KeuanganNegara.id -Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan dalam kondisi COVID-19, pemerintah berusaha meminimalkan dampak kepada masyarakat. Namun, tujuannya harus lebih dari sekedar menangani pandemi tetapi bagaimana membuat hidup lebih baik dengan efisiensi anggaran yang kurang prioritas.
“Namun, tujuan kita harus lebih dari sekadar menangani pandemi, tapi bagaimana hidup kita lebih baik. Sekarang kita bisa lihat titik-titik perbaikannya. Contohnya dari anggaran perjalanan dinas. Anggaran perjalanan dinas turun signifikan. Pada 2021, bagaimana kita melihat anggaran perjalanan dinasnya? COVID-19 ini memberikan pelajaran untuk kita melakukan efisiensi di mana kita bisa melihat anggaran dinas tahun ini sebagai acuan,” kata Wamenkeu di acara IG live berjudul “Menjaga Pemulihan Ekonomi: Kini dan Nanti” di Jakarta bersama Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin.
Efisiensi bukan bukan hanya terjadi di pos anggaran perjalanan dinas, tetapi juga konsumsi rapat, dan anggaran transportasi. Ia berharap, saat wabah selesai, dengan efisiensi tersebut, lebih banyak kegiatan ekonomi yang bisa ditambah sehingga bisa menjadi sebuah reformasi.
“Efisiensi ini bisa menjadi gaya hidup baru. Ada kesempatan kita menggunakan anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Sehingga lebih banyak infrastruktur bisa kita bangun, kegiatan ekonomi bisa kita tambah. Sehingga begitu kita keluar dari COVID, kita keluar juga dengan reform,” harap Wamenkeu optimis.
Berbicara mengenai new normal atau kenormalan yang baru di masa pandemi COVID-19, Masyita menjelaskan bahwa keberhasilan normal baru akan menjadi kelegaan (pain relief) bagi Indonesia. Namun, diperlukan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan ini, misalnya menghindari penyebaran risiko penularan dengan mematuhi protokol kesehatan meski PSBB dilonggarkan untuk kegiatan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa momentum COVID-19 membuka kesempatan pemerintah untuk mencapai kebijakan jangka panjang dalam reformasi struktural antara lain cita-cita menjadi negara maju pada 2045.
“Dalam masa ini, pemerintah sebetulnya masih mengeluarkan kebijakan, misalnya yang mendukung supply side, agar bisa mendukung reformasi struktural. Pada awal 2020, kita sebetulnya ready to pick up dengan membangun infrastuktur, mengurangi logistic cost, dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan supply side di masa pandemi ini mudah-mudahan bisa juga menjadi titik balik reformasi struktural,” pungkas Maysita. (kemenkeu)
Discussion about this post