Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Prakarsa Usul Jokowi Rombak Direksi BPJS dan Kemenkes

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2019-09-09
in Ekonomi, Nasional
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id- Perkumpulan Prakarsa, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada peningkatan kesejahteraan, menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak direksi BPJS Kesehatan dan jajaran Kementerian Kesehatan. Prakarsa menilai BPJS dan Kemenkes kurang cakap mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kami memandang jajaran direksi BPJS Kesehatan dan jajaran Kemenkes kurang cakap mengelola JKN, sehingga Presiden Jokowi perlu mengganti pejabat yang kurang baik kinerjanya,” ujar Peneliti Kebijakan Sosial Perkumpulan Prakarsa Eka Afrina Djamhari, melalui keterangan resmi, Senin (9/9).

Lebih jauh ia menjelaskan program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan selalu defisit, bahkan sejak tahun pertamanya beroperasi pada 2014 lalu. Diketahui BPJS Kesehatan defisit sebesar Rp1,9 triliun pada 2014, Rp9,4 triliun pada 2015, Rp6,7 triliun pada 2016, dan Rp13,8 triliun pada 2017.

Diperkirakan, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp32,8 triliun hingga akhir tahun nanti, apabila iuran program urung dinaikkan. “Defisit BPJS ini sudah menjadi persoalan yang meresahkan masyarakat karena mengancam keberlanjutan hak kesehatan untuk semua warga negara,” katanya.

Oleh karenanya, menurut Eka diperlukan keberanian dalam mencari solusi defisit BPJS Kesehatan secara transparan dan melibatkan semua pihak. “Jangan sembunyi-sembunyi,” tegas dia.

Perkumpulan Prakarsa sendiri mengaku mendukung kebijakan pemerintah menaikkan iuran program JKN oleh BPJS Kesehatan. Dukungan diberikan, sejalan meningkatnya defisit BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun.

Kenaikan iuran PBI merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama warga miskin dan kurang mampu. Tak kalah penting, pemerintah dan penyelenggara harus menjaga kualitas layanan kesehatan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan menyebut bengkaknya defisit BPJS Kesehatan tak terlepas dari besaran iuran yang belum sesuai dengan perhitungan aktuaria, rendahnya kepatuhan peserta mandiri dalam membayarkan iuran, termasuk rendahnya kolektibilitas iuran oleh BPJS Kesehatan.

“Kita harus bergandengan tangan menjaga keberlanjutan program JKN, sesuai dengan prinsip gotong royong yang menjadi dasar pelaksanaan JKN sebagai asuransi sosial. Kami mendukung kenaikan iuran untuk kelompok PBI (Penerima Bantuan Iuran),” kata Ah.

Jika pemerintah serius dalam membenahi kualitas layanan kesehatan, sambung dia, presiden harus turun tangan langsung. Jangan sampai terjadi saling lempar tanggung jawab antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.

Selain kenaikan iuran, ia menambahkan pemerintah juga dapat mengoptimalkan sumber penerimaan negara lainnya yang dapat digunakan membiayai JKN. Misalnya, mengerek tarif cukai rokok/hasil tembakau dan alkohol.

“Earmarking (kebijakan menggunakan anggaran yang sumber penerimaan dan pengeluarannya sudah ditentukan peruntukannya) cukai rokok untuk kesehatan dialokasikan 15 persen, maka ada tambahan Rp22,9 triliun untuk program JKN,” terangnya.

“Oleh karenanya, Pemerintah Pusat harus memerintahkan pemerintah daerah melakukan pengaturan dan menjalankan kebijakan earmarking DBH-CHT untuk pembiayaan JKN,” tegas Ah. (cnn)Apalagi, Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang telah ditetapkan sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan untuk JKN, masih belum dilaksanakan secara oleh pemerintah daerah.

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

RI ‘Tutup Pintu’ bagi China di Proyek Kereta Jakarta-Surabaya

Next Post

DPR Setuju Pagu Kemenko Maritim Naik Jadi Rp350 Miliar 2020

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

DPR Setuju Pagu Kemenko Maritim Naik Jadi Rp350 Miliar 2020

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In