Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Hukum Daftar

Peraturan Pemerintah Tahun 1990

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2018-04-26
in Daftar
Reading Time: 6 mins read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp
Nomor Tentang 1 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pos Dan Giro 2 Tahun 1990 Perusahaan Umum (perum) Prasarana Perikanan Samudera 3 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 4 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (pt. Rajawali Nusantara Indonesia) 5 Tahun 1990 Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta 6 Tahun 1990 Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 7 Tahun 1990 Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri 8 Tahun 1990 Jalan Tol 9 Tahun 1990 Perubahan Regeringsverordening Pembebasan Cukai Alkohol Sulingan 10 Tahun 1990 Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (perum) Pegadaian 11 Tahun 1990 Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Karya Mina Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Karya Mina Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Karya Mina 12 Tahun 1990 Penjualan Seluruh Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Leppin 13 Tahun 1990 Pengalihan Bentuk Perusahaan Perkebunan Xix Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 14 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 Tentang Kawasan Berikat (bonded Zone) 15 Tahun 1990 Usaha Perikanan 16 Tahun 1990 Uang Jasa Para Anggota Dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah Untuk Pertamina 17 Tahun 1990 Perusahaan Umum (perum) Listrik Negara 18 Tahun 1990 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja 19 Tahun 1990 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 20 Tahun 1990 Pengendalian Pencemaran Air 21 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Dok Dan Perkapalan Surabaya 22 Tahun 1990 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat Ii 23 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Telekomunikasi 24 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Jasa Marga 25 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Bio Farma 26 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Gas Negara (pgn) 27 Tahun 1990 Pendidikan Prasekolah 28 Tahun 1990 Pendidikan Dasar 29 Tahun 1990 Pendidikan Menengah 30 Tahun 1990 Pendidikan Tinggi 31 Tahun 1990 Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pusat Perkayuan Marunda Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Yang Berasal Dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (persero) Tersebut Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. 32 Tahun 1990 Penarikan Kembali Sebagian Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Industri Sandang I 33 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kimia Farma 34 Tahun 1990 Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Industri Tertentu Yang Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat 35 Tahun 1990 Pengalihan Wewenang Dan Tanggung Jawab Pembinaan Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (bonded Zone) 36 Tahun 1990 Penjualan Seluruh Kekayaan Negara Yang Tertanam Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengeringan Tembakau Bojonegoro 37 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah 38 Tahun 1990 Penjualan Seluruh Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Marmer Indonesia Tulungagung 39 Tahun 1990 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Perikanan Maluku Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 40 Tahun 1990 Pengalihan Bentuk Perusahaan Perikanan Negara (pn Perikani) Sulawesi Utara/tengah Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 41 Tahun 1990 Masa Bakti Dan Izin Kerja Apoteker 42 Tahun 1990 Perusahaan Umum (perum) “otorita Jatiluhur” 43 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (pt. Persero Batam) 44 Tahun 1990 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat Ii Sawahlunto/sijunjung Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Solok 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 46 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (pt. Rajawali Nusantara Indonesia) 47 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Semen Padang 48 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Virama Karya 49 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Indah Karya 50 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara 51 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/tunjangan Yang Bersifat Pensiun 52 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan/kemerdekaan, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, Dan Penerima Tunjangan Veteran 53 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Pesawat Terbang Nusantara 54 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Dan Tabungan 55 Tahun 1990 Perusahaan Perseroan (persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal 56 Tahun 1990 Pembubaran Perusahaan Umum (perum) Tambang Batubara Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Tambang Batubara Bukit Asam 57 Tahun 1990 Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (perum) Kereta Api 58 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Telekomunikasi Indonesia 59 Tahun 1990 Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Dok Dan Perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pelita Bahari, Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kodja. 60 Tahun 1990 Pembentukan Kecamatan Kelapa Gading Dan Pademangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Palmerah, Kalideres Dan Kembangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Duren Sawit, Makasar, Cipayung Dan Ciracas Di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, 61 Tahun 1990 Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 62 Tahun 1990 Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan 63 Tahun 1990 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Pengerukan

Source: wikiapbn.org

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Perjalanan Dinas

Next Post

Buku Merah Ditjen Perbendaharaan

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Buku Merah Ditjen Perbendaharaan

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In