Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI 2021 Masih Dibayangi Ketidakpastian

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 masih dibayangi ketidakpastian global karena pandemi corona. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sidang paripurna keempat DPR tahun sidang 2019-2020.

“Pertumbuhan diasumsikan ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan internasional yang berangsur pulih setelah pukulan terberat Covid-19 diasumsikan mulai reda dan tidak terjadi pukulan kedua atau sencond waves,” ujar Sri Mulyani di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pemerintah memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan bertengger di level 4,5-5,5 persen. Sri Mulyani menjelaskan, pada 2021, pemerintah masih akan memfokuskan anggaran negara pada pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Di samping itu, pemerintah dan Bank Indonesia juga akan menjaga inflasi di tingkat yang terkendali agar daya beli masyarakat tetap terdorong. Selanjutnya, pemerintah pun berencana masih akan menyalurkan bantuan-bantuan sosial secara lebih komprehensif dan tepat sasaran.

“Kinerja perekonomian nasional dari sisi produksi diharapkan mulai pulih seiring normalisasi kegitan ekonomi masyarakat didukung pemberian insentif dunia usaha dan perbaikan iklim dunia usaha,” tuturnya.

Rapat sidang keempat kali ini beragendakan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2021. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin.

Sebanyak 288 anggota DPR tercatat hadir dalam sidang. Adapun 217 di antaranya hadir secara fisik dan sisanya mengikuti pertemuan secara virtual. Secara keseluruhan, sidang tersebut dihadiri oleh sembilan fraksi.

Dalam sidang sebelumnya, partai oposisi, yakni Fraksi PKS, meminta penyusunan makro ekonomi dan kerangka fiskan APBN 2021 mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Fraksi juga meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak membingungkan rakyat.(msn)