🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) dinilai bakal meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Angka maksimal bisa didapat saat perkembangan niaga elektronik ataue-commercesejalan dengan ketaatan dari pelaku usaha terhadap pajak.

Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nika Pranata mengatakan tingginya nilai transaksi die-commercemestinya bisa sejalan dengan tingginya penerimaan negara. Sebab, pajak merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi seluruh pelaku usaha baik di sektor penjulanofflinemaupunonline.

Bank Indonesia mencatat pada 2018 nilai transaksi untuke-commerceformal mencapai lebih dari Rp77 trilliun. Artinya, penerimaan negara bisa mencapai lebih dari Rp7 triliun hanya dari pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan ketaatan membayar 100 persen.

“Saat ini tidak sejalan, pajak transaksi tinggi tapi pertumbuhan penerimaannya tidak berimbang karena penerimaan masih dari sektor riil atau darioffline,” kata Nika dalam sebuah diskusi di gedung LIPI, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

Nika memaparkan, kontribusie-commercebagi perekonomian Indonesia cukup signifikan. Data dari McKinsey pada 2017, kata dia, memperkirakan nilai transaksi mencapai Rp117 triliun dan diprediksi masih akan meningkat empat kali lipat dalam lima tahun atau sekitar Rp800 triliun.

“Nilai itu akan lebih besar lagi, apalagigrowth e-commercekita tinggi, penyerapan tenaga kerja juga banyak yakni empat juta pada 2017 kemudian meningkat nanti menjadi 24 juta pada 2022. Belum lagi ditambah kontribusi terhadap PDB, kalau die-commerceitu 30 persennya ada nilai tambah baru,” paparnya.

Terkait regulasi pajake-commerce, lanjut Nika, Pasal 11 dalam PP80/2019 layak diterapkan dengan beberapa catatan seperti proses pendaftaran bisa secara online agar tidak ribet dan bisa melalui platform. Selain itu, pendampingan dan sosialisasi yang intensif terkait perpajakan juga perlu dilakukan. Inisiatif kemudahan perpajakan seperti pelaporan SPT yang dibuat secara otomatis juga tak kalah penting.

“Mereka yang malas bayar pajak itu mengaku ribet, seharusnya SPT dibuat otomatis kemudian ditawarkan ke penjual apakah SPT telah sesuai atau kelebihan bayar dan lain-lain tapi SPT pajak dari Ditjen Pajak,” tuturnya.

Marketplacedi sosial media yang akan dapat perlakuan setara dalam implementasi PP80/2019 seperti dalam Pasal 7 dan Pasal 17 juga sangat baik untuk diterapkan. Penjual dari luar negeri pun mesti menjalankan kewajiban yang sama dengan penjual di Indonesia.

“Harus berizin dan bayar pajak, pasal ini lebih melindungi pengusaha dan produsen lokal,” sebutnya.

Upaya pemerintah mengedepankan perlindungan produk dan pengusaha lokal perlu didukung agar perekonomian nasional tumbuh berkelanjutan. Produksi barang dan jasa dalam negeri sudah semestinya diutamakan dengan meningkatkan daya saing dan menyediakan ruang promosi yang tertuang dalam ketentuan lebih rinci di tingkat Kementrian Perdagangan.

“Catatan kami, misalnya ruang promosi itu seperti apa, mengutamakan perdagangan dalam negeri itu seperti apa dan itu harus terukur, penerapan juga harus tegas, jika diperlukan adareward and punishment,” pungkasnya.(msn)