Menurutnya, hal tersebut tidak lepas karena mayoritas jumlah penduduk Indonesia beragama Islam sehingga seharusnya keberadaan ekonomi Islam mampu menciptakan kebaikan bagi seluruh umat dan seluruh rakyat Indonesia.

“Kita juga memahami bahwa tujuan ekonomi Islam adalah identik dengan membangun prinsip keadilan melalui tata kelola yang baik, mengedepankan nilai-nilai kejujuran, integritas, kompetensi dan profesionalisme,” tandasnya pada acara pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) IAEI 2019-2023, di Jakarta.

Pada kesempatan itu, Menkeu juga mengatakan bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu terus dikembangkan secara terintegrasi dan komprehensif. Oleh karena itu, ia menambahkan, bahwa program ini harus dibangun dengan harmonis, sesuai dengan program-program dari pemerintah, otoritas, dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

“Kami tadi berempat (bersama Ketua ISEI, Ketua MES dan Menteri BUMN) sepakat di dalam rangka untuk saling mendukung, maka kami berempat akan melakukan program bersama,” kata Menkeu.

Hal tersebut menurut Menkeu diharapkan akan makin memperkuat dan mendiseminasikan nilai-nilai keIslaman yang universal secara lebih inklusif sehingga bisa terus memperkuat perekonomian Indonesia melalui nilai-nilai kejujuran, amanah, tata kelola yang baik dan berintegritas.

Sebagai informasi, bahwa kepengurusan IAEI periode 2019-2023 terdiri dari 59 orang anggota Dewan Penasehat, 62 orang anggota Dewan Pertimbangan, dan 232 orang anggota Badan Pengurus Harian, serta 6 orang kooordiator wilayah.

Menkeu menyebutkan bahwa kepengurusan yang besar ini diharapkan mampu membuat IAEI menjadi organisasi yang se-inklusif mungkin karena kepedulian terhadap ekonomi Islam harus ditularkan kepada seluruh stakeholder.(kemenkeu)