Nomor |
Tentang |
1 Tahun 2009 |
Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja |
2 Tahun 2009 |
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas |
3 Tahun 2009 |
Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean |
4 Tahun 2009 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Ii |
5 Tahun 2009 |
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik |
6 Tahun 2009 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan |
7 Tahun 2009 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika |
8 Tahun 2009 |
Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
9 Tahun 2009 |
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya |
10 Tahun 2009 |
Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya |
11 Tahun 2009 |
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan |
12 Tahun 2009 |
Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia |
13 Tahun 2009 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan |
14 Tahun 2009 |
Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum |
15 Tahun 2009 |
Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi |
16 Tahun 2009 |
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi |
17 Tahun 2009 |
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa |
18 Tahun 2009 |
Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan |
19 Tahun 2009 |
Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri |
20 Tahun 2009 |
Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia |
21 Tahun 2009 |
Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia |
22 Tahun 2009 |
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia |
23 Tahun 2009 |
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia |
24 Tahun 2009 |
Kawasan Industri |
25 Tahun 2009 |
Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah |
26 Tahun 2009 |
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai |
27 Tahun 2009 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
28 Tahun 2009 |
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri |
29 Tahun 2009 |
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang |
30 Tahun 2009 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi |
31 Tahun 2009 |
Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi |
32 Tahun 2009 |
Tempat Penimbunan Berikat |
33 Tahun 2009 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pengembangan Pariwisata Bali |
34 Tahun 2009 |
Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan |
35 Tahun 2009 |
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur |
36 Tahun 2009 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi |
37 Tahun 2009 |
Dosen |
38 Tahun 2009 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia |
39 Tahun 2009 |
Peraturan Pemerintah Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Pemuda Dan Olah Raga |
40 Tahun 2009 |
Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Pp 51-2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi |
41 Tahun 2009 |
Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor |
42 Tahun 2009 |
Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan |
43 Tahun 2009 |
Peraturan Pemerintah Tentang Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan |
44 Tahun 2009 |
Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Pp 15-2005 Tentang Jalan Tol |
45 Tahun 2009 |
Peraturan Pemerintah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum)pembangunan Perumahan Nasional |
46 Tahun 2009 |
Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir |
47 Tahun 2009 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Riset Dan Teknologi |
48 Tahun 2009 |
Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi Dan Berbahaya |
49 Tahun 2009 |
Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai |
50 Tahun 2009 |
Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Bank Tabungan Negara |
51 Tahun 2009 |
Pekerjaan Kefarmasian |
52 Tahun 2009 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk |
53 Tahun 2009 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia |
54 Tahun 2009 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik |
55 Tahun 2009 |
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi |
56 Tahun 2009 |
Penyelenggaraan Perkeretaapian |
57 Tahun 2009 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan |
58 Tahun 2009 |
Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh Dan Sekretaris Daerah Kabupaten/kota Di Aceh |
59 Tahun 2009 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero) |
60 Tahun 2009 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan |
61 Tahun 2009 |
Kepelabuhanan |
62 Tahun 2009 |
Hak Keuangan/administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Yudisial, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Yudisial Beserta Janda/dudanya |
63 Tahun 2009 |
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil |
64 Tahun 2009 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Asuransi Kredit Indonesia |
65 Tahun 2009 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia |
66 Tahun 2009 |
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Bank Tabungan Negara |
67 Tahun 2009 |
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung Dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali |
68 Tahun 2009 |
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus |
69 Tahun 2009 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara V |
70 Tahun 2009 |
Konservasi Energi |
71 Tahun 2009 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri |
72 Tahun 2009 |
Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api |
73 Tahun 2009 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara |
74 Tahun 2009 |
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan |
75 Tahun 2009 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Pertamina |
76 Tahun 2009 |
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Pembangunan Perumahan |
77 Tahun 2009 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perusahaan Pengelola Aset |
78 Tahun 2009 |
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara Ii |
Discussion about this post