Peraturan Pemerintah Tahun 2010

NomorTentang1 Tahun 2010Dewan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan2 Tahun 2010Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo Ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur3 Tahun 2010Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur4 Tahun 2010Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi5 Tahun 2010Kenavigasian6 Tahun 2010Satuan Polisi Pamong Praja7 Tahun 2010Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Ii8 Tahun 2010Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural9 Tahun 2010Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara10 Tahun 2010Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan11 Tahun 2010Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar12 Tahun 2010Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan13 Tahun 2010Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional14 Tahun 2010Pendidikan Kedinasan15 Tahun 2010Penyelenggaraan Penataan Ruang16 Tahun 2010Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah17 Tahun 2010Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan18 Tahun 2010Usaha Budidaya Tanaman19 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi20 Tahun 2010Angkutan Di Perairan21 Tahun 2010Perlindungan Lingkungan Maritim22 Tahun 2010Wilayah Pertambangan23 Tahun 2010Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara24 Tahun 2010Penggunaan Kawasan Hutan25 Tahun 2010Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil26 Tahun 2010Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia27 Tahun 2010Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia28 Tahun 2010Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya29 Tahun 2010Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia30 Tahun 2010Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia31 Tahun 2010Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya32 Tahun 2010Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan33 Tahun 2010Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia34 Tahun 2010Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang35 Tahun 2010Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan36 Tahun 2010Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam37 Tahun 2010Bendungan38 Tahun 2010Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia39 Tahun 2010Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia40 Tahun 2010Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil41 Tahun 2010Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata42 Tahun 2010Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia43 Tahun 2010Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus44 Tahun 2010Prekursor45 Tahun 2010Penghasilan, Uang Kehormatan, Dan Hak-hak Lain Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia46 Tahun 2010Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I47 Tahun 2010Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan48 Tahun 2010Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan49 Tahun 2010Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Waskita Karya50 Tahun 2010Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia51 Tahun 2010Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia Ii52 Tahun 2010Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur53 Tahun 2010Disiplin Pegawai Negeri Sipil54 Tahun 2010Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan55 Tahun 2010Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara56 Tahun 2010Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis57 Tahun 2010Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat58 Tahun 2010Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana59 Tahun 2010Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi60 Tahun 2010Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto61 Tahun 2010Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik62 Tahun 2010Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar63 Tahun 2010Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Brantas Abipraya64 Tahun 2010Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil65 Tahun 2010Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah66 Tahun 2010Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan67 Tahun 2010Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Krakatau Steel68 Tahun 2010Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang69 Tahun 2010Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah70 Tahun 2010Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi71 Tahun 2010Standar Akuntansi Pemerintahan72 Tahun 2010Perusahaan Umum (perum) Kehutanan Negara73 Tahun 2010Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia74 Tahun 2010Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk75 Tahun 2010Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) PT Bank Mandiri Tbk76 Tahun 2010Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika78 Tahun 2010Reklamasi Dan Pascatambang79 Tahun 2010Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi80 Tahun 2010Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah81 Tahun 2010Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Asuransi Kredit Indonesia82 Tahun 2010Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia83 Tahun 2010Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang84 Tahun 2010Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja85 Tahun 2010Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Sarana Multi Infrastruktur86 Tahun 2010Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Asuransi Kredit Indonesia87 Tahun 2010Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia88 Tahun 2010Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia89 Tahun 2010Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Angkasa Pura Ii90 Tahun 2010Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga91 Tahun 2010Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak92 Tahun 2010Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi93 Tahun 2010Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto94 Tahun 2010Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan