KeuanganNegara.id -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap sejumlah program pemerintah khususnya perlindungan sosial dan insentif dunia usaha dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguranterbuka.
“Masing-masing menjadi 9,2 persen hingga 9,7 persen untuk kemiskinan, 7,7 hingga 9,1 untuk pengangguran terbuka,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN 2021 beserta Nota Keuangan.
Tingkat rasio gini, kata dia, juga diperkirakan turun menjadi 0,377 hingga 0,379 pada 2021. Sedangkan indeks pembangunan manusia diharapkan meningkat menjadi 72,78 hingga 72,95.
“Itu mengidikasikan bahwa perbaikan kesejahteraan masyarakat masih terus jadi pusat perhatian pemerintah,” ujar Sri Mulyani.
Target-target tersebut, menurut Sri Mulyani, diiringi dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan kondisi makro ekonomi yang dijaga stabil di 2021. Jika itu terjadi, menjadi momentum positif bagi pemerintah dalam menurunkan indikator kemiskinan, dan ketimpangan setelah terjadi peningkatan pada 2020 akibat dampak Pandemi Covid-19.
Sri Mulyani menyebutkan pemerintah akan terus mendorong pemerataan akses penduduk terhadap kebutuhan dasar. “Seperti ketersediaan pangan dan papan, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan,” ucapnya.
Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 naik menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, persentase penduduk miskin per Maret 2020 juga naik menjadi 9,78 persen. Dibanding Maret 2019 peningkatannya mencapai 1,28 juta orang dari sebelumnya 25,14 juta orang. Persentase penduduk miskin juga naik 0,37 persen poin dari Maret 2019 yang hanya 9,41 persen.(msn)
Discussion about this post