Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2006

Nomor Tentang 1/PMK.10/2006 Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware. 2/PMK.04/2006 Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat 3/PMK.06/2006 Dana Operasional Menteri / Pejabat setingkat Menteri. 4/PMK.06/2006 Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (PERSERO) 5/PMK.02/2006 Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dan Perikanan Tahun Anggaran 2006 6/PMK.05/2006 Tata Cara Pengajuan Tagihan dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat 7/PMK.02/2006 Persyaratan Administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi Pemerintah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. 8/PMK.02/2006 Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum. 9/PMK.02/2006 Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum. 10/PMK.02/2006 Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum. 11/PMK.02/2006 Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2006. 12/PMK.04/2006 Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia. 14/PMK.02/2006 Penetapan perkiraan jumlah alokasi dana bagi hasil sumber daya alam sektor kehutanan tahun 2006. 13/PMK.04/2006 Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. 15/pmk.02/2006 Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi bahan bakar minyak jenis bahan bakar minyak tertentu tahun anggaran 2006. 16/PMK.04/2006 Kenaikan harga dasar hasil tembakau. 17/PMK.04/2006 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau. 28/PMK.03/2006 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 20/PMK.02/2006 Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Bagian Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2006. 19/PMK.02/2006 Penetapan alokasi sementara dana bagi hasil Pajak Pengasilan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006. 21/PMK.10/2006 Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal ASEAN-CHINA Free Trade Area (AC-FTA) Tahun 2006 21/PMK.010/2006 Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-CHINA Free Trade Area (AC-FTA) Tahun 2006. 23/PMK.03/2006 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang dalam rangka penagihan Pajak dengan Surat Paksa 22/PMK.04/2006 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Kiriman Hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan 25/PMK.04/2006 Perubahan kesembilan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentanng Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia 27/PMK.04/2006 Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan Cukai 26/PMK.04/2006 Tata Cara Pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi 29/PMK.02/2006 Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos. 24/PMK.06/2006 Pengelolaan Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir. 30/PMK.02/2006 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor 32/PMK.06/2006 Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahan Pengelola Aset (Persero) 31/PMK.06/2006 Dana Operasional Taktis Pengamanan Pemerintah Negara 33/PMK.02/2006 Tata Cara Refisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 34/PMK.10/2006 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Peralatan Produksi Film untuk Industri Perfileman Nasional 35/PMK.10/2006 Keringan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku Pelat untuk Industri Akumulator Listrik 37/PMK.02/2006 Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjanga Veteran Tahun Anggaran 2006 36/PMK.06/2006 Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana 39/PMK.04/2006 Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sara Pengangkut 38/PMK.01/2006 Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur 41/PMK.07/2006 Pejabat Lelang Kelas I 40/PMK.07/2006 Petunjuk Pelaksanaan Lelang 42/PMK.10/2006 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Tepung Gandum (HS.1101.00.10.00) dari Negara Uni Emirat Arab 43/PMK.06/2006 Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-975/MK/I/7/1976 tentang Peraturan Pemberian Pinjaman kepada Para Pensiunan Sipil/Militer dan Jandanya serta pembayarannya 46/PMK.02/2006 Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah 45/PMK.02/2006 Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah 44/PMK.012/2006 Perubahan kedua atas Kep.Men.Keu Nomor 543/KMK.06/2003 tentang Divertasi Saham Negara dalam rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah peserta Program Rekapitalisasi 47/PMK.02/2006 Pengelolaan Dana untuk Pengembangan SKIM Pelayanan Pembiayaan Pertanian. 49/PMK.01/2006 Pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Keputusan dan atau Peraturan Menteri Keuangan terhadap Peminaan Akuntan dan Jasa Penilai. 48/PMK.01/2006 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentanng Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan. 51/PMK.02/2006 Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor. 50/PMK.02/2006 Anggaran Biaya dan Pendapatan Perum BULOG dalam rangka penugasan pemerintah Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Persediaan, Distribusi dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2006. 52/PMK.10/2006 Tata cara pemberian Hibah kepada Daerah 55/PMK.02/2006 Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dengan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Tahun 2007 54/PMK.04/2006 Pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak dalam rangka impor atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang disumbangkan untuk korban bencana alam di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 53/PMK.10/2006 Tatacara pemberian pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri 57/PMK.01/2006 Perubahan penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, dan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur Jasa Akuntan Publik dan Penilai 56/PMK.02/2006 Tatacara Pembayaran Domistic Market Obligation Fee dan Over/under Lifting di sektor minyak dan Gas BumI 58/PMK.12/2006 Perubahan penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Asuransi, dan Direktorat Asuransi dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri Keuangan beserta Peraturan pelaksanaannya yang mengatur Usaha Perasuransian 60/PMK.10/2006 Pembebasan bea masuk atas impor komponen/suku cadang untuk Industri Perkapalan dan Jasa Pelayaran 59/PMK.10/2006 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.10/2005 tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk tertentu 63/PMK.10/2006 Pembebasan bea masuk atas impor beberapa suku cadang untuk angkutan umum 62/PMK.10/2006 Keringan bea masuk atas impor Bus dalam bentuk Completely Built Up (CBU) untuk keperluan angkutan umum 61/PMK.10/2006 Keringan Bea Masuk atas impor Chassis Bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan Bus angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan angkutan komersial 66/PMK.02/2006 Tatacara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum 65/PMK.10/2006 Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Polyethyllene Teraphthalate tertentu 64/PMK.04/2006 Perubahan kesepuluh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tatacara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia 67/PMK.04/2006 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan 69/PMK.03/2006 Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di lingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan bagi pegawai pada Kanwil maupun KPP Madya di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Bagian Tengah, Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I, Kanwil DJP Jawa Bagian Barat III, dan Kanwil DJP Bali 68/PMK.06/2006 Pelaksanaan Uji coba Rekening Pengeluaran bersaldo nihil pada Bank Umum mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam rangka penerapan Treasury Single Account (TSA) 70/PMK.04/2006 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh swasta 73/PMK.02/2006 Peta kapasitas fiskal dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam bentuk hibah.– 75/PMK.04/2006 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau.– 74/PMK.012/2006 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank 77/PMK.06/2006 Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta pembayaran bunga dan pokok surat utang negara 76/PMK.02/2006 Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Ikan Budidaya tahun Anggaran 2006 80/PMK.02/2006 Tata cara penyediaan pencairan dan pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit bersertifikat hasil produksi PT Sang Hyang Seri (PERSERO) dan PT. Pertani (PERSERO) Tahun Anggaran 2006.– Jakarta, 2006 79/PMK.10/2006 Pembebasan bea masuk atas impor bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor untuk pembuatan kendaraan bermotor tujuan ekspor 78/PMK.10/2006 Pembebasan bea masuk atas impor bahan, suku cadang, komponen, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang 81/PMK.10/2006 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap inpor pisang cavendish dari Pilipina.– Jakarta, 2006 84/PMK.12/2006 Perusahaan Pembiayaan 83/PMK.03/2006 Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya.– Jakarta, 2006 82/PMK.04/2006 Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia 72/PMK.02/2006 Batas maksimal jumlah Komulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Benlanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah, dan Batas maksimal komulatif Pinjaman Daerah untuk tahun anggaran 2007 71/PMK.06/2006 Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara akibat Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah 86/PMK.03/2006 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata cara penentuan besarnya nilai perolehan Obyek Pajak tidak kena pajak Bea Perolehanan Hak atas Tanah dan Bangunan. — Jakarta, 2006 87/PMK.07/2006 Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah.– Jakarta,2006 88/PMK.10/2006 Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran Tarif Pungutan Ekspor 95/PMK.03/2006 Perlakuan PPN dan PPnBM atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dalam rangka penanganan bencana alam gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan Tsunami di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. — Jakarta, 2006 94/PMK.03/2006 Persyaratan sumbangan serta tatacata pendaftaran dan pelaporan oleh penampung, penyalur dan/atau pengelola sumbangan dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan Tsunami di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. — Jakarta, 2006 93/PMK.03/2006 Perlakuan PPh atas bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan Tsunai di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. — Jakarta, 2006 92/PMK.03/2006 Pemberian pengurangan PBB sehubungan dengan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengnah serta gempa dan tsunami di pesisir pantai selatan Pulau Jawa.– Jakarta, 2006 92/PMK.003/2006 Pemberian Pengurangan PBB sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Povinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa. — Jakarta, 2006 91/PMK.03/2006 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.– Jakarta, 2006 90/PMK.04/2006 Penetapan Tarif Cukai Minuman dan Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol. — Jakarta, 2006 89/PMK.04/2006 Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol atau Etanol.– Jakarta, 2006 97/PMK.10/2006 Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.– Jakarta, 2006 96/PMK.02/2006 Standar biaya tahun anggaran 2007.– Jakarta, 2006 99/PMK.06/2006 Modul Penerimaan Negara 100/PMK.02/2006 Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan tarif pungutan ekspor atas batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.10/2005. — Jakarta, 2006 102/PMK.06/2006 Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007. — Jakarta, 2006 103/PMK.04/2006 Penggunaan pemberitahuan pabean single administrative document di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.– Jakarta, 2006 101/PMK.02/2006 Penetapan alokasi difinitif dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006 104/PMK.10/2006 Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2005 tentang Penetapan kembali Tarif Bea Masuk dalam rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) atas impor produksi Otomotif Completely Knock Down (CKD) dan Completely Built Up (CBU) dari Malaysia. — Jakarta, 2006 106/PMK.01/2006 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.01/1996 tentang Jasa Penilai. — Jakarta, 2006 108/PMK.04/2006 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, monites kedatangan sarana pengangkut dan manifes keberangkatan sarana pengangkut. — Jakarta, 2006 107/PMK.01/2006 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan 105/PMK.10/2006 Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor barang dalam rangka ASEAN Integration System of Prefences (AISP) untuk negara-negara anggota baru ASEAN (Cambodia, Laos dan Vietnam) 110/PMK.010/2006 Penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor 109/PMK.02/2006 Tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban cadangan benih nasional tahun anggaran 2006. — Jakarta, 2006 111/PMK.010/2006 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya 114/PMK.04/2006 Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor 113/PMK.01/2006 Pedoman Penatausahaan Persediaan di lingkungan Departemen Keuangan 112/PMK.04/2006 Penyediaan dan desain Pita Cukai minuman mengandung etil alkohol asal impor 116/PMK.06/2006 Pemilihan Bank Operasional I mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 115/PMK.06/2006 Penetapan Rekening Kas Umum Negara 117/PMK.06/2006 Kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan 118/PMK.04/2006 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan haraga dasar dan tarif cukai hasil tembakau 121/PMK.02/2006 Tatacara Penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta kelas ekonomi tahun anggaran 2006 120/PMK.10/2006 Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha Panas Bumi Jakarta,2006 119/PMK.05/2006 Tatacara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dukungan infrastruktur 123/PMK.03/2006 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan 545/PMK.04/2000 tentang Tatacara pemeriksaan pajak 123.1/PMK.05/2006 Standard pelayanan minimum Badan Investasi Pemerintah 122/PMK.02/2006 Tatacara penghitungan dan pembayaran subsidi pupuk tahun anggaran 2006 124/PMK.02/2006 Tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pengadaan cadangan beras pemerintah tahun anggaoaran 2006 125/PMK.010/2006 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) 126/PMK.02/2006 Tatacara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik tahun anggaran 2006 127/PMK.07/2006 Penetapan alokasi sementara dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 Tahun anggaran 2007. Jakrta, 2006 128/PMK.07/2006 Penetapan alokasi dana pedoman umum pengolaan dana alokasi khusus Tahun anggaran 2007 129/PMK.07/2006 Penetapan Rincian dana penyesuaian tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 131/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan 132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak 133/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 134/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 135/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 136/PMK.05/2006 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2006 tentang Tatacara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dukungan infrastruktur 137/PMK.02/2006 Tatacar revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 138/PMK.01/2006 Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan 139/PMK.01/2006 Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (standar Operating Procedures) di Lngkungan Departemen Keuangan 140/PMK.01/2006 Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan 141/PMK.07/2006 Penetapan Perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perikanan tahun anggaran 2007 142/PMK.07/2006 Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum tahun anggaran 2007 144/PMK.08/2006

Sistem Dealer Utama

145/PMK.04/2006 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana pembayaran dan dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor dan penerimaan negara atas barang kena cukai buatan dalam negeri 146/PMK.01/2006 Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Batubara 147/PMK.07/2006 Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah