Peraturan Pemerintah Tahun 2001

Nomor Tentang 1 Tahun 2001 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2 Tahun 2001 Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah 3 Tahun 2001 Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan 4 Tahun 2001 Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan 5 Tahun 2001 Pemberhentian Pegawai Negeri Dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur 6 Tahun 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Jasa Raharja 7 Tahun 2001 Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah 8 Tahun 2001 Pupuk Budidaya Tanaman 9 Tahun 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perusahaan Gas Negara 10 Tahun 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Indonesia Farma 11 Tahun 2001 Informasi Keuangan Daerah 12 Tahun 2001 Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 13 Tahun 2001 Penundaan Kembali Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam 14 Tahun 2001 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) 15 Tahun 2001 Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural 16 Tahun 2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional 17 Tahun 2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan 18 Tahun 2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik 19 Tahun 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Kimia Farma 20 Tahun 2001 Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 21 Tahun 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri 22 Tahun 2001 Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) PT Perhotelan Dan Perkantoran Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Hotel Indonesia Natour 23 Tahun 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Bank Tabungan Negara 24 Tahun 2001 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) Dan Pembubaran Perusahaan Negara Lokananta 25 Tahun 2001 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri 26 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 27 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama 28 Tahun 2001 Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia 29 Tahun 2001 Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia 30 Tahun 2001 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya. 31 Tahun 2001 Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/dudanya. 32 Tahun 2001 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu Dan Anak Yatim-piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia 33 Tahun 2001 Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu Dan Anak Yatim-piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 34 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia 35 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun1993 36 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993 37 Tahun 2001 Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim, Dan Pejabat Negara 38 Tahun 2001 Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/dudanya 39 Tahun 2001 Penyelenggaraan Dekonsentrasi 40 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol 41 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri 42 Tahun 2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional 43 Tahun 2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial 44 Tahun 2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata 45 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (persero) Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (persero) 46 Tahun 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia 47 Tahun 2001 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional 48 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir 49 Tahun 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Dok Dan Perkapalan Surabaya 50 Tahun 2001 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman 51 Tahun 2001 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 52 Tahun 2001 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 53 Tahun 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Angkasa Pura Ii 54 Tahun 2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional 55 Tahun 2001 Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 56 Tahun 2001 Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 57 Tahun 2001 Badan Perlindungan Konsumen Nasional 58 Tahun 2001 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 59 Tahun 2001 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 60 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 61 Tahun 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perusahaan Listrik Negara 62 Tahun 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia Iv 63 Tahun 2001 Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 64 Tahun 2001 Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (persero), Perusahaan Umum (perum) Dan Perusahaan Jawatan (perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 65 Tahun 2001 Pajak Daerah 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah 67 Tahun 2001 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia 68 Tahun 2001 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri 69 Tahun 2001 Kepelabuhanan 70 Tahun 2001 Kebandarudaraan 71 Tahun 2001 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah 72 Tahun 2001 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/kota 73 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Penetapan Dan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan Dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (pertamina) 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun 75 Tahun 2001 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan 76 Tahun 2001 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa 77 Tahun 2001 Irigasi 78 Tahun 2001 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 79 Tahun 2001 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Socfin Indonesia 80 Tahun 2001 Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Wisma Nusantara International 81 Tahun 2001 Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air 83 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. 84 Tahun 2001 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. 85 Tahun 2001 Penundaan Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.