Peraturan Pemerintah Tahun 1999

Nomor Tentang 1 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pos Indonesia 2 Tahun 1999 Penyelenggaraan Transmigrasi 3 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pengerukan Indonesia 4 Tahun 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Ba 5 Tahun 1999 Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik 6 Tahun 1999 Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa 8 Tahun 1999 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar 9 Tahun 1999 Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka 10 Tahun 1999 Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi 11 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengembangan Keuangan Koperasi 12 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik 13 Tahun 1999 Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada Pt Indofood Tbk. 14 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Amarta Karya 15 Tahun 1999 Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada Pt Indofood Tbk. 16 Tahun 1999 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Di Bidang Pengadilan Niaga 17 Tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 19 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Dan/atau Perusakan Laut 20 Tahun 1999 Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari, Kolaka, Dan Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara 21 Tahun 1999 Pembentukan 12 (dua Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu Dan Bulukumba Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 22 Tahun 1999 Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pontianak Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat 23 Tahun 1999 Pelaksanaan Serah-simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter 24 Tahun 1999 Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri 25 Tahun 1999 Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank 26 Tahun 1999 Tarif Atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 28 Tahun 1999 Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank 29 Tahun 1999 Pembelian Saham Bank Umum 30 Tahun 1999 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan 31 Tahun 1999 Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 32 Tahun 1999 Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 33 Tahun 1999 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum 34 Tahun 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Pt Bank Lippo Tbk., Pt.bank Internasional Indonesia Tbk., Pt Bank Bali Tbk., Pt Bank Umum Koperasi Indonesia, Pt Bank Universal Tbk., Pt Bank Frima Express, Pt Bank Arta Media, Dan Pt Bank Patriot 35 Tahun 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Pt Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ib 36 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Istika Karya 37 Tahun 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Perbankan 38 Tahun 1999 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 39 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pakarya Industri 40 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I 41 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Udara 42 Tahun 1999 Pembentukan Dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Maluku Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku 43 Tahun 1999 Pembentukan 13 (tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Dan Langkat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Tahun 44 Tahun 1999 Pembentukan 5 (lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Timur Dan Aceh Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh 45 Tahun 1999 Pembentukan Kecamatan Bantarsari Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 46 Tahun 1999 Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung 47 Tahun 1999 Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung 48 Tahun 1999 Pembentukan 14 (empat Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat 49 Tahun 1999 Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang Dan Kediri Ddalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 50 Tahun 1999 Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/sijunjung, Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Tahun 51 Tahun 1999 Penyelenggaraan Statistik 52 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Tabungan Negara, Dan Perusah 53 Tahun 1999 Perusahaan Umum Kehutanan Negara (perum Perhutani) 54 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pakarya Industri 55 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iii 56 Tahun 1999 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk. 57 Tahun 1999 Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 58 Tahun 1999 Syarat-syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 59 Tahun 1999 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 60 Tahun 1999 Pendidikan Tinggi. 61 Tahun 1999 Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum 62 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertani 63 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian 64 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan 65 Tahun 1999 Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara 66 Tahun 1999 Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa 67 Tahun 1999 Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemeriksa 68 Tahun 1999 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara 69 Tahun 1999 Label Dan Iklan Pangan 70 Tahun 1999 Pemindahan Ibukota Daerah Kebupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya Di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun 71 Tahun 1999 Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala Dari Wilayah Daerah Kota Palu Ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala 72 Tahun 1999 Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman 73 Tahun 1999 Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu 74 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yangberlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan 75 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang Ii 76 Tahun 1999 Perubahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang I 77 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Merpati Nusantara Airlines 78 Tahun 1999 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri 79 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan 80 Tahun 1999 Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri 81 Tahun 1999 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 82 Tahun 1999 Angkutan Di Perairan 83 Tahun 1999 Kerjasama Antara Pemerintah Dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani 84 Tahun 1999 Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi Dan Kabupaten Agam 85 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 86 Tahun 1999 Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan 87 Tahun 1999 Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan 88 Tahun 1999 Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi 89 Tahun 1999 Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (natour Ltd) Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt Hotel Indonesia Internasional 90 Tahun 1999 Pengabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang I Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang Ii 91 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (pt Bukopin 92 Tahun 1999 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan 93 Tahun 1999 Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I 94 Tahun 1999 Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Ii 95 Tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional 96 Tahun 1999 Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menter 97 Tahun 1999 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. 98 Tahun 1999 Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Mente 99 Tahun 1999 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional