Tahun 2021 Kementerian PUPR Dapat Anggaran Paling Besar

🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran paling besar tahun depan. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 itu, kenaikan anggaran PUPR mencapai Rp149,8 triliun.

“Kementerian PUPR juaranya tahun depan, kenaikan anggaran mencapai Rp149,8 triliun,” kata Ani sapaannya dalam video conferencedi Jakarta.

Ani mengungkapkan Kementerian PUPR mencatat realisasi anggaran sebesar Rp100,6 triliun pada tahun lalu. Sementara tahun ini, anggaran kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu mengalami pemotongan anggaran menjadi Rp75,6 triliun.

“Oleh karena itu kompensasinya tahun depan untuk program-program yang mengalami penundaan akan dikejar di tahun depan,” ungkapnya.

Selanjutnya, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar kedua dengan Rp137 triliun. Anggaran kementerian yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto ini mengalami kenaikan dari Rp117,9 triliun di 2020 dan realisasi Rp115,4 triliun di 2019.

Di posisi ketiga ada Kepolisian Republik Indonesia yang mendapat anggaran Rp112 triliun untuk tahun depan. Anggaran Polri mengalami kenaikan dibandingkan tahun ini yang Rp92,6 triliun dan dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp98,2 triliun.

Lalu Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan anggaran Rp92 triliun atau lebih rendah dari tahun ini yang mencapai Rp104,4 triliun. Hal ini dikarenakan anggaran Kemensos tahun ini melonjak cukup tinggi dari Rp57,7 triliun di 2019 imbas penanganan pandemi covid-19.

Kemudian Kementerian Kesehatan mendapat alokasi anggaran Rp84,3 triliun atau naik dari tahun ini yang Rp78,5 triliun. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat Rp81,5 triliun, dan Kementerian Agama memperoleh Rp67 triliun untuk tahun depan.

Selain itu, Kementerian Perhubungan mendapat anggaran Rp45,7 triliun di 2021 naik dari Rp32,7 triliun di 2020. Anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun depan sebesar Rp43,3 triliun, serta Kementerian Pertanian Rp21,8 triliun.

“Di Kementerian Keuangan, ini termasuk untuk BLU kelapa sawit, termasuk dana pengelolaan LPDP. Sementara di Kementerian Pertanian yang melonjak sangat signifikan, sesuai penekanan Bapak Presiden untukfood estate,” pungkas dia. (msn)