Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Penerimaan Perpajakan Baru Capai 45 Persen, Imbas Ekonomi Global Lesu

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2019-08-27
in Ekonomi, Nasional
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

 
KeuanganNegara.id-
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru mencapai Rp810,7 triliun per 31 Juli 2019. Realisasi ini baru setara 45,4 persen dari target tahun ini sebesar Rp1.786,4 triliun.

Jika dibandingkan tahun lalu, penerimaan tersebut terbilang seret. Karena pertumbuhan penerimaan perpajakan hanya 3,9 persen. Pertumbuhan tersebut jauh dibandingkan periode sama 2018 lalu yang masih bisa tumbuhan 14,6 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelemahan penerimaan perpajakan terimbas ekonomi global yang lesu. Imbas paling terasa datang dari pelemahan harga komoditas di pasar internasional.

“Semua sektor yang berbasis komoditas dan manufaktur yang berorientasi ekspor terkena tekanan. Ini terlihat dari kinerja ekspor yang turun,” ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Senin (26/8).

Berdasarkan data kementerian, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas (migas) hanya sebesar Rp35,5 triliun atau 53,7 persen dari target Rp66,2 triliun. Meski sudah mencapai separuh dari target, namun pertumbuhan jenis pajak ini sejatinya terkontraksi minus 1,8 persen dari periode sama 2018 lalu yang masih bisa mencapai 14,2 persen.

Sementara penerimaan pajak nonmigas masih tumbuh 2,9 persen, namun realisasinya baru mencapai Rp670,1 triliun atau 44,3 persen dari target R1.511,4 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan penerimaan pajak nonmigas masih bisa tumbuh karena ditopang oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PPh nonmigas.

PBB tumbuh 1.215,3 persen dengan realisasi mencapai Rp12,5 triliun atau 65,6 persen dari target Rp19,1 triliun. Begitu pula dengan PPh nonmigas yang masih tumbuh 5,3 persen dengan realisasi sekitar Rp404,7 triliun atau 48,9 persen dari target yang sebesar Rp828,3 triliun. Namun, pertumbuhan pajak nonmigas tidak bisa tinggi karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) minus 4,6 persen. Tercatat, pos PPN baru terisi Rp249,4 triliun atau 38,1 persen dari target Rp655,4 triliun.

Selanjutnya, penerimaan PPN dalam negeri minus 4,7 persen dari sebelumnya 8,1 persen menjadi Rp143,93 triliun. Lalu, PPN impor terkontraksi 4,5 persen dari sebelumnya 27,5 persen menjadi Rp97,3 triliun.Kemudian, penerimaan pajak lainnya terkontraksi sampai minus 19,8 persen. Realisasinya, baru mencapai Rp3,5 triliun atau 40,6 persen dari target Rp8,6 persen.

“Hal ini terjadi karena ada perlambatan sektor manufaktur dengan indeks PMI yang hanya di level 49,6 persen. Sementara restitusi tumbuh sampai 29,78 persen,” katanya.

Lebih lanjut, berdasarkan jenisnya, penerimaan PPh 21 sebesar Rp91,56 triliun atau melambat 12,3 persen. Lalu, PPh 22 impor hanya tumbuh 1,2 persen menjadi Rp32,39 triliun. “Pertumbuhannya jauh lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 28,3 persen,” katanya.

Kemudian, PPh Orang Pribadi (OP) hanya 15,9 persen menjadi Rp8,5 triliun, PPh Badan melambat ke 0,9 persen menjadi Rp139,19 triliun, PPh 26 cuma 6,4 persen mencapai Rp33,63 triliun, dan PPh Final hanya sekitar 4,5 persen mencapai Rp65,28 triliun.

Sementara dari sisi sektor usaha, penerimaan yang terkontraksi paling tinggi adalah sektor pertambangan minus 12,3 persen menjadi Rp37,32 triliun. Padahal, sebelumnya tumbuh 78,4 persen pada Juli 2018.

Disusul dengan kontraksi di sektor industri pengolahan minus 4,3 persen menjadi Rp187,72 triliun. Sedangkan sektor-sektor lain melambat, seperti perdagangan hanya 1,8 persen menjadi Rp135,67 triliun dan konstruksi serta real estate melambat ke 1,5 persen menjadi Rp42,13 triliun.

Robert bilang kontraksi penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan industri pengolahan terjadi karena pembayaran pajak secara sukarela (voluntary payment) dari wajib pajak tumbuh negatif. Begitu pula dengan pembayaran pajak yang didapat dari upaya pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum (effort).

“Voluntary payment dan effort sektor tambang dan sawit minus 10,11 persen,” terangnya.

Kendati begitu, penerimaan perpajakan masih tumbuh dari sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 7 persen menjadi Rp95,26 triliun serta sektor transportasi dan pergudangan melesat 20 persen menjadi Rp28,17 triliun. (cnn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Indonesia Perlu Tingkatkan Kreativitas dan Daya Saing Merespons Revolusi Industri 4.0

Next Post

Pemindahan Ibukota Berdampak Positif Tertibkan Tambang dan Sawit Liar

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Pemindahan Ibukota Berdampak Positif Tertibkan Tambang dan Sawit Liar

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In