🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Pemerintah berencana memberikan bantuan untuk masyarakat kelas menengah yang terkena dampak virus corona. Namun, cara bantuannya sedikit berbeda.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah akan memberikan tambahan stimulus di sektor pariwisata dan voucher makanan secara online untuk masyarakat kelas menengah.

“Ke depan mulai memikirkan untuk perluasan stimulus konsumsi kelas menengah, terutama akan sangat diperlukan kalau kuartal III akan ada pergerakan ekonomi, apalagi di kuartal IV,” ujar Febrio saat video conference.

Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, masyarakat kelas menengah diukur melalui penghasilan yang didapat, yakni antara USD 2-20 per kapita per hari.

Secara rinci, kelompok menengah poor middle atau pengeluaran di bawah Rp 1 juta per bulan; kelas menengah middle dengan pengeluaran antara Rp 2 juta – Rp 3 juta per bulan; dan kelas menengah upper middle dengan pengeluaran antara Rp 3 juta – 5 juta per bulan.

Selanjutnya, ada juga kelas menengah affluent dengan pengeluaran antara Rp 5 juta – Rp 7,5 juta per bulan dan kelas menengah elite dengan pengeluaran lebih dari Rp 5 juta – Rp 6 juta per bulan.

Berdasarkan bahan materi yang disampaikan Febrio, total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk voucher makanan bagi kelas menengah online hingga sektor pariwisata itu sebesar Rp 25 triliun.

Febrio menjelaskan, stimulus tersebut akan diberikan mulai kuartal III 2020. Tujuannya untuk mendorong konsumsi rumah tangga yang tertekan akibat pandemi virus corona.

Ada pun di kuartal I 2020, konsumsi rumah tangga hanya 2,84 persen (yoy), merosot dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,02 persen (yoy).

“Kalau kuartal III nanti sudah enggak sabar jalan-jalan, nanti sudah ada niat jalan-jalan, akan dibuat stimulus pariwisata, restoran, dan transportasi. Mudah-mudahan terlihat di kuartal III dan IV untuk mendorong konsumsi,” jelasnya.

Pemberian stimulus untuk masyarakat kelas menengah ini sebelumnya telah banyak disarankan oleh ekonom, termasuk mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Chatib Basri menyebut, pemerintah seharusnya bisa memberikan kompensasi kepada masyarakat yang pendapatannya hilang akibat tak beraktivitas di luar rumah.

Sebab menurutnya, situasi saat ini berbeda saat krisis keuangan pada 2008, di mana hanya masyarakat miskin yang terkena langsung dampak tersebut.

Dia menilai, situasi saat ini mengharuskan pemerintah ‘upgrade’ penanganan bantuan sosial. Sebab yang terkena dampak langsung bukan masyarakat miskin saja, tapi juga menengah yang rentan miskin.

“Karena itu perlindungan sosial harus diperluas. Untuk perlindungan sosial yang sifatnya tradisional kan support ke masyarakat miskin saja. Sekarang harus kompensasi ke yang di rumah aja. Ini yang bedain situasi sekarang dengan beberapa krisis sebelumnya,” ujar Chatib Basri dalam video conference.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kemampuan konsumsi kelompok miskin dan rentan sebesar Rp 65 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan sempat menyatakan, stimulus berupa bansos tersebut mampu mencakup 60 persen penduduk Indonesia.

“Kalau Rp 65 triliun dukungan rumah tangga tadi bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapat bansos, atau sekitar 29,1 juta keluarga, ini mencakup hampir di atas 40 persen terbawah penduduk Indonesia,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4).

“Kalau dengan ekspansi bansos Kartu Prakerja, masyarakat yang dapat bantuan pemerintah capai 60 persen desil terbawah. Lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh bansos melalui satu atau lain hal,” tambahnya.(msn)