Peraturan Pemerintah Tahun 2000

NomorTentang1 Tahun 2000Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian2 Tahun 2000Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Soda Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Garam3 Tahun 2000Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara4 Tahun 2000Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Tambang Batubara Bukit Asam5 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri6 Tahun 2000Perusahaan Jawatan (perjan)7 Tahun 2000Kepelautan8 Tahun 2000Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama9 Tahun 2000Gaji Pokok Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung10 Tahun 2000Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah11 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kertas Leces12 Tahun 2000Pencarian Dan Pertolongan13 Tahun 2000Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum14 Tahun 2000Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan15 Tahun 2000Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentanidi Kabupaten Jayapura16 Tahun 2000Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah17 Tahun 2000Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum18 Tahun 2000Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional19 Tahun 2000Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi20 Tahun 2000Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu21 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Konversi Energi Abadi (pt Koneba)22 Tahun 2000Penetapan Bentuk Pt Perusahaan Pilot Proyek Berdikari Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)23 Tahun 2000Perusahaan Umum (perum) Prasarana Perikanan Samudera24 Tahun 2000Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai25 Tahun 2000Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom26 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Telekomunikasi Tbk.27 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero)pt Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan28 Tahun 2000Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi29 Tahun 2000Penyelenggaraan Jasa Konstruksi30 Tahun 2000Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi31 Tahun 2000Obligasi Perusahaan Umum (perum) Pegadaian32 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum33 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv34 Tahun 2000Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (perum Peruri)35 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I36 Tahun 2000Pendirian Perjan Jawatan Televisi Republik Indonesia37 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia38 Tahun 2000Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan39 Tahun 2000Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan40 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Danareksa41 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Jasa Indonesia42 Tahun 2000Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri43 Tahun 2000Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri44 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Nasional Indonesia45 Tahun 2000Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam46 Tahun 2000Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan47 Tahun 2000Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah48 Tahun 2000Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara49 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta50 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv51 Tahun 2000Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama52 Tahun 2000Penyelenggaraan Telekomunikasi53 Tahun 2000Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit54 Tahun 2000Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan55 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pelabuhan Indonesia I56 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kereta Api Indonesia57 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pelabuhan Indonesia Iv58 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Indonesia Farma59 Tahun 2000Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administratif Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 199360 Tahun 2000Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 199361 Tahun 2000Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Keuangan/administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/dudanya62 Tahun 2000Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat63 Tahun 2000Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion64 Tahun 2000Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir65 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pos Indonesia66 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iii67 Tahun 2000Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlakupada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (lapan)68 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (persero) Pt. Bank Tabungan Negara Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum69 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Kimia Farma70 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia71 Tahun 2000Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi72 Tahun 2000Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung Serta Janda/dudanya73 Tahun 2000Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/dudanya74 Tahun 2000Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara75 Tahun 2000Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara76 Tahun 2000Hak Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia Dan Pejabat Lain Yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan Dengan Menteri Negara77 Tahun 2000Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/dudanya78 Tahun 2000Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/dudanya79 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Batan Teknologi80 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi81 Tahun 2000Kenavigasian82 Tahun 2000Karantina Hewan83 Tahun 2000Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 199884 Tahun 2000Pedoman Organisasi Perangkat Daerah85 Tahun 2000Penambahan Pernyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Wijaya Karya86 Tahun 2000Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia87 Tahun 2000Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman88 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv89 Tahun 2000Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 200090 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Ii91 Tahun 2000Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta92 Tahun 2000Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi93 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelabuhan Indonesia I94 Tahun 2000Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri95 Tahun 2000Perusahaan Umum (perum) Sarana Pengembangan Usaha96 Tahun 2000Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil97 Tahun 2000Formasi Pegawai Negeri Sipil98 Tahun 2000Pengadaan Pegawai Negeri Sipil99 Tahun 2000Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil100 Tahun 2000Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural101 Tahun 2000Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil102 Tahun 2000Standardisasi Nasional103 Tahun 2000Perusahaan Umum (perum) Pegadaian104 Tahun 2000Dana Perimbangan105 Tahun 2000Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah106 Tahun 2000Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan107 Tahun 2000Pinjaman Daerah108 Tahun 2000Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah109 Tahun 2000Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah110 Tahun 2000Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah111 Tahun 2000Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat112 Tahun 2000Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan113 Tahun 2000Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan114 Tahun 2000Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah115 Tahun 2000Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah116 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta117 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta118 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta119 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung120 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang121 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta122 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang123 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang124 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Sanglah Denpasar125 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar126 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta127 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta128 Tahun 2000Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta129 Tahun 2000Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah130 Tahun 2000Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil131 Tahun 2000Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia132 Tahun 2000Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian133 Tahun 2000Perusahaan Umum (perum) Percetakan Negara Republik Indonesia134 Tahun 2000Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir135 Tahun 2000Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa136 Tahun 2000Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa137 Tahun 2000Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa138 Tahun 2000Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan139 Tahun 2000Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek140 Tahun 2000Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi141 Tahun 2000Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan142 Tahun 2000Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan143 Tahun 2000Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Ajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000144 Tahun 2000Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai145 Tahun 2000Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah146 Tahun 2000Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai147 Tahun 2000Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu148 Tahun 2000Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-daerah Tertentu149 Tahun 2000Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua150 Tahun 2000Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa151 Tahun 2000Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah152 Tahun 2000Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara153 Tahun 2000Penetapan Universitas Gadjah Mada Sebagai Badan Hukum Milik Negara154 Tahun 2000Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara155 Tahun 2000Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara