumpulkan, minta pengertian dan komitmen, kalau dia memiliki lahan puluhan ribu hektare tapi tidak ditanami, ya akan diminta kembalikan ke negara,” katanya.
Kepemilikan HGU oleh sekelompok cukong di Indonesia sebelumnya mengemuka saat debat Pemilihan Presiden 2019 lalu. Saat debat, Jokowi membuka data bahwa calon presiden Prabowo Subianto memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah.
Prabowo tak membantah data yang dibuka Jokowi tersebut. Ia mengaku memiliki lahan yang disebutkan Jokowi tersebut.
Sebelumnya, pemerintah membatasi akses data dan informasi HGU melalui surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Arahan tersebut tertuang dalam surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Machmud kepada Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan pimpinan perusahaan-perusahaan di sektor kelapa sawit tertanggal 6 Mei 2019.
Dalam salinan surat yang diterimaCNNIndonesia.com, Musdalifah mengungkapkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta menindaklanjuti hasil pertemuan pemerintah Indonesia dengan Komisi Uni Eropa terkait kebijakan sawit memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit. (cnn
Discussion about this post