Peraturan Pemerintah Tahun 1980

Nomor Tentang 1 Tahun 1980 Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, Dan Ganja 2 Tahun 1980 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas “unelec Indonesia Pt” (“unindo Pt”) 3 Tahun 1980 Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil 4 Tahun 1980 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok Dan Galangan Kapal Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 5 Tahun 1980 Pokok-pokok Organisasi Universitas/institut Negeri 6 Tahun 1980 Organisasi Biro Pusat Statistik 7 Tahun 1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Taman Wisata Candi Borobudur Dan Prambanan 8 Tahun 1980 Pensiun Bagi Bekas Ketua Dan Bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Serta Jandanya 9 Tahun 1980 Hak Keuangan/administrasi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/dudanya 10 Tahun 1980 Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya 11 Tahun 1980 Pengangkatan Pegawai Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Industri Tekstil, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Industri Selulosa, Dan Balai Besar Pengembangan Logam Dan Mesin Menjadi Pegawai Negeri Sipil 12 Tahun 1980 Tunjangan Penghargaan Bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung Dan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan/dewan Pengawas Keuangan Yang Diangkat Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 Dan Undang-undang Nomoor 17 Tahun 19 13 Tahun 1980 Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 14 Tahun 1980 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara 15 Tahun 1980 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun 16 Tahun 1980 Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kemerdekaan/kebangsaan/kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat 17 Tahun 1980 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Padang 18 Tahun 1980 Transfusi Darah 19 Tahun 1980 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Asahan Dari Wilayah Kootamdya Daerah Tingkat Ii Tanjung Balai Ke Kota Kisaran 20 Tahun 1980 Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 Tentang Radio Amaratisme Di Indonesia 21 Tahun 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 Tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan 22 Tahun 1980 Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Tahun Anggaran 1980/1981 23 Tahun 1980 Pembentukan Kecamatan Cipongkor, Katapang, Ibun, Marga Asih, Ngamprah, Kertasari, Cikancung Masing-masing Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bandung Dan Kecamatan Serang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bekasi Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat 24 Tahun 1980 Pembentukan Kecamatan Bakarangan Dan Kecamatan Piani Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tapin, Kecamatan Loksado Dan Kecamatan Kalumpang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Halong Di Kabupaten Daerah Ii Hulu Sungai Utara, Kecamatan M 25 Tahun 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik 26 Tahun 1980 Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura 27 Tahun 1980 Penggolongan Bahan-bahan Galian 28 Tahun 1980 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada Pt. Indonesia Asahan Aluminium ( Pt.inalum ) 29 Tahun 1980 Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan 30 Tahun 1980 Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 31 Tahun 1980 Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis 32 Tahun 1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-sumber Air 33 Tahun 1980 Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei Dari Desa Waiteba Ke Desa Karangora Dan Ibukota Kecamatan Nagawutung Dari Desa Boto Ke Desa Loang Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Flores Timur 34 Tahun 1980 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pelayaran Nasional Indonesia 35 Tahun 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum “otorita Jatiluhur” 36 Tahun 1980 Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat 37 Tahun 1980 Pengangkatan Pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil 38 Tahun 1980 Pembentukan Kecamatan Paseh Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sumedang Dan Kecamatan Jalancagak Di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Subang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat 39 Tahun 1980 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “jasa Raharja” Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 40 Tahun 1980 Pembentukan Kecamatan-kecamatan Guguk Panjang, Mandiangin Koto Selayan Dan Aur Birugo Tigo Baleh Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bukittinggi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat 41 Tahun 1980 Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum 42 Tahun 1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Tambang Batubara Bukit Asam. 43 Tahun 1980 Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (doctor Honoris Causa) 44 Tahun 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Gaji/gaji Kehormatan Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Tertinggi/tinggi Negara 45 Tahun 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun 46 Tahun 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat 47 Tahun 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara 48 Tahun 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Hak Keuangan/administratif Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/dudanya 49 Tahun 1980 Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/duda Pegawai Negeri Sipil 50 Tahun 1980 Hak Keuangan/administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/dudanya 51 Tahun 1980 Penetapan Kembali/penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara 52 Tahun 1980 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham Pt. Indonesian Satellite Corporation (pt. Indosat) 53 Tahun 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 Tentang Telekomunikasi Untuk Umum 54 Tahun 1980 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1974 Tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi 55 Tahun 1980 Pengangkatan Kepala Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil