Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2016

NomorTentangDownload1/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.1/PMK.05/20162/PMK.01/2016Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN.2/PMK.01/20163/PMK.08/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.08/2014 Tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/ Lembaga Asing.3/PMK.08/20164/PMK.07/2016Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.4/PMK.07/20165/PMK.010/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 /PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/ atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan lkan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.5/PMK.010/20166/PMK.02/2016Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman Dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak.6/PMK.02/20167/PMK.06/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan.7/PMK.06/20168/PMK.08/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.8/PMK.08/20169/PMK.02/2016Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, Dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat.9/PMK.02/201610/PMK.02/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.10/PMK.02/201611/PMK.05/2016Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat.11/PMK.05/201612/PMK.09/2016Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan.12/PMK.09/201613/PMK.05/2016Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Dan Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya.13/PMK.05/201614/PMK.06/2016Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia,Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang.14/PMK.06/201615/PMK.02/2016Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.15/PMK.02/201616/PMK.010/2016Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.16/PMK.010/201617/PMK.07/2016Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.17/PMK.07/201618/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang pada Kementerian Kesehatan.18/PMK.05/201619/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Nganjuk Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.19/PMK.05/201620/PMK.05/2016Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat.20/PMK.05/201621/PMK.06/2016Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.21/PMK.06/201622/PMK.07/2016Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016.22/PMK.07/201623/PMK.02/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.23/PMK.02/201624/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.24/PMK.05/201625/PMK.05/2016Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.25/PMK.05/201626/PMK.010/2016Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.26/PMK.010/201627/PMK.06/2016Petunjuk Pelaksanaan Lelang.27/PMK.06/201628/PMK.07/2016Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.28/PMK.07/201629/PMK.03/2016Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.29/PMK.03/201630/PMK.05/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.30/PMK.05/201631/PMK.05/2016Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.31/PMK.05/201632/PMK.02/2016Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan32/PMK.02/201633/PMK.02/2016Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 201733/PMK.02/201634/PMK.04/2016Perubahan Atas Peraturan Menteria Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.34/PMK.04/201635/PMK.010/2016Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.35/PMK.010/201636/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan.36/PMK.05/201637/PMK.07/2016Peta Kapasitas Fiskal Daerah.37/PMK.07/201638/PMK.01/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2014 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan.38/PMK.01/201639/PMK.03/2016Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.39/PMK.03/201640/PMK.04/2016Pembayaran Dan/ Atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan Dan Cukai Secara Elektronik.40/PMK.04/201641/PMK.07/2016Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.41/PMK.07/201642/PMK.02/2016Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.42/PMK.02/201643/PMK.05/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Pada Kementerian Kesehatan43/PMK.05/201644/PMK.05/2016Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan.44/PMK.05/201645/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Kementerian Agama.45/PMK.05/201646/PMK.08/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK. 08/2014 Tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang.46/PMK.08/201647/PMK.07/2016Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.47/PMK.07/201648/PMK.07/2016Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.48/PMK.07/201649/PMK.07/2016Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.49/PMK.07/201650/PMK.010/2016Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk Hot Rolled Plate (HRP) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.50/PMK.010/201651/PMK.07/2016Penyelesaian Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.51/PMK.07/201652/PMK.06/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara.52/PMK.06/201653/PMK.02/2016Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.53/PMK.02/201654/PMK.05/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK. 05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.54/PMK.05/201655/PMK.03/2016Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.55/PMK.03/201656/PMK.03/2016Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Yang Telah Diberikan Serta Pengenaan Sanksi.56/PMK.03/201657/PMK.06/2016Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.57/PMK.06/201658/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya Pada Kementerian Perhubungan.58/PMK.05/201659/PMK.06/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan.59/PMK.06/201660/PMK.01/2016Manajemen Talenta Kementerian Keuangan.60/PMK.01/201661/PMK.01/2016Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Yang Diajukan Oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited.61/PMK.01/201662/PMK.02/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 Tentang· Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.62/PMK.02/201663/PMK.09/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan.63/PMK.09/201664/PMK.06/2016Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.64/PMK.06/201665/PMK.06/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.65/PMK.06/201666/PMK.06/2016Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam.66/PMK.06/201667/PMK.04/2016Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.67/PMK.04/201668/PMK.02/2016Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.68/PMK.02/201669/PMK.06/2016Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.69/PMK.06/201670/PMK.02/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).70/PMK.02/201671/PMK.06/2016Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.71/PMK.06/201672/PMK.05/2016Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.72/PMK.05/201673/PMK.010/2016Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan.73/PMK.010/201674/PMK.07/2016Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.74/PMK.07/201675/PMK.06/2016Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.75/PMK.06/201676/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.76/PMK.05/201677/PMK.05/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum.77/PMK.05/201678/PMK.03/2016Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan.78/PMK.03/201679/PMK.05/2016Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri.79/PMK.05/201680/PMK.05/2016Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.80/PMK.05/201681/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.81/PMK.05/201682/PMK.02/2016Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal.82/PMK.02/201683/PMK.06/2016Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.83/PMK.06/201684/PMK.02/2016Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.84/PMK.02/201685/PMK.010/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA).85/PMK.010/201686/PMK.04/2016Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar.86/PMK.04/201687/PMK.06/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.87/PMK.06/201688/PMK.02/2016Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat.88/PMK.02/201689/PMK.05/2016Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.89/PMK.05/201690/PMK.06/2016Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.90/PMK.06/201691/PMK.010/2016Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/ atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2016.91/PMK.010/201692/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Pada Kementrian Perindustrian.92/PMK.05/201693/PMK.07/2016Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai.93/PMK.07/201694/PMK.04/2016Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat.94/PMK.04/201695/PMK.05/2016Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.95/PMK.05/201696/PMK.05/2016Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.96/PMK.05/201697/PMK.05/2016Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara.97/PMK.05/201698/PMK.05/2016Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural.98/PMK.05/201699/PMK.05/2016Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural.99/PMK.05/2016100/PMK.05/2016Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.100/PMK.05/2016101/PMK.010/2016Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.101/PMK.010/2016102/PMK.010/2016Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.102/PMK.010/2016103/PMK.010/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.103/PMK.010/2016104/PMK.010/2016Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.104/PMK.010/2016105/PMK.010/2016Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.105/PMK.010/2016106/PMK.02/2016Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.106/PMK.02/2016107/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta Pada Kementerian Kesehatan107/PMK.05/2016108/PMK.05/2016Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah.108/PMK.05/2016109/PMK.05/2016Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.109/PMK.05/2016110/PMK.08/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan.110/PMK.08/2016111/PMK.06/2016Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.111/PMK.06/2016112/PMK.07/2016Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Transfer Ke Daerah Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.112/PMK.07/2016113/PMK.06/2016Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang.113/PMK.06/2016114/PMK.02/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran114/PMK.02/2016115/PMK.05/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan / Kekurangan Kas Pemerintah.115/PMK.05/2016116/PMK.02/2016Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.116/PMK.02/2016117/PMK.02/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.117/PMK.02/2016118/PMK.03/2016Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.118/PMK.03/2016119/PMK.08/2016Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.119/PMK.08/2016120/PMK.08/2016Tata Cara Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/ Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.120/PMK.08/2016121/PMK.05/2016Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Pemerintah Daerah.121/PMK.05/2016122/PMK.08/2016Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.122/PMK.08/2016123/PMK.08/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.123/PMK.08/2016124/PMK.02/2016Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.124/PMK.02/2016125/PMK.07/2016Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016.125/PMK.07/2016126/PMK.05/2016Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.126/PMK.05/2016127/PMK.010/2016Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 201 6 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle.127/PMK.010/2016128/PMK.02/2016Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil.128/PMK.02/2016129/PMK.08/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.129/PMK.08/2016130/PMK.08/2016Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.130/PMK.08/2016131/PMK.05/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.131/PMK.05/2016132/PMK.07/2016Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.132/PMK.07/2016133/PMK.04/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.133/PMK.04/2016134/PMK.010/2016Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.134/PMK.010/2016135/PMK.05/2016Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri.135/PMK.05/2016136/PMK.05/2016Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.136/PMK.05/2016137/PMK.01/2016Aktuaris137/PMK.01/2016138/PMK.06/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. 06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan.138/PMK.06/2016139/PMK.07/2016Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.139/PMK.07/2016140/PMK.010/2016Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.140/PMK.010/2016141/PMK.03/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.141/PMK.03/2016142/PMK.010/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle.142/PMK.010/2016143/PMK.01/2016Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.143/PMK.01/2016144/PMK.02/2016Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.144/PMK.02/2016145/PMK.04/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi.145/PMK.04/2016146/PMK.05/2016Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.146/PMK.05/2016147/PMK.010/2016Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.147/PMK.010/2016148/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.148/PMK.05/2016149/PMK.05/2016Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.149/PMK.05/2016150/PMK.08/2016Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.150/PMK.08/2016151/PMK.08/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.151/PMK.08/2016152/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara pada Kementerian Keuangan.152/PMK.05/2016153/PMK.07/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016.153/PMK.07/2016154/PMK.07/2016Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07 /2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.154/PMK.07/2016155/PMK.07/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07 /2015 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana.155/PMK.07/2016156/PMK.05/2016Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bengkulu Pada Kementerian Kesehatan.156/PMK.05/2016157/PMK.02/2016Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.157/PMK.02/2016158/PMK.02/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.158/PMK.02/2016159/PMK.02/2016Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Hakim.159/PMK.02/2016160/PMK.07/2016Pedoman Umum Dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.160/PMK.07/2016161/PMK.01/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited.161/PMK.01/2016162/PMK.07/2016Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.162/PMK.07/2016163/PMK.02/2016Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.163/PMK.02/2016164/PMK.01/2016Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.164/PMK.01/2016165/PMK.01/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.165/PMK.01/2016166/PMK.01/2016Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.166/PMK.01/2016167/PMK.01/2016Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.167/PMK.01/2016168/PMK.08/2016Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.168/PMK.08/2016169/PMK.01/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 Tentang Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan.169/PMK.01/2016170/PMK.02/2016Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).170/PMK.02/2016171/PMK.01/2016Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.171/PMK.01/2016172/PMK.010/2016Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Kegiatan Usaha Pertambangan/Pengusahaan Panas Bumi pada Tahap Eksplorasi.172/PMK.010/2016173/PMK.05/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.173/PMK.05/2016174/PMK.08/2016Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.174/PMK.08/2016175/PMK.01/2016Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) di Lingkungan Kementerian Keuangan.175/PMK.01/2016176/PMK.05/2016Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah.176/PMK.05/2016177/PMK.04/2016Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor.177/PMK.04/2016178/PMK.07/2016Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.178/PMK.07/2016179/PMK.04/2016Registrasi Kepabeanan.179/PMK.04/2016180/PMK.05/2016Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah.180/PMK.05/2016181/PMK.06/2016Penatausahaan Barang Milik Negara.181/PMK.06/2016182/PMK.04/2016Ketentuan Impor Barang Kiriman.182/PMK.04/2016183/PMK.02/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.183/PMK.02/2016184/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.184/PMK.05/2016185/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Pada Kementerian Perhubungan.185/PMK.05/2016186/PMK.07/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.186/PMK.07/2016187/PMK.07/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.187/PMK.07/2016188/PMK.01/2016Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.188/PMK.01/2016189/PMK.01/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara STAN.189/PMK.01/2016190/PMK.05/2016Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.190/PMK.05/2016191/PMK.04/2016Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.191/PMK.04/2016192/PMK.07/2016Pemanfaatan Sementara Kas yang Berasal dari Sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang Sudah Ditentukan Penggunaannya pada Tahun-Tahun Sebelumnya Untuk Mendanai Kegiatan pada Tahun Anggaran 2016.192/PMK.07/2016193/PMK.05/2016Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);193/PMK.05/2016194/PMK.04/2016Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean.194/PMK.04/2016195/PMK.010/2016Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016.195/PMK.010/2016196/PMK.010/2016Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas lmpor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk.196/PMK.010/2016197/PMK.04/2016Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.197/PMK.04/2016198/PMK.07/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah.198/PMK.07/2016199/PMK.010/2016Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2016.199/PMK.010/2016200/PMK.01/2016Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.200/PMK.01/2016201/PMK.07/2016Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.201/PMK.07/2016202/PMK.010/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016.202/PMK.010/2016203/PMK.01/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan.203/PMK.01/2016204/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.204/PMK.05/2016205/PMK.01/2016Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Keuangan.205/PMK.01/2016206/PMK.05/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK. 05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan.206/PMK.05/2016207/PMK.010/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.207/PMK.010/2016208/PMK.07/2016Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.208/PMK.07/2016209/PMK.02/2016Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2017.209/PMK.02/2016210/PMK.02/2016Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2017.210/PMK.02/2016211/PMK.04/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan.211/PMK.04/2016212/PMK.08/2016Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring dan Setelmen serta Pembayaran Bunga dan Pokok Surat Utang Negara.212/PMK.08/2016213/PMK.03/2016Jenis Dokumen dan/ atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.213/PMK.03/2016214/PMK.05/2016Tata Cara Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Bulan Januari 2017.214/PMK.05/2016215/PMK.05/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.215/PMK.05/2016216/PMK.05/2016Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.216/PMK.05/2016217/PMK.05/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi.217/PMK.05/2016218/PMK.05/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat.218/PMK.05/2016219/PMK.05/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.219/PMK.05/2016220/PMK.05/2016Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.220/PMK.05/2016221/PMK.05/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.221/PMK.05/2016222/PMK.05/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.222/PMK.05/2016223/PMK.05/2016Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016).223/PMK.05/2016224/PMK.05/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.224/PMK.05/2016225/PMK.05/2016Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.225/PMK.05/2016226/PMK.05/2016Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga.226/PMK.05/2016227/PMK.05/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.227/PMK.05/2016228/PMK.05/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.228/PMK.05/2016229/PMK.05/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia.229/PMK.05/2016230/PMK.05/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.230/PMK.05/2016231/PMK.06/2016Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Perubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.231/PMK.06/2016232/PMK.01/2016Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan.232/PMK.01/2016233/PMK.05/2016Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.233/PMK.05/2016234/PMK.08/2016Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 Tentang Dealer Utama.234/PMK.08/2016235/PMK.03/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 / PMK.03/ 2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan235/PMK.03/2016236/PMK.05/2016Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.236/PMK.05/2016237/PMK.09/2016Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.237/PMK.09/2016238/PMK.03/2016Pencabutan atas Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Perpajakan dalam rangka Simplifikasi Regulasi.238/PMK.03/2016239/PMK.09/2016Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.239/PMK.09/2016240/PMK.06/2016Pengurusan Piutang Negara.240/PMK.06/2016241/PMK.02/2016Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara.241/PMK.02/2016242/PMK.02/2016Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.242/PMK.02/2016243/PMK.02/2016Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.243/PMK.02/2016244/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional pada Kementerian Kesehatan.244/PMK.05/2016245/PMK.02/2016Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara245/PMK.02/2016246/PMK.06/2016Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan.246/PMK.06/2016247/PMK.06/2016Pengasuransian Barang Milik Negara.247/PMK.06/2016248/PMK.02/2016Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan. Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.248/PMK.02/2016249/PMK.03/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.249/PMK.03/2016250/PMK.02/2016Tata Cara Pemberian Jaminan Kredit kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Menjaga Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga Pangan untuk Jenis Pangan Pokok Beras, Jagung, dan Kedelai.250/PMK.02/2016251/PMK.02/2016Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.251/PMK.02/2016252/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama.252/PMK.05/2016253/PMK.05/2016Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program.253/PMK.05/2016254/PMK.06/2016Penatausahaan Jaminan Penawaran Lelang Pada Balai Lelang Dan Pejabat Lelang Kelas II.254/PMK.06/2016255/PMK.010/2016Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2017.255/PMK.010/2016256/PMK.04/2016Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Olahraga yang Diimpor oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional.256/PMK.04/2016258/PMK.04/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.258/PMK.04/2016259/PMK.04/2016Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/ atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.259/PMK.04/2016260/PMK.08/2016Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.260/PMK.08/2016261/PMK.03/2016Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya.261/PMK.03/2016262/PMK.01/2016Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.262/PMK.01/2016263/PMK.01/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.263/PMK.01/2016264/PMK.05/2016Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.264/PMK.05/2016