Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Sri Mulyani Jelaskan Dana Bagi Hasil Yang Ditagih Anies

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2020-04-19
in Ekonomi, Nasional
Reading Time: 1 min read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan Sri  Mulyani Indrawati menjelaskan pencairan dana bagi hasil (DBH) yang ditagih oleh Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tagihan tersebut harus didahului dengan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Yang Pak Anies selalu minta itu DBH 2019. Setiap daerah, DBH 2019 yang kami bayarkan pasti beda sama realisasi,” kata dia dalam siaran virtual di Jakarta.

Pada akhir tahun pemerintah melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit BPK, lanjutnya, akan menentukan berapa DBH yang harus dibayarkan pemerintah kepada daerah.

“Nah DBH 2019 ini biasanya diaudit dulu oleh BPK, dan BPK katakan pemerintah kurang bayar dan kita bayarkan. Audit biasanya selesai April dan sampaikan ke DPR, dan kalau sudah jadi UU kita bayarkan. Maka DBH 2019 dibayarkan Agustus-September,” jelas dia.

Sri Mulyani memahami daerah membutuhkan dana karena pendapatan asli daerah (PAD) turun imbas covid-19. Meski begitu, ia mengingatkan ada banyak anggaran daerah yang bisa dihemat dan direalokasi untuk penanganan pademi korona.

“Untuk semua kepala daerah, APBD-APBD di daerah masih banyak belum dilakukan perubahan. Di DKI belanja pegawainya tinggi hampir Rp25 triliun, belanja barang Rp24 triliun. Saya tahu mereka lakukan realokasi dan refokusing dan kami sambil lakukan percepat pembayaran DBH,” ungkap dia.

Anies sebelumnya menagih DBH yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp5,1 triliun. Selain itu, Anies memerinci dana bagi hasil pada kuartal kedua sebesar Rp2,4 triliun tahun ini. (msn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Pemerintah Siapkan Rp 400 Triliun untuk Lawan Covid-19

Next Post

BLT dari Dana Desa Disalurkan Mulai April hingga Juni 2020

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

BLT dari Dana Desa Disalurkan Mulai April hingga Juni 2020

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In