Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2007

Nomor Tentang 1/PMK.03/2007 Penyesuaian besarnya peredaran bruto bagi wajib pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto 2/PMK.05/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara 3/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan alokasi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian daerah tahun 2007 4/PMK.011/2007 Perpanjangan Penetapan Tarip Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area (AL-FTA) 5/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 6/PMK.01/2007 Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak 6.1/PMK.01/2007 Pengelolaan dana reboisasi dalam rekening pembangunan hutan 7/PMK.04/2007 Penetapan tarip bea masuk atas impor barang dalam rangka Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) 8/PMK.04/2007 Penetapan tarip bea masuk atas impor barang dalam rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia- China Free Trade Area (FTA) 9/PMK.08/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.06/2006 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas pelaksanaan pencatatan kepemilikan, kliring, dan setetmen serta perubahan bunga dan pokok Surat tang Negara 10/PMK.08/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan obligasi negara ritel di pasar perdana 11/PMK.03/2007 Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis 12/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2003 yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2007 13/pmk.07/2007 Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2005 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 14/PMK.07/2007 Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum tahun anggaran 2003 yang dialokasikan dalam Anggaran dan Belanja Negara tahun 2007 15/PMK.08/2007 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.02/2004 tentang Penjualan obligasi negara dalam valuta asing di pasar perdana Internasional 16/PMK.03/2007 Pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu 17/PMK.05/2007 Penyelesaian piutang negara yang bersumber dari naskah perjanjian penerusan pinjaman dan perjanjian pinjaman rekening dana investasi badan usaha milik negara/perseroan terbatas 18/PMK.01/2007 Tatacara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari lulusan Program Diploma I dan II Keuangan Sekolah Tinggi Akuntasi Negara di lingkungan Departemen Keuangan 19/PMK.01/2007 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Departemen Keuangan 20/PMK.01/2007 Pengadministrasian pelaporan dan pengawasan penitipan dana iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara 21/PMK.05/2007 Kerja lembur dan pemberian uang lembur bagi pegawai negeri sipil 22/PMK.05/2007 Pemberian uang makan bagi pegawai negeri sipil 23/PMK.01/2007 Penyampaian ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara pada laporan keuangan Pemerintah pusat 24/PMK.01/2007 Tatalaksana impor barang dari Northern Territory Australia ke daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera 25/PMK.02/2007 Tatacara penyediaan, penghitungan dan pembayaran subsidi bahan bakar minyak jenis bahan bakar minyak tertentu tahun anggaran 2007 26/PMK.08/2007 Lelang Surat Utang Negara di pasar perdana 27/PMK.08/2007 Lelang pembelian kembali Obligasi Negara 28/PMK.011/2007 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.010/2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas impor Chassis Bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan Busa Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan angkutan komersial 29/PMK.01/2007 Pedoman peningkatan disiplin Pengawai negeri sipil di lingkungan Departemen Keuangan 30/PMK.02/2007 Petunjuk pelaksanaan pemberian jaminan pemerintah untuk pembangunan Proyek Monorail Jakarta 31/PMK.02/2007 Tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi dana iuran asuransi kesehatan dan tunjangan pemeliharaan kesehatan veteran non tunjangan veteran tahun anggaran 2007 32/PMK.03/2007 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan 33/PMK.03/2007 Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak 34/PMK.011/2007 Pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor 35/PMK.04/2007 Nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik dan importir minuman mengandung etil Alkohol 36/PMK.03/2007 Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan nilai 37/PMK.05/2007 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul penerimaan negara 39/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi tahun anggaran 2007 40/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan tahun anggaran 2007 41/PMK.011/2007 Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan baku dan bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat-alat Besar serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-alat Besar oleh Industri Alat-alat Besar 42/PMK.05/2007 Pelimpahan wewenang penerbitan surat kuasa umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 43/PMK.03/2007 Perlakuan PPN dan PPnBM atas pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan Kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara paska bencana alam gempa bumi dan Tsunami yang dibiayai Hibah Luar Negeri 44/PMK.01/2007 Senergi tugas dan proses bisnis di bidang kebijakan fiskal dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 45/PMK.05/2007 Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan Pegawai Tidak Tetap 46/PMK.03/2007 Tata cara Pemungutan Pejak penghasilan atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara 47/PMK.04/2007 Pembebasan cukai 48/PMK.04/2007 Nomor pokokk pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik etil alkohol dan pengusaha tempat penyimpanan 48/PM.5/2007 Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan 49/PMK.03/2007 Tatacara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan 50/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007 51/PMK.04/2007 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 52/PMK.01/2007 Organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah 53/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area (AL-FTA) 54/PMK.01/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan 55/PMK.01/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak 56/PMK.02/2007 Penggunaan iuran untuk pembiayaan pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Badan Pengatur 57/PMK.05/2007 Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor Satuan Kerja 58/PMK.05/2007 Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 59/PM.1/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan 60/PMK.04/2007 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai 61/PMK.011/2007 Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran 62/PMK.05/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 63/PMK.011/2007 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.04/2002 tentang Perpanjangan jangka waktu impor mesin, barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang Keringan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa 64/PMK.04/2007 Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas impor barang kriman hadiah untuk keperluan ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan 65/PMK.04/2007 Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan 66/PMK.03/2007 Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan sehubungan dengan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007 67/PMK.05/2007 Pengenaan Sanksi dalam rangka pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementrian.Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja 69/PMK.02/2007 Tatacara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi 68/PMK.01/2007 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 70/PMK.04/2007 Kwasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara 71/PMK.01/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan 72/PMK.01/2007 Majelis Kode Etik di lingkunngan Departemen Keuangan 73/PMK.05/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.002/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum 74/PMK.010/2007 Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Asuransi Kendaraan Bermotor 75/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-KOREA Free Trade Area (AK-FTA) 76/PMK.01/2007 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Keuangan 77/PMK.02/2007 Pemberian uang lauk pauk bagi awak kapal patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan 78/PMK.05/2007 Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris perusahaan perasuransian 79/PMK.05/2007 Kredit Ketahanan Pangan dan Energi 80/PMK.05/2007 Petunjuk penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 81/PMK.02/2007 Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 82/PMK.05/2007 Tatacara Pencairan dana Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Rekening Kas Umum Negara 83/PMK.02/2007 Perubahan keenam atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor 84/PMK.01/2007 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan 85/PMK.011/2007 Pembebasan bea masuk atas impor hot rolled coil 86/PMK.05/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2006 tentang Tatacara Pengajuan Tagihan dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyar 87/PMK.03/2007 Perubahan keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai subyek Pajak Penghasilan 88/PMK.04/2007 Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor 89/PMK.04/2007 Impor barang pribadi penumpang, Awak sara pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman 90/PMK.04/2007 Pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dan Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ketempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya 91/PMK.05/2007 Bagan Akun Standar 93/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Beras. Jakarta 94/PMK.011/2007 Perubahan ketujuh atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2005 tentang Penetapan Jenis Barang ekspor tertentu dan besaran Tarif Pungutan Ekspor 95/PMK.07/2007 Batas maksimal jumlah kumulatif difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas maksimal difisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2008 96/PMK.06/2007 Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara 97/PMK.06/2007 Penggalangan dan kodefikasi Barang Milik Negara 98/PMK.05/2007 Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Bersaldo Nihil dalam rangka penerapan Treasury Single Account (TSA) 99/PMK.01/2007 Standar pelayanan minimum Sekolah Tinggi Akuntasi Negara 100/PMK.010/2007 Laporan Teknis Dana Pensium 101/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk atas impor Peralatan dan Bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan 102/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk atas impor Obat-obatan yang dibiayai dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat 103/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk atas impor Buku Ilmu Pengetahuan 104/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk keperluan olehraga yang diimpor oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional 105/PMK.04/2007 Pembebasan bea masuk atas impor Bibit dan Benih untuk pembangunan dan pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan 106/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor kembali barang yang telah diekspor 107/PMK.04/2007 Pemeriksaan jabatan atas barang impor atau barang ekspor 108/PMK.08/2007 Sistem Dealer Utama 109/PMK.05/2007 Dewan Pengawas Badan Layanan Umum 110/PMK.011/2007 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. 111/PMK.02/2007 Tatacara penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi listrik 112/PMK.02/2007 Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban subsidi pupuk 113/PMK.04/2007 Pembebasan Bea Masuk atas Impor Hasil Laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin 114/PMK.04/2007 Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk 115/PMK.04/2007 Ketentuan untuk melakukan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean impor 116/PMK.05/2007 Penyusunan rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap temuan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 117/PMK.02/2007 Anggaran Biaya dan pendapatan Perusahaan Umum Bulog dalam rangka penugasan Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras Tahun 2007 118/PMK.011/2007 Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh Pemerintah atas penyerahan Minyak Goreng Curah di dalam negeri 119/PMK.05/2007 Persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instsni pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 120/PMK.06/2007 Penatausahaan Barang Milik Negara 121/PMK.05/2007 Pembukaan rekening pembangunan hutan dan penempatan dana reboisasi pertama kali dalam rekening pembangunan hutan 122/PMK.06/2007 Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara 123/PMK.04/2007 Penyediaan Pita Cukai 124/PMK.04/2007 Registrasi importir 125/PMK.04/2007 Audit Kepabeanan 126/PMK.07/2007 Pedomoan umum pelaksanaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan – dana reboisasi 127/PMK.03/2007 Tata Cara Penatausahaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dan energi panas bumi 128/PMK.06/2007 Pengurusan Piutang Negara 129/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) 130/PMK.02/2007 Tatacara Penyediaan, Pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi benih padi, kedelai, jagung hibrida dan jagung komposit bersertifikat hasil Produksi PT. Sang Hyang Seri (PERSERO) dan PT Pertani (PERSERO) Tahun Anggran 2007 131/PMK.011/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-KORE FREE TRADE AREA (AK-FTA) 131.1/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Difinitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007 132/PMK.05/2007 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2007 tentang Tatacara penyajuan tagihan dan pembayaran simpanan nasabah Bank Perkreditan rakyat 133/PMK.04/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2007 tentang Penyediaan Pita Cukai 134/PMK.04/2007 Perubahan ke tiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau 135/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor Barang Dalam Rangka ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) untuk Negara-Negara anggota baru ASEAN (COMBODIA, LAOS, MYANMAR DAN VIETNAM) 136/PMK.04/2007 Bentuk fisik dan/atau spesifikasi Desai Pita Cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol asal impor 137/PMK.04/2007 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas barang perwakil negara asing dan pejabatnya 138/PMK.04/2007 Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di bidang kepabeanan 139/PMK.04/2007 Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor 140/PMK.04/2007 tentang 141/PMK.05/2007 Tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaranan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 142/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008 143/PMK.04/2007 Tatacara pengajuan permohonan pembetulan surat penetapan tagihan atas kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda, yang disebabkan oleh kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan, kekhilafan, dan/atau bukan karena kesalahan orang 144/PMK.04/2007 Pengeluaran barang impor untuk dipakai 145/PMK.04/2007 Ketentuann Kepabeanan di Bidang Ekspor 146/PMK.04/2007 Tatacara pengajuan keberatan kepabeanan 147/PMK.04/2007 Pembebasan atau keringan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat 148/PMK.04/2007 Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (Rush Hundling) 149/PMK.04/2007 Ekapor kembali barang impor 150/PMK.06/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.07/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 151/PMK.03/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 tentang Tatacara penatausahaan penerimaan PBB sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi 152/PMK.05/2007 Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol pada Departemen Pekerjaan Umum 153/PMK.07/2007 Peta Kapasitas Fiskal dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada daerah dalam bentuk hibah 154/PMK.03/2007 Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya 155/PMK.02/2007 Tatacra penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana cadangan benih nasional dan bantuan langsung benih umggul Tahun Anggaran 2007 156/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2007 157/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2008 158/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2008 159/PMK.07/2007 Penetapan Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum untuk Tahun Anggaran 2008 160/PMK.04/2007 Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (Vooruitslag) 161/PMK.04/2007 Pengawasan terhadap impor dan ekspor barang larangan larangan dan/atau pembatasan 162/PMK.02/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.02/2007 tentang Tatacara penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik 163/PMK.04/2007 Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah yang ditunjuk untuk kepentingan umum 164/PMK.07/2007 Penetapan alokasi definitif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 164.1/PMK.05/2007 Peluncuran program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibiayai dari sisa Anggaran belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2008 166/PMK.07/2007 Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 167/PMK.03/2007 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 167/PMK.03/2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 168/PMK.03/2007 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517/KMK.04/2000 tentang Penunjukan tempat dan tatacara pembayaran Bea Masuk Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 169/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008 170/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi bea paerolehan hak atas tanah dan bangunan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008 171/PMK.05/2007 Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 172/PMK.07/2007 Penetapan rincian dana penyeimbangan dana alokasi umum tahun anggaran 2008 173/PMK.07/2007 Penetapan rincian alokasi dana penyesuaian tunjangan kependidikan tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 174/PMK.07/2007 Penetapan alokasi sementara dana bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008 175/PMK.07/2007 Penetapan rincian alokasi dana tunjangan kependidikan tahun 2008 kepada Provinsii, Kabupaten, dan Kota 202/PMK.03/2007 Tatacara Pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan 177/PMK.011/2007 Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi 178/PMK.011/2007 Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi 179/PMK.011/2007 Penetapan tarif bea masuk atas impor Platform Pengeboran atau produksi terapung atau dibawah air 180/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor beras 181/PMK.03/2007 Bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tatacara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian surat pemberitahuan 182/PMK.03/2007 Tatacara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa pasa pajak dalam suatu surat pemberitahuan masa 183/PMK.03/2007 Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan 184/PMK.03/2007 Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tatacara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta Tatacara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak 185/PMK.03/2007 Tatacara Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan 186/PMK.03/2007 Wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan 187/PMK.03/2007 Jangka waktu pelunasan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yangharus dibayar bertambah bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu 188/PMK.03/2007 Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak 189/PMK.03/2007 Tatacara penerbitan Surat tagihan pajak 190/PMK.03/2007 Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang 191/PMK.03/2007 Penerbitan surat ketetapan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan 192/PMK.03/2007 Tatacara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak 193/PMK.03/2007 Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak 194/PMK.03/2007 Tatacara pengajuan dan penyelesaian keberatan 195/PMK.03/2007 Tatacara penghitungan dan pemberian imbalan bunga 196/PMK.03/2007 Tatacara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan 197/PMK.03/2007 Bentuk dan tatacara pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi 198/PMK.03/2007 Tatacara penyegelan dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan 199/PMK.03/2007 Tatacara Pemeriksaan Pajak 200 201/PMK.03/2007 Tatacara Permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh Kewajiban Merahasiakan 202-211 212/PMK.04/2007 Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Adminstrasi Importir 213/PMK.02/2007 Tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana pengadaan cadangan beras pemerintah Tahun Anggaran 2007 214/PMK.04/2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha pengurusan Jasa Kepabeanan 215/PMK.02/2007 Tatacara penyediaan, penghitungan dan pembayaran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram 216/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambang minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2008 217/PMK.07/2007 Penetapan perkiraan alokasi tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 218/PMK.05/2007 Tatacara pembukaan dan pengelolaan rekening milik bendahara umum negara 219/PMK.01/2007 Kode etik pegawai Badan kebijakan fiskal 220/PMK.01/2007 Kode etik pegawai di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia 221/PMK.05/2007 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347a/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan rekening pembangunan daerah 222/PMK.01/2007 Rencana Kerja Departemen Keuangan Tahun 2008