🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan partai politik merupakan salah satu aktor kunci dalam mendorong kebijakan mendukung investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Menkeu mencontohkan proses pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memerlukan kerjasama dan sinergi harmonis antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Begitu juga untuk level daerah sebelum disahkan dan diundangkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memerlukan dukungan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal ini disampaikan Menkeu sebagai narasumber saat memberikan pembekalan di depan ribuan anggota Partai Golongan Karya (Golkar) yang merupakan anggota DPR Pusat dan DPRD di Jawa dan Sumatera pada acara Pendidikan Politik Golkar dengan tema pembangunan nasional sebagai pengejawantahan ideologi Pancasila di Hotel Merlyn Park, Jakarta.

“Kita semua tahu bahwa di dalam mendesain APBN (yang bisa digunakan sebagai salah satu instrument mendukung investasi) peranan DPR atau partai politik menjadi penting (karena proses pembahasan rancangan APBN dan pengesahannya memerlukan pembahasan dan persetujuan DPR)” kata Menkeu. Begitu juga untuk level daerah, proses serupa memerlukan persetujuan DPRD.

Selain Menkeu, pembicara lainnya antara lain Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga merupakan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Selain itu banyak pimpinan pusat dan daerah yang berasal dan didukung oleh partai politik. Diharapkan semua pihak bisa bekerjasama sinergi harmonis antar semua stakeholders tersebut dalam mencapai tujuan bersama akan mampu menarik investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, Menkeu menyayangkan masih terdapat pimpinan daerah yang mengeluarkan kebijakan yang tidak sejalan dengan arahan dan kebijakan Presiden sehingga mengakibatkan investor luar negeri dan dalam negeri enggan menginvestasikan dananya di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan perpajakan karena dipengaruhi banyaknya jumlah perusahaan yang aktif di sektor ekonomi.

“Kalau daerah ingin dapat banyak (pendapatan dari penerimaan perpajakan) maka dibantulah kami dalam hal penerimaan pajak. Yang lucu itu daerah ingin mendapat bagiannya tapi waktu penerimaan pajak dia tidak mau bantu. Bahkan kadang-kadang bukannya bantuan malah menyusahkan. Bikin policy yang membuat investasinya kabur. Bikin kebijakan yang membuat perusahaan-perusahaan itu kemudian tidak bisa hidup. Sehingga basis pajaknya juga turun. Saya ingin menyampaikan kepada daerah kita ini satu perahu. Kalau kita ini satu perahu maka kita akan saling menjaga dan memperkuat,” tambahnya.

Lebih khusus, Menkeu menggarisbawahi bahwa tuntutan agar Golkar ikut aktif dalam mensukseskan perekonomian Indonesia menjadi lebih penting lagi mengingat Ketua Umumnya merupakan Menko Perekonomian di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (kemenkeu)