KeuanganNegara.id- Masalah keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selalu disebut-sebut menjadi beban bagi anggaran negara yang dikelola melalui Kementerian Keuangan. Terbukti, sekitar Rp166,1 Triliun masuk kantong BPJS Kesehatan selama periode 2014-2018 dalam bentuk pembayaran iuran hingga penambalan defisit anggaran.
Berdasarkan catatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah sudah menggelontorkan Rp27,6 triliun untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan pada periode 2014-2018.
Pada 2014, perusahaan peralihan PT Asuransi Kesehatan alias Askes mengalami defisit sebesar Rp1,9 triliun, namun pemerintah enggan mengucurkan dana tambalan.
Pada 2015, defisit keuangan Perusahaan membengkak menjadi Rp9,4 triliun. Saat itu, pemerintah menyuntikkan dana sebesar Rp5 triliun untuk mengurangi defisit tersebut.
Meski masih ada kekurangan dana, defisit keuangan perusahaan berhasil turun pada 2016 menjadi Rp6,7 triliun. Jurang defisit tidak begitu dalam karena perusahaan melakukan kenaikan tarif iuran kepesertaan. Saat itu, pemerintah mengalirkan Rp6,8 triliun kepada BPJS Kesehatan. Walhasil, masih ada surplus sekitar Rp100 miliar yang bisa dikantongi perusahaan dari keuangan negara.
Sayangnya, defisit keuangan justru membengkak pada 2017, yaitu mencapai Rp13,8 triliun. Sementara pemerintah hanya bisa menutup sekitar Rp3,6 triliun, sehingga masih tersisa Rp10,2 triliun dan dialihkan ke tahun berikutnya.
Pada 2018, peralihan defisit dan kekurangan anggaran murni tahunan perusahaan membuat jumlah defisit melambung ke kisaran Rp19,4 triliun. Dari jumlah defisit itu, Sri Mulyani hanya bisa merestui suntikan senilai Rp10,3 triliun untuk diberikan kepada perusahaan.
Hal ini membuat sisa defisit sebesar Rp9,1 triliun mau tidak mau harus dialihkan lagi ke tahun ini. BPJS Kesehatan memperkirakan defisit keuangan perusahaan bakal tembus Rp28 triliun sampai akhir 2019.
“Defisit ini terus terjadi dari tahun ke tahun. Pada 2019 akan muncul lagi defisit yang lebih besar,” ucap Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (21/8).
Kendati sudah memberikan Rp27,6 triliun, namun ‘sumbangan’ APBN rupanya masih terus mengalir ke BPJS Kesehatan berbentuk pembayaran iuran mencapai Rp140,1 triliun selama periode 2014-2018.
Rinciannya, sebesar Rp24,4 triliun pada 2014, Rp24,7 triliun pada 2015, dan Rp30,2 triliun pada 2016. Pada 2017 dan 2018, masing-masing meningkat menjadi Rp30,2 triliun dan Rp30,9 triliun.
Angka itu, tercatat separuh dari total penerimaan iuran yang bisa didapat BPJS Kesehatan dari berbagai sumber mencapai Rp314,7 triliun pada 2014-2018.
“Namun persentasenya, penerimaan iuran berasal dari pemerintah sekitar 50 persenan,” katanya.
Berdasarkan kelompok iuran, pemerintah mengucurkan dana iuran untuk kelas kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai 96 juta peserta.
“APBN bayar untuk peserta JKN yang pegang PBI sebesar Rp23 ribu per peserta per bulan. Kami bayar pakai APBN dan dianggarkan lewat (anggaran) Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Selain membayar iuran kelas PBI, pemerintah juga turut memberikan porsi pembayaran iuran sebagian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Misalnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian dengan jumlah mencapai 17 juta peserta.
Dalam ketentuannya, tarif iuran yang dikenakan kepada golongan ini sebesar 5 persen dari total penghasilan tetap. Namun, pemerintah hanya membayar sekitar 3 persen dari penghasilan tetap, sedangkan sisanya, 2 persen ditanggung oleh peserta sendiri.
Untuk itu, Sri Mulyani selalu mewanti-wanti agar BPJS Kesehatan berbenah dalam mengelola keuangannya. Ia juga menyiapkan bauran kebijakan baru agar penutupan defisit keuangan perusahaan tak selalu bergantung pada APBN. (cnn)
Discussion about this post