KeuanganNegara.id- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman, Purbalingga, Jawa Tengah berjalan sesuai rencana dan akan beroperasi pada Mei 2020.
“Saya senang proyek berjalan baik, dan kami targetkan tahun ini runway (landasan pacu) bisa selesai dibangun dan dilanjutkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain hingga rampung dan bisa beroperasi pada Mei 2020,” ujarnya, seperti dikutip dalam keterangan resmi.
Sejak Mei 2019, sejumlah pekerjaan telah dilakukan, salah satunya pembersihan lahan untuk landasan pacu sepanjang 1.600 meter.
Menurutnya, Bandara Jenderal Besar Soedirman dapat mendukung kegiatan investasi dan perekonomian di Jawa Tengah sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonominya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan, Bandara Jenderal Besar Soedirman akan berperan signifikan dalam mendorong perekonomian khususnya di 5 wilayah terdekat.
“Perekonomian di 5 wilayah yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen atau kita kenal dengan Barlingmascakeb akan lebih maju dengan hadirnya Bandara Jenderal Besar Soedirman,” katanya.
Ia menambahkan landasan pacu merupakan salah satu infrastruktur penting yang menjadi prioritas pembangunan saat ini.
Rencananya, pembangunan bandara akan dikembangkan hingga 3 tahap yang akan membuat bandara ini dapat didarati pesawat sekelas Boeing 737 dan Airbus A320.
Pada pembangunan Tahap I, landasan pacu dibangun untuk melayani operasional penerbangan pesawat ATR 72-600 dan sejenis. Selain itu, pembangunan Tahap I juga mencakup apron untuk mengakomodasi 3 unit pesawat ATR 71 dan sejenis.
Selanjutnya, pembangunan terminal penumpang pesawat juga dilakukan bertahap. Pada pembangunan Tahap I, terminal akan berkapasitas 98.812 penumpang per tahun. Kemudian, Tahap II berkapasitas 440.440 penumpang per tahun dan pada Tahap III berkapasitas 600 ribu penumpang per tahun.
Sebagai informasi, proyek bandara ini terletak di kawasan Pangkalan TNI AU Jenderal Besar Soedirman. Pada April 2019, AP II dan TNI AU menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar pembangunan infrastruktur sudah dapat dimulai.
Kedua instansi juga telah menyepakati Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), yakni DLKr I seluas 4,42 hektare guna diusahakan sebagai bandara meliputi terminal kargo, terminal penumpang, bangunan operasional/perkantoran dan fasilitas sisi darat lainnya.
Berikutnya, DLKr II seluas 43,5 hektare guna penggunaan bersama (penerbangan sipil dan militer) meliputi runway, runway end safety area (RESA), stopway, taxiway, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), fasilitas bersama, dan pagar pengamanan bandara.(cnn)
Discussion about this post