Dasar Hukum (Mengingat)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
Riwayat
Menindaklanjuti: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Download
Source: wikiapbn.org
Discussion about this post