KeuanganNegara.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap salah satu opsi untuk menekan harga gas industri adalah pengurangan porsi jatah pemerintah yang sebesar US$2,2 per MMBTU.
Pasalnya, Jokowi kesal permasalahan harga gas belum juga selesai sejak 2016 hingga saat ini.
“Kalau jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan ini bisa lebih murah. Ini salah satu opsi, tapi nanti tanya Menkeu (Sri Mulyani) juga,” kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas tentang ‘Ketersediaan Gas untuk Industri’, di Kantor Presiden, Jakarta.
Penyesuaian jatah tersebut merupakan bagian pemerintah yang masuk melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sehingga, jika jatah gas pemerintah disesuaikan, maka harganya turun dari sekitar US$8 hingga US$9 per MMBTU.
Selain opsi penyesuaian jatah pemerintah, Jokowi memaparkan opsi kedua yakni pemberlakuan Domestic Market Obligation (DMO) sehingga bisa diberikan kepada pelaku industri.
Sedangkan opsi ketiga adalah bebas impor untuk kebutuhan industri.
“Ini sejak 2016 enggak beres-beres. Saya harus cari terobosan, ya tiga itu pilihannya. Kalau tidak segera diputuskan ya akan begini terus,” ujarnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut dalam penetapan harga gas ini ada dua pilihan, yaitu melindungi industri atau melindungi pemain gas.
“Gitu aja sudah. Saya tadi mau ngomongnyakasar tapi enggak jadi. Saya rasa itu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut perlu meminta laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Ia ingin tahu apakah ada kendala-kendala di lapangan selama ini.
Menurutnya, gas merupakan modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional. Ia menyebut ada enam sektor industri yang menggunakan 80 persen volume gas indonesia, yakni pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, hingga industri gelas.
“Artinya ketika porsi gas sangat besar pada struktur biaya produksi maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus,l produk-produk kita, gara-gara harga gas kita yang mahal,” ujarnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta jajarannya untuk menghitung dan mengkalkulasi harga gas agar lebih kompetitif. Ia pun meminta jajarannya melihat penyebab tingginya harga gas mulai dari hulu sampai hilir.
“Mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah terkait biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas, di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi dan sampai di hilir di tingkat distributor,” tuturnya.(cnn)
Discussion about this post