Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2006

NomorTentang1/PMK.10/2006Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware.2/PMK.04/2006Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat3/PMK.06/2006Dana Operasional Menteri / Pejabat setingkat Menteri.4/PMK.06/2006Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (PERSERO)5/PMK.02/2006Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dan Perikanan Tahun Anggaran 20066/PMK.05/2006Tata Cara Pengajuan Tagihan dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat7/PMK.02/2006Persyaratan Administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi Pemerintah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.8/PMK.02/2006Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.9/PMK.02/2006Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum.10/PMK.02/2006Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.11/PMK.02/2006Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2006.12/PMK.04/2006Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia.14/PMK.02/2006Penetapan perkiraan jumlah alokasi dana bagi hasil sumber daya alam sektor kehutanan tahun 2006.13/PMK.04/2006Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.15/pmk.02/2006Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi bahan bakar minyak jenis bahan bakar minyak tertentu tahun anggaran 2006.16/PMK.04/2006Kenaikan harga dasar hasil tembakau.17/PMK.04/2006Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau.28/PMK.03/2006Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.20/PMK.02/2006Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Bagian Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2006.19/PMK.02/2006Penetapan alokasi sementara dana bagi hasil Pajak Pengasilan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006.21/PMK.10/2006Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal ASEAN-CHINA Free Trade Area (AC-FTA) Tahun 200621/PMK.010/2006Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-CHINA Free Trade Area (AC-FTA) Tahun 2006.23/PMK.03/2006Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang dalam rangka penagihan Pajak dengan Surat Paksa22/PMK.04/2006Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Kiriman Hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan25/PMK.04/2006Perubahan kesembilan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentanng Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia27/PMK.04/2006Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan Cukai26/PMK.04/2006Tata Cara Pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi29/PMK.02/2006Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos.24/PMK.06/2006Pengelolaan Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir.30/PMK.02/2006Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor32/PMK.06/2006Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahan Pengelola Aset (Persero)31/PMK.06/2006Dana Operasional Taktis Pengamanan Pemerintah Negara33/PMK.02/2006Tata Cara Refisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 200634/PMK.10/2006Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku dan Peralatan Produksi Film untuk Industri Perfileman Nasional35/PMK.10/2006Keringan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku Pelat untuk Industri Akumulator Listrik37/PMK.02/2006Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjanga Veteran Tahun Anggaran 200636/PMK.06/2006Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana39/PMK.04/2006Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sara Pengangkut38/PMK.01/2006Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur41/PMK.07/2006Pejabat Lelang Kelas I40/PMK.07/2006Petunjuk Pelaksanaan Lelang42/PMK.10/2006Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Tepung Gandum (HS.1101.00.10.00) dari Negara Uni Emirat Arab43/PMK.06/2006Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-975/MK/I/7/1976 tentang Peraturan Pemberian Pinjaman kepada Para Pensiunan Sipil/Militer dan Jandanya serta pembayarannya46/PMK.02/2006Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah45/PMK.02/2006Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah44/PMK.012/2006Perubahan kedua atas Kep.Men.Keu Nomor 543/KMK.06/2003 tentang Divertasi Saham Negara dalam rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah peserta Program Rekapitalisasi47/PMK.02/2006Pengelolaan Dana untuk Pengembangan SKIM Pelayanan Pembiayaan Pertanian.49/PMK.01/2006Pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Keputusan dan atau Peraturan Menteri Keuangan terhadap Peminaan Akuntan dan Jasa Penilai.48/PMK.01/2006Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentanng Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan.51/PMK.02/2006Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor.50/PMK.02/2006Anggaran Biaya dan Pendapatan Perum BULOG dalam rangka penugasan pemerintah Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Persediaan, Distribusi dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2006.52/PMK.10/2006Tata cara pemberian Hibah kepada Daerah55/PMK.02/2006Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dengan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Tahun 200754/PMK.04/2006Pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak dalam rangka impor atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang disumbangkan untuk korban bencana alam di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta53/PMK.10/2006Tatacara pemberian pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri57/PMK.01/2006Perubahan penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, dan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur Jasa Akuntan Publik dan Penilai56/PMK.02/2006Tatacara Pembayaran Domistic Market Obligation Fee dan Over/under Lifting di sektor minyak dan Gas BumI58/PMK.12/2006Perubahan penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Asuransi, dan Direktorat Asuransi dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri Keuangan beserta Peraturan pelaksanaannya yang mengatur Usaha Perasuransian60/PMK.10/2006Pembebasan bea masuk atas impor komponen/suku cadang untuk Industri Perkapalan dan Jasa Pelayaran59/PMK.10/2006Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.10/2005 tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk tertentu63/PMK.10/2006Pembebasan bea masuk atas impor beberapa suku cadang untuk angkutan umum62/PMK.10/2006Keringan bea masuk atas impor Bus dalam bentuk Completely Built Up (CBU) untuk keperluan angkutan umum61/PMK.10/2006Keringan Bea Masuk atas impor Chassis Bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan Bus angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan angkutan komersial66/PMK.02/2006Tatacara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum65/PMK.10/2006Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Polyethyllene Teraphthalate tertentu64/PMK.04/2006Perubahan kesepuluh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tatacara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia67/PMK.04/2006Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan69/PMK.03/2006Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di lingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan bagi pegawai pada Kanwil maupun KPP Madya di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Bagian Tengah, Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I, Kanwil DJP Jawa Bagian Barat III, dan Kanwil DJP Bali68/PMK.06/2006Pelaksanaan Uji coba Rekening Pengeluaran bersaldo nihil pada Bank Umum mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam rangka penerapan Treasury Single Account (TSA)70/PMK.04/2006Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh swasta73/PMK.02/2006Peta kapasitas fiskal dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam bentuk hibah.–75/PMK.04/2006Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau.–74/PMK.012/2006Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank77/PMK.06/2006Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta pembayaran bunga dan pokok surat utang negara76/PMK.02/2006Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Ikan Budidaya tahun Anggaran 200680/PMK.02/2006Tata cara penyediaan pencairan dan pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit bersertifikat hasil produksi PT Sang Hyang Seri (PERSERO) dan PT. Pertani (PERSERO) Tahun Anggaran 2006.– Jakarta, 200679/PMK.10/2006Pembebasan bea masuk atas impor bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor untuk pembuatan kendaraan bermotor tujuan ekspor78/PMK.10/2006Pembebasan bea masuk atas impor bahan, suku cadang, komponen, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang81/PMK.10/2006Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap inpor pisang cavendish dari Pilipina.– Jakarta, 200684/PMK.12/2006Perusahaan Pembiayaan83/PMK.03/2006Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya.– Jakarta, 200682/PMK.04/2006Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia72/PMK.02/2006Batas maksimal jumlah Komulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Benlanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah, dan Batas maksimal komulatif Pinjaman Daerah untuk tahun anggaran 200771/PMK.06/2006Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara akibat Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah86/PMK.03/2006Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata cara penentuan besarnya nilai perolehan Obyek Pajak tidak kena pajak Bea Perolehanan Hak atas Tanah dan Bangunan. — Jakarta, 200687/PMK.07/2006Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah.– Jakarta,200688/PMK.10/2006Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran Tarif Pungutan Ekspor95/PMK.03/2006Perlakuan PPN dan PPnBM atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dalam rangka penanganan bencana alam gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan Tsunami di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. — Jakarta, 200694/PMK.03/2006Persyaratan sumbangan serta tatacata pendaftaran dan pelaporan oleh penampung, penyalur dan/atau pengelola sumbangan dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan Tsunami di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. — Jakarta, 200693/PMK.03/2006Perlakuan PPh atas bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan Tsunai di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. — Jakarta, 200692/PMK.03/2006Pemberian pengurangan PBB sehubungan dengan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengnah serta gempa dan tsunami di pesisir pantai selatan Pulau Jawa.– Jakarta, 200692/PMK.003/2006Pemberian Pengurangan PBB sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Povinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa. — Jakarta, 200691/PMK.03/2006Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.– Jakarta, 200690/PMK.04/2006Penetapan Tarif Cukai Minuman dan Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol. — Jakarta, 200689/PMK.04/2006Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol atau Etanol.– Jakarta, 200697/PMK.10/2006Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.– Jakarta, 200696/PMK.02/2006Standar biaya tahun anggaran 2007.– Jakarta, 200699/PMK.06/2006Modul Penerimaan Negara100/PMK.02/2006Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan tarif pungutan ekspor atas batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.10/2005. — Jakarta, 2006102/PMK.06/2006Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007. — Jakarta, 2006103/PMK.04/2006Penggunaan pemberitahuan pabean single administrative document di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.– Jakarta, 2006101/PMK.02/2006Penetapan alokasi difinitif dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006104/PMK.10/2006Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2005 tentang Penetapan kembali Tarif Bea Masuk dalam rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) atas impor produksi Otomotif Completely Knock Down (CKD) dan Completely Built Up (CBU) dari Malaysia. — Jakarta, 2006106/PMK.01/2006Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.01/1996 tentang Jasa Penilai. — Jakarta, 2006108/PMK.04/2006Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, monites kedatangan sarana pengangkut dan manifes keberangkatan sarana pengangkut. — Jakarta, 2006107/PMK.01/2006Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan105/PMK.10/2006Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor barang dalam rangka ASEAN Integration System of Prefences (AISP) untuk negara-negara anggota baru ASEAN (Cambodia, Laos dan Vietnam)110/PMK.010/2006Penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor109/PMK.02/2006Tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban cadangan benih nasional tahun anggaran 2006. — Jakarta, 2006111/PMK.010/2006Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya114/PMK.04/2006Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor113/PMK.01/2006Pedoman Penatausahaan Persediaan di lingkungan Departemen Keuangan112/PMK.04/2006Penyediaan dan desain Pita Cukai minuman mengandung etil alkohol asal impor116/PMK.06/2006Pemilihan Bank Operasional I mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara115/PMK.06/2006Penetapan Rekening Kas Umum Negara117/PMK.06/2006Kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan118/PMK.04/2006Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan haraga dasar dan tarif cukai hasil tembakau121/PMK.02/2006Tatacara Penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta kelas ekonomi tahun anggaran 2006120/PMK.10/2006Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha Panas Bumi Jakarta,2006119/PMK.05/2006Tatacara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dukungan infrastruktur123/PMK.03/2006Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan 545/PMK.04/2000 tentang Tatacara pemeriksaan pajak123.1/PMK.05/2006Standard pelayanan minimum Badan Investasi Pemerintah122/PMK.02/2006Tatacara penghitungan dan pembayaran subsidi pupuk tahun anggaran 2006124/PMK.02/2006Tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pengadaan cadangan beras pemerintah tahun anggaoaran 2006125/PMK.010/2006Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)126/PMK.02/2006Tatacara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik tahun anggaran 2006127/PMK.07/2006Penetapan alokasi sementara dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 Tahun anggaran 2007. Jakrta, 2006128/PMK.07/2006Penetapan alokasi dana pedoman umum pengolaan dana alokasi khusus Tahun anggaran 2007129/PMK.07/2006Penetapan Rincian dana penyesuaian tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota131/PMK.01/2006Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan132/PMK.01/2006Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak133/PMK.01/2006Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai134/PMK.01/2006Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan135/PMK.01/2006Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara136/PMK.05/2006Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2006 tentang Tatacara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dukungan infrastruktur137/PMK.02/2006Tatacar revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007138/PMK.01/2006Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan139/PMK.01/2006Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (standar Operating Procedures) di Lngkungan Departemen Keuangan140/PMK.01/2006Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan141/PMK.07/2006Penetapan Perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perikanan tahun anggaran 2007142/PMK.07/2006Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum tahun anggaran 2007144/PMK.08/2006

Sistem Dealer Utama

145/PMK.04/2006Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana pembayaran dan dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor dan penerimaan negara atas barang kena cukai buatan dalam negeri146/PMK.01/2006Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Batubara147/PMK.07/2006Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah