Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2012

Nomor UrutNomor PeraturanTentang11/PMK.07/2012Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 201222/PMK.07/2012Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 201233/PMK.011/2012Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal44/PMK.02/2012Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan55/PMK.08/2012Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.66/PMK.07/2012Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah77/PMK.011/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi88/PMK.07/2012Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 201299/PMK.07/2012Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 20121010/PMK.07/2012Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 20121111/PMK.05/2012Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pada Kementerian Agama1212/PMK.05/2012Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 20111313/PMK.05/2012Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan1414/PMK.08/2012Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing1515/PMK.03/2012Penatausahaan Dan Pemindahbukuan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi.1616/PMK.05/2012Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Kementerian Agama.1717/PMK.05/2012Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama.1818/PMK.010/2012Perusahaan Modal Ventura.1919/PMK.010/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun2020/PMK.010/2012Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.2121/PMK.010/2012Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.2222/PMK.010/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun.2323/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012.2424/PMK.011/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.2525/PMK.05/2012Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya2626/PMK.07/2012Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Di Daerah Terpencil Tahun Anggaran 2012.2727/PMK.011/2012Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.2828/PMK.07/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.2929/PMK.01/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.3030/PMK.08/2012Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah3131/PMK.05/2012Nomor Dan Nama Rekening Kas Umum Negara3232/PMK.010/2012Ketentuan Penyertaan Modal Perusahaan Pembiayaan Di Bidang Pelayaran3333/PMK.06/2012Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara3434/PMK.07/2012Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 20123535/PMK.07/2012Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 20123636/PMK.02/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 20123737/PMK.02/2012Standar Biaya Tahun Anggaran 20133838/PMK.05/2012Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram Pada Kementerian Agama3939/PMK.05/2012Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama4040/PMK.05/2012Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya Pada Kementerian Kesehatan4141/PMK.08/2012Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang4242/PMK.01/2012Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan4343/PMK.010/2012Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan4444/PMK.04/2012Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/20114545/PMK.02/2012Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 20114646/PMK.07/2012Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 20124747/PMK.04/2012Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai4848/PMK.04/2012Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas4949/PMK.02/2012Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20125050/PMK.010/2012Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun5151/PMK.02/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional5252/PMK.05/2012Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama5353/PMK.010/2012Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi5454/PMK.07/2012Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 20135555/PMK.010/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil5656/PMK.08/2012Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara5757/PMK.011/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) dengan Pos Tarif 7312.10.90.005858/PMK.011/2012Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, Dan Peralatan Toilet, Dari Republik Rakyat Tiongkok5959/PMK.05/2012Pelaksanaan Pembayaran Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia6060/PMK.05/2012Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia6161/PMK.01/2012Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak6262/PMK.03/2012Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas6363/PMK.011/2012Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Pada Tahun 2010 Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami Yang Dibiayai Dengan Hibah Luar Negeri6464/PMK.02/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram6565/PMK.02/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu6666/PMK.011/2012Sasaran Inflasi Tahun 2013, 2014, dan 20156767/PMK.06/2012Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara6868/PMK.03/2012Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan6969/PMK.04/2012Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam7070/PMK.04/2012Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan7171/PMK.04/2012Tata Cara Penghapusan Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk Dan/Atau Cukai7272/PMK.05/2012Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah7373/PMK.03/2012Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak7474/PMK.03/2012Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak7575/PMK.011/2012Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar7676/PMK.011/2012Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal7777/PMK.08/2012Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung7878/PMK.07/2012Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 20127979/PMK.02/2012Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi8080/PMK.03/2012Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai8181/PMK.05/2012Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga8282/PMK.03/2012Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai8383/PMK.03/2012Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai8484/PMK.03/2012Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak8585/PMK.03/2012Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.8686/PMK.07/2012Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 20128787/PMK.07/2012Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 Dan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 20128888/PMK.05/2012Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara8989/PMK.05/2012Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan9090/PMK.04/2012Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, Dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, Serta Barang Untuk Konservasi Alam9191/PMK.07/2012Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 20129292/PMK.05/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian Backlog Atas Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Yang Ineligible9393/PMK.03/2012Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai9494/PMK.07/2012Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Atas Penerimaan Pada Akhir Tahun Anggaran9595/PMK.02/2012Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 20139696/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Dan/Atau Geotekstil Untuk Tahun Anggaran 20129797/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 20129898/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 20129999/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Produksi Obat Infus Untuk Tahun Anggaran 2012100101/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2012101101/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer, Untuk Tahun Anggaran 2012102102/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk Untuk Tahun Anggaran 2012103103/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2012104104/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2012105105/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2012106106/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan BahanGuna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2012107107/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2012108108/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2012109109/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2012110110/PMK.011/2012Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/ Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2012111111/PMK.07/2012Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah112112/PMK.02/2012Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga113113/PMK.05/2012Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap114114/PMK.05/2012Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum115115/PMK.05/2012Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan116116/PMK.04/2012Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya117117/PMK.011/2012Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA)118118/PMK.011/2012Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA)119119/PMK.011/2012Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2012120120/PMK.06/2012Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia121121/PMK.010/2012Ketentuan Mengenai Batasan Kewajiban Bagi Perusahaan Pembiayaan Di Bidang Ketenagalistrikan122122/PMK.03/2012Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai123123/PMK.01/2012Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan124124/PMK.05/2012Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation125125/PMK.011/2012Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai126126/PMK.011/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu127127/PMK.07/2012Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah128128/PMK.08/2012Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara Bookbuilding129129/PMK.03/2012Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara130130/PMK.010/2012Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia131131/PMK.07/2012Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012132132/PMK.01/2012Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Keuangan133133/PMK.07/2012Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, Dan Tahun Anggaran 2011 Serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun Anggaran 2010134134/PMK.02/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran135135/PMK.011/2012Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Berupa Kacang Kedelai136136/PMK.03/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya137137/PMK.07/2012Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013138138/PMK.05/2012Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Pada Kementerian Kehutanan139139/PMK.01/2012Mekanisme Registrasi, Verifikasi Dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan140140/PMK.04/2012Dokumen Cukai Dan/Atau Dokumen Pelengkap Cukai141141/PMK.07/2012Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.142142/PMK.05/2012Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi “Lemigas” Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.143143/PMK.02/2012Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.144144/PMK.011/2012Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.145145/PMK.03/2012Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak.146146/PMK.03/2012Tata Cara Verifikasi.147147/PMK.011/2012Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2012.148148/PMK.01/2012Izin Mengikuti Pendidikan Di Luar Kedinasan Untuk Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan.149149/PMK.07/2012Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2012.150150/PMK.011/2012Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Dan Ukraina.151151/PMK.02/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2011 tentang Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan.152152/PMK.010/2012Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.153153/PMK.05/2012Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.154154/PMK.011/2012Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.155155/PMK.03/2012Kriteria Jasa Penyiaran Yang Tidak Bersifat Iklan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.156156/PMK.04/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat157157/PMK.07/2012Alokasi Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, Dan Tahun Anggaran 2010.158158/PMK.01/2012Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Keuangan.159159/PMK.01/2012Tata Cara, Persyaratan Dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.160160/PMK.02/2012Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.161161/PMK.01/2012Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan.162162/PMK.011/2012Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.163163/PMK.03/2012Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri.164164/PMK.02/2012Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.165165/PMK.07/2012Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.166166/PMK.011/2012Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.167167/PMK.01/2012Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.168168/PMK.01/2012Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.169169/PMK.01/2012Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.170170/PMK.01/2012Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.171171/PMK.01/2012Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.172172/PMK.01/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.173173/PMK.01/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal.174174/PMK.01/2012Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.175175/PMK.01/2012Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.176176/PMK.01/2012Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.177177/PMK.01/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.178178/PMK.01/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.179179/PMK.011/2012Tarif Cukai Hasil Tembakau.180180/PMK.08/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.181181/PMK.07/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.182182/PMK.07/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012.183183/PMK.07/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012.184184/PMK.07/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.185185/PMK.07/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.186186/PMK.07/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012.187187/PMK.011/2012Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Barang Yang Berbentuk Kotak Atau Matras Atau Silinder Yang Terbuat Dari Kawat Besi Atau Baja, Dengan Diameter Ketebalan Paling Kecil 2 mm Sampai Dengan Paling Besar 5 mm, Yang Dianyam Dengan Lilitan Ganda Sehingga Membentuk Lingkaran Heksagonal Sebesar Paling Kecil 50 mm Sampai Dengan Paling Besar 120 mm, Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Seng Atau Plastik/PVC.188188/PMK.07/2012Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah189189/PMK.07/2012Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.190190/PMK.05/2012Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.191191/PMK.07/2012Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2012.192192/PMK.02/2012Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian/Lembaga.193193/PMK.011/2012Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung Gandum.194194/PMK.03/2012Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penjualan Dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I195195/PMK.07/2012Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013196196/PMK.07/2012Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013.197197/PMK.07/2012Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012.198198/PMK.05/2012Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga.199199/PMK.08/2012Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri200200/PMK.05/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.201201/PMK.07/2012Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013202202/PMK.07/2012Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013203203/PMK.07/2012Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2010 Dan Tahun Anggaran 2011204204/PMK.07/2012Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.205205/PMK.07/2012Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2013206206/PMK.011/2012Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.207207/PMK.07/2012Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013.208208/PMK.011/2012Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA)209209/PMK.011/2012Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi210210/PMK.07/2012Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.211211/PMK.06/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.212212/PMK.07/2012Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.213213/PMK.07/2012Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012.214214/PMK.07/2012Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012.215215/PMK.07/2012Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012.216216/PMK.07/2012Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012.217217/PMK.07/2012Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2012.218218/PMK.07/2012Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2013.219219/PMK.011/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.220220/PMK.010/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan.221221/PMK.011/2012Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-India Free Trade Area (AIFTA)222222/PMK.07/2012Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013.223223/PMK.011/2012Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.224224/PMK.011/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.225225/PMK.05/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.226226/PMK.07/2012Peta Kapasitas Fiskal Daerah.227227/PMK.010/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.228228/PMK.010/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.229229/PMK.02/2012Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2013 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012.230230/PMK.07/2012Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.231231/PMK.07/2012Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi Bagian Daerah Tahun Anggaran 2012.232232/PMK.05/2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.233233/PMK.01/2012Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan.234234/PMK.05/2012Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Bandung Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.235235/PMK.05/2012Tata Cara Pencairan Dana Kegiatan Capacity Building Program Kreditanstalt Fur Wiederaufbau-Industrial Efficiency And Pollution Control Tahap I.236236/PMK.08/2012Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional.237237/PMK.02/2012Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.238238/PMK.03/2012Saat Lain Sebagai Saat Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dengan Karakteristik Tertentu.239239/PMK.08/2012Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement).240240/PMK.06/2012Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai.241241/PMK.05/2012Sistem Akuntansi Belanja Subsidi242242/PMK.05/2012tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Investasi Pemerintah Untuk Pembelian PT Indonesia Asahan Aluminium.243243/PMK.02/2012Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2013 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2012.244244/PMK.06/2012Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara.245245/PMK.05/2012Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.246246/PMK.07/2012Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013.247247/PMK.02/2012Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.248248/PMK.05/2012Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.249249/PMK.05/2012Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah250250/PMK.05/2012Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.251251/PMK.05/2012Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta Pada Kementerian Kesehatan.252252/PMK.011/2012Gas Bumi Yang Termasuk Dalam Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.253253/PMK.05/2012Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 Pada Otoritas Jasa Keuangan.