Undang-Undang Tahun 2007

Nomor Hal 1 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan 2 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 3 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 4 Tahun 2007 Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara 5 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara 6 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat 7 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 8 Tahun 2007 Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 9 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara 10 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara 11 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Norontalo Utara Di Provinsi Gorontalo 12 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat 13 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara 14 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara 15 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara 16 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 18 Tahun 2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Vietnam Concerningthe Delimitation Of The Continental Shelf Boundary, 2003) 19 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua 20 Tahun 2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines On Cooperative Activities In The Field Of Defense And Security) 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum 23 Tahun 2007 Perkeretaapian 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana 25 Tahun 2007 Penanaman Modal 26 Tahun 2007 Penataan Ruang 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 29 Tahun 2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 30 Tahun 2007 Energi 31 Tahun 2007 Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku 32 Tahun 2007 Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten 33 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung 34 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur 35 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat 36 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 37 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara 38 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas 41 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 42 Tahun 2007 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republic Korea (Treaty On Extradition Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea) 43 Tahun 2007 Perpustakaan 44 Tahun 2007 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang 45 Tahun 2007 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 46 Tahun 2007 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Apbn Tahun Anggaran 2005 47 Tahun 2007 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation) 48 Tahun 2007 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang