KeuanganNegara.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan membahas alokasi anggaran pemindahan ibu kota negara dengan DPR. Hal tersebut menyusul diumumkannya lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur oleh Presiden Jokowi.

“Kita akan bahas dengan DPR. Nanti, ya kita lihat saja,” ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (26/8).

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dipilih sebagai lokasi pemindahan ibu kota. Pembangunan ibu kota ditaksir menghabiskan Rp 466 triliun. Dari total tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp 88,5 triliun atau sekitar 19 persen dalam APBN, itu pun terutama dari kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

Sri Mulyani enggan menjelaskan, apakah alokasi anggaran yang akan dikucurkan pemerintah tersebut akan masuk dalam pos belanja APBN 2020 atau tahun selanjutnya. Adapun dalam konferensi pers Nota Keuangan APBN 2020, Sri Mulyani menegaskan belum menyiapkan anggaran pemindahan ibu kota lantaran hasil kajian akhir dari Bappenas yang belum rampung.

“Mengenai pemindahan ibu kota, kami tidak masukan dalam RAPBN 2020. Karena seperti dilihat prosesnya masih dalam perencanaan. Itu tergantung desain akhirnya,” ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta. (msn)