NomorTentang1 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pos Indonesia2 Tahun 1999Penyelenggaraan Transmigrasi3 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengerukan Indonesia4 Tahun 1999Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Ba5 Tahun 1999Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik6 Tahun 1999Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi7 Tahun 1999Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa8 Tahun 1999Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar9 Tahun 1999Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka10 Tahun 1999Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi11 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengembangan Keuangan Koperasi12 Tahun 1999Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik13 Tahun 1999Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada Pt Indofood Tbk.14 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Amarta Karya15 Tahun 1999Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada Pt Indofood Tbk.16 Tahun 1999Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Di Bidang Pengadilan Niaga17 Tahun 1999Badan Penyehatan Perbankan Nasional18 Tahun 1999Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun19 Tahun 1999Pengendalian Pencemaran Dan/atau Perusakan Laut20 Tahun 1999Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari, Kolaka, Dan Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara21 Tahun 1999Pembentukan 12 (dua Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu Dan Bulukumba Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan22 Tahun 1999Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pontianak Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat23 Tahun 1999Pelaksanaan Serah-simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter24 Tahun 1999Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri25 Tahun 1999Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank26 Tahun 1999Tarif Atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman27 Tahun 1999Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup28 Tahun 1999Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank29 Tahun 1999Pembelian Saham Bank Umum30 Tahun 1999Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan31 Tahun 1999Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan32 Tahun 1999Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan33 Tahun 1999Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum34 Tahun 1999Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Pt Bank Lippo Tbk., Pt.bank Internasional Indonesia Tbk., Pt Bank Bali Tbk., Pt Bank Umum Koperasi Indonesia, Pt Bank Universal Tbk., Pt Bank Frima Express, Pt Bank Arta Media, Dan Pt Bank Patriot35 Tahun 1999Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Pt Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ib36 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Istika Karya37 Tahun 1999Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Perbankan38 Tahun 1999Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah39 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pakarya Industri40 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I41 Tahun 1999Pengendalian Pencemaran Udara42 Tahun 1999Pembentukan Dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Maluku Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku43 Tahun 1999Pembentukan 13 (tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Dan Langkat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera UtaraTahun44 Tahun 1999Pembentukan 5 (lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Timur Dan Aceh Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh45 Tahun 1999Pembentukan Kecamatan Bantarsari Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah46 Tahun 1999Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung47 Tahun 1999Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung48 Tahun 1999Pembentukan 14 (empat Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat49 Tahun 1999Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang Dan Kediri Ddalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur50 Tahun 1999Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/sijunjung, Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera BaratTahun51 Tahun 1999Penyelenggaraan Statistik52 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Tabungan Negara, Dan Perusah53 Tahun 1999Perusahaan Umum Kehutanan Negara (perum Perhutani)54 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pakarya Industri55 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iii56 Tahun 1999Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk.57 Tahun 1999Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan58 Tahun 1999Syarat-syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan59 Tahun 1999Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor60 Tahun 1999Pendidikan Tinggi.61 Tahun 1999Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum62 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertani63 Tahun 1999Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian64 Tahun 1999Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan65 Tahun 1999Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara66 Tahun 1999Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa67 Tahun 1999Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemeriksa68 Tahun 1999Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara69 Tahun 1999Label Dan Iklan Pangan70 Tahun 1999Pemindahan Ibukota Daerah Kebupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya Di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun71 Tahun 1999Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala Dari Wilayah Daerah Kota Palu Ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala72 Tahun 1999Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman73 Tahun 1999Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu74 Tahun 1999Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yangberlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan75 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang Ii76 Tahun 1999Perubahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang I77 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Merpati Nusantara Airlines78 Tahun 1999Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri79 Tahun 1999Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan80 Tahun 1999Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri81 Tahun 1999Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan82 Tahun 1999Angkutan Di Perairan83 Tahun 1999Kerjasama Antara Pemerintah Dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani84 Tahun 1999Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi Dan Kabupaten Agam85 Tahun 1999Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun86 Tahun 1999Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan87 Tahun 1999Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan88 Tahun 1999Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi89 Tahun 1999Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (natour Ltd) Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt Hotel Indonesia Internasional90 Tahun 1999Pengabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang I Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang Ii91 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (pt Bukopin92 Tahun 1999Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan93 Tahun 1999Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I94 Tahun 1999Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Ii95 Tahun 1999Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional96 Tahun 1999Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menter97 Tahun 1999Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.98 Tahun 1999Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Mente99 Tahun 1999Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional