Peraturan Pemerintah Tahun 1992

NomorTentang

1 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Bio Farma2 Tahun 1992Organisasi Biro Pusat Statistik3 Tahun 1992Pembentukan 27 (dua Puluh Tujuh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang, Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta Dan Cianjur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat4 Tahun 1992Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara5 Tahun 1992Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Angkasa Pura I Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)6 Tahun 1992Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)7 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Angkasa Pura Ii8 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.9 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Indonesia Farma10 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Rajawali Nusantara Indonesia11 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pelayaran Bahtera Adhiguna12 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Gas Negara (pgn)13 Tahun 1992Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Dok Dan Galangan Kapal Nusantara Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari14 Tahun 1992Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Angkasa Pura Ii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)15 Tahun 1992Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Menjadi Perusahaan Perseroan (persero).16 Tahun 1992Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, Dan Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah17 Tahun 1992Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing18 Tahun 1992Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Klungkung19 Tahun 1992Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)20 Tahun 1992Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)21 Tahun 1992Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)22 Tahun 1992Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)23 Tahun 1992Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)24 Tahun 1992Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)25 Tahun 1992Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)26 Tahun 1992Pembentukan 18 (delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Blitar, Lumajang, Situbondo, Lamongan, Probolinggo, Malang, Bojonegoro, Dan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur27 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Rajawali Nusantara Indonesia28 Tahun 1992Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros, Dan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan29 Tahun 1992Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka, Dan Sumba Barat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur30 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Brantas Abipraya31 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (ppd)32 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Damri33 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Barata Indonesia34 Tahun 1992Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-undang Pokok Agraria35 Tahun 1992Pembentukan 18 (delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara36 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Listrik Negara37 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perushaan Penerbangan Garuda Indonesia38 Tahun 1992Tenaga Pendidikan39 Tahun 1992Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional40 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pelayaran Nasional Indonesia41 Tahun 1992Pembentukan Kecamatan Soibada Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Manatuto Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur42 Tahun 1992Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Batang Hari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung, Dan Sarolangun Bangko Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi43 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Pesawat Terbang Nusantara44 Tahun 1992Pembentukan 27 (dua Puluh Tujuh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang, Cianjur, Serang, Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bogor Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat45 Tahun 1992Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat Ii46 Tahun 1992Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Kupang, Alor, Manggarai, Dan Sumba Timur Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur47 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perhotelan Dan Perkantoran Indonesia48 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Angkasa Pura I49 Tahun 1992Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1991/1992 Ke Tahun Anggaran 1992/199350 Tahun 1992Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah51 Tahun 1992Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 198552 Tahun 1992Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administratif Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/dudanya Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No 12 Th 198553 Tahun 1992Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 198554 Tahun 1992Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/dudanya Sebagaimana Telah Diubah, Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 198555 Tahun 1992Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara56 Tahun 1992Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Hak Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia57 Tahun 1992Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan58 Tahun 1992Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara Dan Janda/dudanya59 Tahun 1992Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Blitar, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surabaya Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Timur60 Tahun 1992Obligasi Perusahaan Umum (perum) Listrik Negara61 Tahun 1992Pajak Penghasilan Perusahaan Reksa Dana62 Tahun 1992Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Pasangan Usaha Dari Perusahaan Modal Ventura Dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 199163 Tahun 1992Pengertian Daerah Terpencil Dan Jenis Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan/atau Kenikmatan Dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 199164 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pelabuhan I65 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pelabuhan Ii66 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pelabuhan Iii67 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pelabuhan Iv68 Tahun 1992Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pelayaran Samudera Djakarta Lioyd69 Tahun 1992Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Semarang70 Tahun 1992Bank Umum71 Tahun 1992Bank Perkreditan Rakyat72 Tahun 1992Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil73 Tahun 1992Penyelenggaraan Usaha Perasuransian74 Tahun 1992Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Islamic Development Bank (idb)75 Tahun 1992Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Asuransi Investasi Dan Kredit Ekspor76 Tahun 1992Dana Pensiun Pemberi Kerja77 Tahun 1992Dana Pensiun Lembaga Keuangan78 Tahun 1992Obat Hewan79 Tahun 1992Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan80 Tahun 1992Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Talah Tiga Kali Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991