KeuanganNegara.id– Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 menurun karena dipengaruhi acuan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan harga komoditas.

“Subsidi dalam APBN ini basisnya adalah volume, dikaitkan dengan harga. Harga dipengaruhi nilai tukar dan harga komoditas,” ucap Sri Mulyani, Selasa (20/8).

Dalam RAPBN 2020, subsidi energi turun menjadi Rp137,5 triliun dari prospek 2019 yang mencapai Rp142,6 triliun. Subsidi ini terdiri dari listrik, serta bahan bakar minyak (BBM) dan liquified Petroleum gas (LPG).

Penurunan terutama terjadi pada subsidi BBM dan LPG dari Rp90,3 triliun menjadi Rp75,3 triliun. Sementara itu, listrik dinaikkan menjadi Rp75,3 triliun dari sebelumnya Rp90,3 triliun.

Adapun, nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2020 ditetapkan di angka Rp14.400 per dolar AS. Posisinya lebih kuat dibanding asumsi makro dalam APBN 2019 yang dipatok sampai Rp15 ribu per dolar AS.

Kendati begitu, Sri Mulyani menyebut akan mengamati perubahan rupiah dan harga komoditas ke depannya. Hal ini untuk menentukan apakah perlu perubahan kebijakan terkait subsidi energi.

“Dari sisi harga dinamikanya mungkin tidak sama persis dengan asumsinya,” ucapnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan penurunan subsidi energi pada 2020 karena belum memperhitungkan kurang bayar subsidi secara menyeluruh seperti pada tahun ini. Dengan demikian, secara nominal jumlah yang dibutuhkan lebih rendah.

“Jadi outlookpada 2019 lebih tinggi karena sudah memperhitungkan kurang bayar subsidi energi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kalau 2020 belum makanya 2020 angkanya menurun,” kata Askolani.Namun begitu, ia memastikan semua ini tak akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Sebab, jumlah volume BBM dan LPG yang akan digelontorkan tak berkurang seperti nilai subsidinya.

“Tidak ada pemangkasan (volume dari subsidi yang diberikan),” jelasnya. (cnn)