NomorTentang1/PMK.03/2007Penyesuaian besarnya peredaran bruto bagi wajib pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto2/PMK.05/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara3/PMK.07/2007Penetapan Perkiraan alokasi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian daerah tahun 20074/PMK.011/2007Perpanjangan Penetapan Tarip Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area (AL-FTA)5/PMK.07/2007Penetapan perkiraan alokasi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 20076/PMK.01/2007Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak6.1/PMK.01/2007Pengelolaan dana reboisasi dalam rekening pembangunan hutan7/PMK.04/2007Penetapan tarip bea masuk atas impor barang dalam rangka Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)8/PMK.04/2007Penetapan tarip bea masuk atas impor barang dalam rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia- China Free Trade Area (FTA)9/PMK.08/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2006 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring, dan setetmen serta perubahan bunga dan pokok Surat tang Negara10/PMK.08/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan obligasi negara ritel di pasar perdana11/PMK.03/2007Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis12/PMK.07/2007Penetapan Alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 200713/pmk.07/2007Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2005 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 200714/PMK.07/2007Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum tahun anggaran 2003 yang dialokasikan dalam Anggaran dan Belanja Negara tahun 200715/PMK.08/2007Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.02/2004 tentang Penjualan obligasi negara dalam valuta asing di pasar perdana Internasional16/PMK.03/2007Pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu17/PMK.05/2007Penyelesaian piutang negara yang bersumber dari naskah perjanjian penerusan pinjaman dan perjanjian pinjaman rekening dana investasi badan usaha milik negara/perseroan terbatas18/PMK.01/2007Tatacara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari lulusan Program Diploma I dan II Keuangan Sekolah Tinggi Akuntasi Negara di lingkungan Departemen Keuangan19/PMK.01/2007Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Departemen Keuangan20/PMK.01/2007Pengadministrasian pelaporan dan pengawasan penitipan dana iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara21/PMK.05/2007Kerja lembur dan pemberian uang lembur bagi pegawai negeri sipil22/PMK.05/2007Pemberian uang makan bagi pegawai negeri sipil23/PMK.01/2007Penyampaian ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara pada laporan keuangan Pemerintah pusat24/PMK.01/2007Tatalaksana impor barang dari Northern Territory Australia ke daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera25/PMK.02/2007Tatacara penyediaan, penghitungan dan pembayaran subsidi bahan bakar minyak jenis bahan bakar minyak tertentu tahun anggaran 200726/PMK.08/2007Lelang Surat Utang Negara di pasar perdana27/PMK.08/2007Lelang pembelian kembali Obligasi Negara28/PMK.011/2007Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.010/2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas impor Chassis Bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan Busa Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan angkutan komersial29/PMK.01/2007Pedoman peningkatan disiplin Pengawai negeri sipil di lingkungan Departemen Keuangan30/PMK.02/2007Petunjuk pelaksanaan pemberian jaminan pemerintah untuk pembangunan Proyek Monorail Jakarta31/PMK.02/2007Tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi dana iuran asuransi kesehatan dan tunjangan pemeliharaan kesehatan veteran non tunjangan veteran tahun anggaran 200732/PMK.03/2007Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan33/PMK.03/2007Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak34/PMK.011/2007Pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor35/PMK.04/2007Nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik dan importir minuman mengandung etil Alkohol36/PMK.03/2007Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan nilai37/PMK.05/2007Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul penerimaan negara39/PMK.07/2007Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi tahun anggaran 200740/PMK.07/2007Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan tahun anggaran 200741/PMK.011/2007Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan baku dan bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-alat Besar serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-alat Besar oleh Industri Alat-alat Besar42/PMK.05/2007Pelimpahan wewenang penerbitan surat kuasa umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara43/PMK.03/2007Perlakuan PPN dan PPnBM atas pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan Kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara paska bencana alam gempa bumi dan Tsunami yang dibiayai Hibah Luar Negeri44/PMK.01/2007Senergi tugas dan proses bisnis di bidang kebijakan fiskal dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara45/PMK.05/2007Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan Pegawai Tidak Tetap46/PMK.03/2007Tata cara Pemungutan Pejak penghasilan atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara47/PMK.04/2007Pembebasan cukai48/PMK.04/2007Nomor pokokk pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik etil alkohol dan pengusaha tempat penyimpanan48/PM.5/2007Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan49/PMK.03/2007Tatacara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan50/PMK.07/2007Penetapan perkiraan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 200751/PMK.04/2007Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan52/PMK.01/2007Organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah53/PMK.011/2007Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area (AL-FTA)54/PMK.01/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan55/PMK.01/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak56/PMK.02/2007Penggunaan iuran untuk pembiayaan pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Badan Pengatur57/PMK.05/2007Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor Satuan Kerja58/PMK.05/2007Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga59/PM.1/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan60/PMK.04/2007Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai61/PMK.011/2007Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran62/PMK.05/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap63/PMK.011/2007Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.04/2002 tentang Perpanjangan jangka waktu impor mesin, barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang Keringan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa64/PMK.04/2007Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang kriman hadiah untuk keperluan ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan65/PMK.04/2007Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan66/PMK.03/2007Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan sehubungan dengan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 200767/PMK.05/2007Pengenaan Sanksi dalam rangka pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementrian.Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja69/PMK.02/2007Tatacara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi68/PMK.01/2007Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai70/PMK.04/2007Kwasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara71/PMK.01/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan72/PMK.01/2007Majelis Kode Etik di lingkunngan Departemen Keuangan73/PMK.05/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.002/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum74/PMK.010/2007Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Asuransi Kendaraan Bermotor75/PMK.011/2007Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-KOREA Free Trade Area (AK-FTA)76/PMK.01/2007Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Keuangan77/PMK.02/2007Pemberian uang lauk pauk bagi awak kapal patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan78/PMK.05/2007Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian79/PMK.05/2007Kredit Ketahanan Pangan dan Energi80/PMK.05/2007Petunjuk penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 200881/PMK.02/2007Standar Biaya Tahun Anggaran 200882/PMK.05/2007Tatacara Pencairan dana Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Rekening Kas Umum Negara83/PMK.02/2007Perubahan keenam atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor84/PMK.01/2007Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan85/PMK.011/2007Pembebasan bea masuk atas impor hot rolled coil86/PMK.05/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2006 tentang Tatacara Pengajuan Tagihan dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyar87/PMK.03/2007Perubahan keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai subyek Pajak Penghasilan88/PMK.04/2007Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor89/PMK.04/2007Impor barang pribadi penumpang, Awak sara pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman90/PMK.04/2007Pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dan Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ketempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya91/PMK.05/2007Bagan Akun Standar93/PMK.011/2007Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Beras. Jakarta94/PMK.011/2007Perubahan ketujuh atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2005 tentang Penetapan Jenis Barang ekspor tertentu dan besaran Tarif Pungutan Ekspor95/PMK.07/2007Batas maksimal jumlah kumulatif difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas maksimal difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 200896/PMK.06/2007Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara97/PMK.06/2007Penggalangan dan kodefikasi Barang Milik Negara98/PMK.05/2007Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bersaldo Nihil dalam rangka penerapan Treasury Single Account (TSA)99/PMK.01/2007Standar pelayanan minimum Sekolah Tinggi Akuntasi Negara100/PMK.010/2007Laporan Teknis Dana Pensium101/PMK.04/2007Pembebasan Bea Masuk atas impor Peralatan dan Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan102/PMK.04/2007Pembebasan Bea Masuk atas impor Obat-obatan yang dibiayai dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat103/PMK.04/2007Pembebasan Bea Masuk atas impor Buku Ilmu Pengetahuan104/PMK.04/2007Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk keperluan olehraga yang diimpor oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional105/PMK.04/2007Pembebasan bea masuk atas impor Bibit dan Benih untuk pembangunan dan pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan106/PMK.04/2007Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor kembali barang yang telah diekspor107/PMK.04/2007Pemeriksaan jabatan atas barang impor atau barang ekspor108/PMK.08/2007Sistem Dealer Utama109/PMK.05/2007Dewan Pengawas Badan Layanan Umum110/PMK.011/2007Perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.111/PMK.02/2007Tatacara penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi listrik112/PMK.02/2007Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban subsidi pupuk113/PMK.04/2007Pembebasan Bea Masuk atas Impor Hasil Laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin114/PMK.04/2007Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk115/PMK.04/2007Ketentuan untuk melakukan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean impor116/PMK.05/2007Penyusunan rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap temuan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat117/PMK.02/2007Anggaran Biaya dan pendapatan Perusahaan Umum Bulog dalam rangka penugasan Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras Tahun 2007118/PMK.011/2007Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh Pemerintah atas penyerahan Minyak Goreng Curah di dalam negeri119/PMK.05/2007Persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instsni pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum120/PMK.06/2007Penatausahaan Barang Milik Negara121/PMK.05/2007Pembukaan rekening pembangunan hutan dan penempatan dana reboisasi pertama kali dalam rekening pembangunan hutan122/PMK.06/2007Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara123/PMK.04/2007Penyediaan Pita Cukai124/PMK.04/2007Registrasi importir125/PMK.04/2007Audit Kepabeanan126/PMK.07/2007Pedomoan umum pelaksanaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan – dana reboisasi127/PMK.03/2007Tata Cara Penatausahaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dan energi panas bumi128/PMK.06/2007Pengurusan Piutang Negara129/PMK.011/2007Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)130/PMK.02/2007Tatacara Penyediaan, Pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi benih padi, kedelai, jagung hibrida dan jagung komposit bersertifikat hasil Produksi PT. Sang Hyang Seri (PERSERO) dan PT Pertani (PERSERO) Tahun Anggran 2007131/PMK.011/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-KORE FREE TRADE AREA (AK-FTA)131.1/PMK.07/2007Penetapan Alokasi Difinitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007132/PMK.05/2007Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2007 tentang Tatacara penyajuan tagihan dan pembayaran simpanan nasabah Bank Perkreditan rakyat133/PMK.04/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2007 tentang Penyediaan Pita Cukai134/PMK.04/2007Perubahan ke tiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau135/PMK.011/2007Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor Barang Dalam Rangka ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) untuk Negara-Negara anggota baru ASEAN (COMBODIA, LAOS, MYANMAR DAN VIETNAM)136/PMK.04/2007Bentuk fisik dan/atau spesifikasi Desai Pita Cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol asal impor137/PMK.04/2007Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas barang perwakil negara asing dan pejabatnya138/PMK.04/2007Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di bidang kepabeanan139/PMK.04/2007Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor140/PMK.04/2007tentang141/PMK.05/2007Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaranan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah142/PMK.07/2007Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008143/PMK.04/2007Tatacara pengajuan permohonan pembetulan surat penetapan tagihan atas kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda, yang disebabkan oleh kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan, kekhilafan, dan/atau bukan karena kesalahan orang144/PMK.04/2007Pengeluaran barang impor untuk dipakai145/PMK.04/2007Ketentuann Kepabeanan di Bidang Ekspor146/PMK.04/2007Tatacara pengajuan keberatan kepabeanan147/PMK.04/2007Pembebasan atau keringan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat148/PMK.04/2007Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (Rush Hundling)149/PMK.04/2007Ekapor kembali barang impor150/PMK.06/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang151/PMK.03/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 tentang Tatacara penatausahaan penerimaan PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi152/PMK.05/2007Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum153/PMK.07/2007Peta Kapasitas Fiskal dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada daerah dalam bentuk hibah154/PMK.03/2007Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya155/PMK.02/2007Tatacra penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana cadangan benih nasional dan bantuan langsung benih umggul Tahun Anggaran 2007156/PMK.07/2007Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2007157/PMK.07/2007Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2008158/PMK.07/2007Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2008159/PMK.07/2007Penetapan Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum untuk Tahun Anggaran 2008160/PMK.04/2007Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (Vooruitslag)161/PMK.04/2007Pengawasan terhadap impor dan ekspor barang larangan larangan dan/atau pembatasan162/PMK.02/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.02/2007 tentang Tatacara penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik163/PMK.04/2007Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah yang ditunjuk untuk kepentingan umum164/PMK.07/2007Penetapan alokasi definitif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007164.1/PMK.05/2007Peluncuran program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai dari sisa Anggaran belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2008166/PMK.07/2007Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007167/PMK.03/2007Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 167/PMK.03/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan168/PMK.03/2007Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000 tentang Penunjukan tempat dan tatacara pembayaran Bea Masuk Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan169/PMK.07/2007Penetapan perkiraan alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008170/PMK.07/2007Penetapan perkiraan alokasi bea paerolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008171/PMK.05/2007Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat172/PMK.07/2007Penetapan rincian dana penyeimbangan dana alokasi umum tahun anggaran 2008173/PMK.07/2007Penetapan rincian alokasi dana penyesuaian tunjangan kependidikan tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota174/PMK.07/2007Penetapan alokasi sementara dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008175/PMK.07/2007Penetapan rincian alokasi dana tunjangan kependidikan tahun 2008 kepada Provinsii, Kabupaten, dan Kota202/PMK.03/2007Tatacara Pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan177/PMK.011/2007Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi178/PMK.011/2007Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi179/PMK.011/2007Penetapan tarif bea masuk atas impor Platform Pengeboran atau produksi terapung atau dibawah air180/PMK.011/2007Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor beras181/PMK.03/2007Bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tatacara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian surat pemberitahuan182/PMK.03/2007Tatacara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa pasa pajak dalam suatu surat pemberitahuan masa183/PMK.03/2007Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan184/PMK.03/2007Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tatacara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta Tatacara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak185/PMK.03/2007Tatacara Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan186/PMK.03/2007Wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan187/PMK.03/2007Jangka waktu pelunasan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yangharus dibayar bertambah bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu188/PMK.03/2007Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak189/PMK.03/2007Tatacara penerbitan Surat tagihan pajak190/PMK.03/2007Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang191/PMK.03/2007Penerbitan surat ketetapan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan192/PMK.03/2007Tatacara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak193/PMK.03/2007Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak194/PMK.03/2007Tatacara pengajuan dan penyelesaian keberatan195/PMK.03/2007Tatacara penghitungan dan pemberian imbalan bunga196/PMK.03/2007Tatacara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan197/PMK.03/2007Bentuk dan tatacara pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi198/PMK.03/2007Tatacara penyegelan dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan199/PMK.03/2007Tatacara Pemeriksaan Pajak200201/PMK.03/2007Tatacara Permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh Kewajiban Merahasiakan202-211212/PMK.04/2007Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Adminstrasi Importir213/PMK.02/2007Tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pengadaan cadangan beras pemerintah Tahun Anggaran 2007214/PMK.04/2007Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha pengurusan Jasa Kepabeanan215/PMK.02/2007Tatacara penyediaan, penghitungan dan pembayaran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram216/PMK.07/2007Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambang minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2008217/PMK.07/2007Penetapan perkiraan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008218/PMK.05/2007Tatacara pembukaan dan pengelolaan rekening milik bendahara umum negara219/PMK.01/2007Kode etik pegawai Badan kebijakan fiskal220/PMK.01/2007Kode etik pegawai di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia221/PMK.05/2007Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347a/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan rekening pembangunan daerah222/PMK.01/2007Rencana Kerja Departemen Keuangan Tahun 2008