Peraturan Pemerintah Tahun 1996

NomorTentang1 Tahun 1996Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias Dan Tapanuli Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara2 Tahun 1996Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor3 Tahun 1996Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (epte) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (kb)4 Tahun 1996Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Bidang Nuklir5 Tahun 1996Hak Keuangan/administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/dudanya6 Tahun 1996Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan I7 Tahun 1996Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Ii Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Ix Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Ii8 Tahun 1996Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Iii, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Iv, Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii9 Tahun 1996Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Vi, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Vii, Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Viii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iv10 Tahun 1996Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara V11 Tahun 1996Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Vi12 Tahun 1996Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxxi Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Vii13 Tahun 1996Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xi, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xii, Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xiii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Viii14 Tahun 1996Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xv-xvi Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xviii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Ix15 Tahun 1996Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xix, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxi-xxii, Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxvii Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara X16 Tahun 1996Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xx Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxiv-xxv Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Xi17 Tahun 1996Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxiii, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxvi, Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxix Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Xii18 Tahun 1996Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Xiii19 Tahun 1996Peleburan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxviii, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Xxxii Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Xiv20 Tahun 1996Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 199421 Tahun 1996Penindakan Di Bidang Kepabeanan22 Tahun 1996Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan23 Tahun 1996Penindakan Di Bidang Cukai24 Tahun 1996Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai25 Tahun 1996Izin Pengusaha Barang Kena Cukai26 Tahun 1996Obligasi Perusahaan Umum (perum) Pegadaian27 Tahun 1996Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan28 Tahun 1996Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja29 Tahun 1996Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/atau Bangunan30 Tahun 1996Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Timor Tengah Selatan, Flores Timur, Dan Manggarai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur31 Tahun 1996Pembentukan Kota Administratif Sorong32 Tahun 1996Tenaga Kesehatan33 Tahun 1996Tempat Penimbunan Berikat34 Tahun 1996Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan35 Tahun 1996Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 198836 Tahun 1996Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun37 Tahun 1996Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 Ke Tahun Anggaran 1996/199738 Tahun 1996Pembentukan 13 (tigabelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat Ii Samarinda Dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur39 Tahun 1996Pembentukan 16 (enambelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang Dan Kapuas Hulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat40 Tahun 1996Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah41 Tahun 1996Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia42 Tahun 1996Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kotawaringin Timur Dan Kapuas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah43 Tahun 1996Pembentukan 5 (lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Donggala, Poso Dan Banggai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah44 Tahun 1996Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim Dan Musi Rawas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan45 Tahun 1996Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu46 Tahun 1996Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Yang Dijual Di Bursa Efek47 Tahun 1996Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci Dan Tanjung Jabung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi48 Tahun 1996Pembentukan Kecamatan Pringapus Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah49 Tahun 1996Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang Ii50 Tahun 1996Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Negara Indonesia51 Tahun 1996Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia I52 Tahun 1996Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama Dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Paniai Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya53 Tahun 1996Pembentukan Kabupaten Simeulue Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh54 Tahun 1996Pembentukan Kabupaten Mimika Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya55 Tahun 1996Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai56 Tahun 1996Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai57 Tahun 1996Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri58 Tahun 1996Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Negara Indonesia59 Tahun 1996Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Perseroan (persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal60 Tahun 1996Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum61 Tahun 1996Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pos Indonesia62 Tahun 1996Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Farma63 Tahun 1996Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Pesawat Terbang Nusantara64 Tahun 1996Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Mesin Perkakas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Krakatau Steel65 Tahun 1996Pembentukan Limapuluh Tiga Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jayawijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat Ii Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kabupaten Paniai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya66 Tahun 1996Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka67 Tahun 1996Penyelenggaraan Kepariwisataan68 Tahun 1996Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank69 Tahun 1996Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang70 Tahun 1996Kepelabuhanan71 Tahun 1996Kebandarudaraan72 Tahun 1996Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri73 Tahun 1996Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultan74 Tahun 1996Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Pp 10/1995