Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010

NomorTentang1/PMK.01/2010Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.06/2004 Tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas2/PMK.03/2010Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto3/PMK.05/2010Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah4/PMK.06/2010Penilai Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara5/PMK.05/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja6/PMK.07/2010Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 20107/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/ Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 20108/PMK.05/2010Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara9/PMK.07/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 200910/PMK.07/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 201011/PMK.07/2010Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah12/PMK.07/2010Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 201013/PMK.07/2010Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 201014/PMK.07/2010Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 201015/PMK.03/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan16/PMK.03/2010Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus17/PMK.03/2010Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pascabencana Alam Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dan Sebagian Provinsi Jambi18/PMK.010/2010Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah19/PMK.01/2010Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan20/PMK.07/2010Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010.21/PMK.011/2010Pemberian Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan22/PMK.05/2010Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat23/PMK.06/2010Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia24/PMK.011/2010Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 201025/PMK.011/2010Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 201026/PMK.011/2010Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper27/PMK.05/2010Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DIPA-L) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2009 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 201028/PMK.05/2010Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Penerusan Pinjaman29/PMK.06/2010Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara30/PMK.010/2010Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank31/PMK.011/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi32/PMK.05/2010Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account33/PMK.08/2010Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, Dan Dokumentasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Pemerintah34/PMK.02/2010Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen Dan Sisa Surplus Bank Indonesia35/PMK.02/2010Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Membangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 201036/PMK.010/2010Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002 Tentang Persyaratan Pengurus Dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.37/PMK.010/2010Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan38/PMK.04/2010Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak39/PMK.03/2010Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri40/PMK.03/2010Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean41/PMK.09/2010Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga42/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol Untuk Tahun Anggaran 201043/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Untuk Tahun Anggaran 201044/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 201045/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 201046/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik Dan Karung Plastik Untuk Tahun Anggaran 201047/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 201048/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) Untuk Tahun Anggaran 201049/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 201050/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk Tahun Anggaran 201051/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika Untuk Tahun Anggaran 201052/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 201053/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 201054/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 201055/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Untuk Tahun Anggaran 201056/PMK.02/2010Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.57/PMK.03/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto58/PMK.05/2010Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/Bppt Enjiniring Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi59/PMK.09/2010Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 201060/PMK.06/2010Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara61/PMK.07/2010Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 201162/PMK.011/2010Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol63/PMK.05/2010Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah64/PMK.06/2010Penyelesaian Piutang Bermasalah Pada Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Usaha Perbankan.65/PMK.03/2010Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan66/PMK.07/2010Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 201067/PMK.011/2010Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar68/PMK.03/2010Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai69/PMK.02/2010Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 201070/PMK.03/2010Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai71/PMK.03/2010Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak72/PMK.03/2010Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah73/PMK.03/2010Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya74/PMK.03/2010Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu75/PMK.03/2010tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak76/PMK.03/2010Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri77/PMK.05/2010Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah78/PMK.03/2010Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak79/PMK.03/2010Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu80/PMK.03/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak81/PMK.03/2010Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi82/PMK.011/2010Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tertentu83/PMK.03/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak84/PMK.03/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak85/PMK.03/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus86/PMK.01/2010Pemberian Dan Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan87/PMK.01/2010Pemberian Peringatan Tertulis Kepada Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan88/PMK.011/2010tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor89/PMK.07/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah90/PMK.08/2010Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri91/PMK.05/2010Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri92/PMK.08/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung93/PMK.06/2010Petunjuk Pelaksanaan Lelang94/PMK.01/2010Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Penyaringan Dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I Dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara95/PMK.07/2010Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.96/PMK.04/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai97/PMK.05/2010Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap98/PMK.06/2010Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam99/PMK.011/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau100/PMK.02/2010Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.101/PMK.05/2010Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor102/PMK.02/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 Tentang Pengeluaran Barang Impor Atau Barang Ekspor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut Dan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya103/PMK.09/2010Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan Kementerian Keuangan.104/PMK.02/2010Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011105/PMK.02/2010Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT. Kereta Api (Persero)106/PMK.05/2010Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan.107/PMK.02/2010Persyaratan Dan Besarnya Tabungan Hari Tua Dan Asuransi Kematian Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah108/PMK.02/2010Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.013/1992 tentang Persyaratan dan Besarnya Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian Bagi Pejabat Negara109/PMK.04/2010Tata Cara Pembebasan Cukai110/PMK.05/2010Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil111/PMK.03/2010Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri112/PMK.03/2010Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi113/PMK.07/2010Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010114/PMK.07/2010Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010115/PMK.07/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010116/PMK.07/2010Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2003, 2007, Dan 2009117/PMK.07/2010Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010118/PMK.07/2010Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010.119/PMK.07/2010Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010.120/PMK.02/2010Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk121/PMK.07/2010Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008122/PMK.07/2010Pedoman Umum Dan Alokasi Koreksi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 Dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 Untuk Kabupaten Indramayu123/PMK.02/2010Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011124/PMK.02/2010Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat125/PMK.02/2010Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah126/PMK.07/2010Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah127/PMK.05/2010Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan128/PMK.011/2010Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA)129/PMK.02/2010Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi Non Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, Dan Kedelai Bersertifikat130/PMK.05/2010Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan131/PMK.011/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/ Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2010132/PMK.02/2010Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional133/PMK.01/2010Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan134/PMK.01/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai135/PMK.04/2010Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia136/PMK.04/2010Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara137/PMK.07/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010138/PMK.06/2010Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara139/PMK.03/2010Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan Yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dari Pemberi Kerja Yang Memiliki Hubungan Istimewa Dengan Perusahaan Lain Yang Tidak Didirikan Dan Tidak Bertempat Kedudukan Di Indonesia.140/PMK.03/2010Penetapan Wajib Pajak Sebagai Pihak Yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham Atau Aktiva Perusahaan Melalui Pihak Lain Atau Badan Yang Dibentuk Untuk Maksud Demikian (Special Purpose Company) Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Dengan Pihak Lain Dan Terdapat Ketidakwajaran Penetapan Harga141/PMK.02/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011142/PMK.03/2010Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan143/PMK.011/2010Sasaran Inflasi Tahun 2010, 2011, Dan 2012144/PMK.011/2010Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-India Free Trade Area (AIFTA)145/PMK.011/2010tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Aluminium Mealdish (Lacquered Tray With Or Without Lid) Dari Negara Malaysia.146/PMK.04/2010Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Kena Cukai Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas147/PMK.07/2010Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.148/PMK.07/2010Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan149/PMK.07/2010Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011.150/PMK.03/2010Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan151/PMK.01/2010Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan152/PMK.04/2010Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas153/PMK.010/2010Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek.154/PMK.03/2010Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain155/PMK.02/2010Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos156/PMK.02/2010Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi157/PMK.02/2010Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi158/PMK.02/2010Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk159/PMK.07/2010Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010160/PMK.04/2010tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk161/PMK.010/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia162/PMK.06/2010tentang Tata Cara Penghapusbukuan Aktiva Tetap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia163/PMK.05/2010Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional164/PMK.05/2010tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.165/PMK.06/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama166/PMK.07/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2010 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2010167/PMK.02/2010Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional Dan Bantuan Langsung Benih Unggul168/PMK.010/2010Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian169/PMK.06/2010Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri170/PMK.05/2010Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja171/PMK.02/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat172/PMK.08/2010Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana173/PMK.05/2010Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Di Sumatera174/PMK.06/2010Pejabat Lelang Kelas I175/PMK.06/2010Pejabat Lelang Kelas II176/PMK.06/2010Balai Lelang177/PMK.04/2010Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera.178/PMK.05/2010Tata Cara Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan.179/PMK.05/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara180/PMK.02/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010181/PMK.07/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010182/PMK.07/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010183/PMK.07/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010184/PMK.01/2010Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan185/PMK.05/2010Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian Perumahan Rakyat186/PMK.07/2010Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah187/PMK.02/2010Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010188/PMK.04/2010Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman189/PMK.05/2010Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat190/PMK.011/2010Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau191/PMK.04/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau192/PMK.05/2010Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011193/PMK.02/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011194/PMK.05/2010Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011195/PMK.011/2010Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section Dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok196/PMK.011/2010Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan197/PMK.01/2010Mekanisme Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan198/PMK.05/2010tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 Tentang Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi199/PMK.07/2010Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010200/PMK.07/2010Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010201/PMK.06/2010Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih202/PMK.02/2010Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai203/PMK.02/2010Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian204/PMK.02/2010Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011205/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2010206/PMK.05/2010Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih207/PMK.06/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia208/PMK.05/2010Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada Kementerian Keuangan209/PMK.07/2010Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010210/PMK.07/2010Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010211/PMK.07/2010Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010212/PMK.07/2010Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010213/PMK.07/2010Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah214/PMK.011/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010215/PMK.02/2010Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2010216/PMK.07/2010Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011217/PMK.04/2010Keberatan Di Bidang Kepabeanan218/PMK.02/2010Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero)219/PMK.04/2010Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator220/PMK.05/2010Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol221/PMK.011/2010Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Utang Pajak Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)222/PMK.07/2010Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010223/PMK.07/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010224/PMK.07/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010225/PMK.07/2010Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 Dan Tahun Anggaran 2005226/PMK.011/2010Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Untuk Tahun Anggaran 2010227/PMK.011/2010Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah228/PMK.05/2010Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah229/PMK.07/2010Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011230/PMK.07/2010Alokasi Dana Otonomi Khusus Dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011231/PMK.07/2010Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011.232/PMK.07/2010Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2010 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun Anggaran 2010233/PMK.07/2010Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010234/PMK.07/2010Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010.235/PMK.07/2010Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010.236/PMK.07/2010Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010237/PMK.04/2010Penyelesaian Kewajiban Pabean Dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah Untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Terjadi Pada Tahun 2004 Di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Pada Tahun 2005 Di Wilayah Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara238/PMK.05/2010Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan239/PMK.03/2010Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2010240/PMK.011/2010Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Dan Televisi Republik Indonesia (TVRI)241/PMK.011/2010Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor242/PMK.07/2010Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010243/PMK.07/2010Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010244/PMK.07/2010Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011245/PMK.07/2010Peta Kapasitas Fiskal Daerah246/PMK.07/2010Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011247/PMK.07/2010Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011248/PMK.07/2010Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan249/PMK.05/2010Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing250/PMK.05/2010Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara251/PMK.011/2010Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010252/PMK.03/2010Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, Dan Marketing Fee PT Pertamina (PERSERO) Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Tahun Berjalan Yang Dicairkan Pada Tahun Anggaran 2010253/PMK.011/2010Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Di Dalam Negeri Dan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu Untuk Realisasi Yang Melebihi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Tahun Anggaran 2008254/PMK.03/2010Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto255/PMK.05/2010Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang256/PMK.05/2010Tata Cara Penyimpanan Dan Pencairan Dana Cadangan257/PMK.02/2010Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero)258/PMK.07/2010Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011259/PMK.04/2010Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan260/PMK.011/2010Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha261/PMK.011/2010Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011262/PMK.03/2010Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah