Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Pengetatan PSBB, Ekonomi RI 2020 Bisa Terkontraksi 2,2%

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2020-09-14
inEkonomi, Nasional
Reading Time: 1 min read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id -Pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kembali diterapkan di DKI Jakarta dinilai akan berkontribusi terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Bahkan pada 2020, pertumbuhan ekonomi nasionaldiprediksi minus 2,2 persen.

Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Eric Sugandi mengatakan Jakarta memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, DKI Jakarta berkontribusi sekitar 16 persen dari GDP Indonesia.

“Tentu ada trade off-nya (pengetatan PSBB) ke pertumbuhan ekonomi karena aktivitas ekonomi akan melambat. Tapi saya lihat PSBB di Jakarta ini memang perlu agar wabahnya bisa terkendali, karena trennya terus meningkat,” kata dia, Senin, 14 September 2020.

Ia menambahkan, jika pertumbuhan ekonomi di Jakarta berkontraksi, maka dampaknya negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun kalaupun tidak dilakukan pengetatan PSBB, akan ada biaya yang harus dibayar pemerintah karena kasus covid-19 bisa meningkat.

“Tapi sekali lagi, langkah ini perlu dilakukan agar wabahnya bisa terkendali. Pengendalian penyebaran wabah dari Jakarta ke daerah dan sebaliknya mesti dilakukan, sambil menunggu vaksin dan vaksinasi massal. Yang perlu diingat adalah ada biaya ekonomi juga jika tidak memberlakukan PSBB,” jelas dia.

Oleh karena itu, Eric menyebut, pemerintah perlu mempercepat realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bukan hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi dampak pengetatan PSBB terhadap perekonomian di daerah tersebut.

“Apa yang bisa dilakukan pemerintah Kebijakan pemerintah sudah ada di PEN, tinggal bagaimana mempercepat penyalurannya. Jika ada dananya, pemda DKI Jakarta perlu berikan BLT untuk rumah tangga-rumah tangga miskin dan bantuan dana untuk UMKM,” pungkasnya. (msn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Pertamina Turunkan Harga Pertalite Khusus Tangerang Selatan

Next Post

PSBB Jakarta Kembali Diperketat, Penumpang KRL Turun 19%

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

PSBB Jakarta Kembali Diperketat, Penumpang KRL Turun 19%

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In