KeuanganNegara.id– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekesalan terhadap persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan yang tak kunjung selesai dari waktu ke waktu. Terlebih, sorotan publik selalu tertuju kepadanya setiap kali ada pembahasan mengenai defisit keuangan perusahaan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) tersebut.
Rona kekesalan muncul dari wajah Bendahara Negara di tengah pelaksanaan rapat antara Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada Rabu (21/8). Hal ini juga terdengar dari intonasi bicara yang meninggi ketika terus dihujani pertanyaan oleh para anggota Komisi XI DPR.
Dalam rapat itu, Sri Mulyani menumpahkan kekesalannya terkait persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan lantaran berbagai pihak seolah terus bertanya kepadanya bagaimana penyelesaian masalah defisit itu. Padahal, menurutnya, persoalan defisit ini bukan tanggung jawab utamanya sebagai menteri keuangan.
“Kami ini kan menteri keuangan, bukan menteri keuangan kesehatan atau menteri kesehatan keuangan,” ujar Sri Mulyani dengan nada tinggi.
Seorang menteri keuangan, sambungnya, hanya berurusan dengan masalah ini ketika ada anggaran yang harus dialokasikan untuk program JKN KIS. Anggaran perlu dirumuskan karena negara memang bertanggung jawab untuk memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk subsidi pembayaran iuran, misalnya untuk kelas kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kalau ada uang di sini, yang defisit, oh ini bisa dipakai. Kami lihat hitungan dan mekanismenya,” terangnya.
Sayangnya, menurut Sri Mulyani, yang terjadi saat ini justru berbeda. Berbagai pihak seolah-olah hanya bisa menyalahkan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, ketika masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan tidak kunjung selesai.
“Semua orang bicara seolah-olah menteri keuangan yang belum bayar, padahal kami sudah bayar dan memberi bantuan. Tapi, kami dianggap yang menjadi salah satu persoalan,” ungkapnya.
Menurut Sri Mulyani, berbagai pihak seharusnya menyoroti seperti apa program, Manajemen, dan pengelolaan JKN KIS di bawah BPJS Kesehatan. Sebab, perusahaan itu yang sejatinya mendapat mandat dari undang-undang untuk menjalankan program tersebut, termasuk persoalan keuangan di dalamnya.
“Tetap saja perlu ada kedisiplinan dari BPJS Kesehatan sesuai undang-undang. Begitu juga dengan menteri keuangan ya sebatas tugas dan wewenangnya,” jelasnya.
“Kami terus bantu, tapi sekarang yang lebih banyak bicara jadinya kami, bukan BPJS Kesehatan karena semua orang menganggap kalau masalah uang ya ke saya, padahal itu masalah uang yang lain,” ujarnya.
Selain perlu manajemen yang lebih baik dari BPJS Kesehatan, ia juga menekankan keberlangsungan program JKN KIS perlu partisipasi dari peserta. Caranya, dengan disiplin membayar iuran kepesertaan.
“Kalau tidak, nanti tidak pernah tertagih, kemudian kesulitan, kami juga tidak bisa beri sanksi. Nanti dengan mudah raja datang ke Kementerian Keuangan saja, ini defisit, kan seperti itu yang terjadi sekarang. Lebih mudah menagih dan minta bantuan ke menteri keuangan, daripada nagih,” tuturnya.
Sebelumnya, defisit keuangan kembali membayangi perusahaan peralihan PT Asuransi Kesehatan alias Askes itu. Bahkan, defisit keuangan diperkirakan mencapai Rp28 triliun pada tahun ini. (cnn)
Discussion about this post