Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2014

Dasar Hukum (Mengingat)

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK05/2007
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2013 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Menggunakan Aplikasi Konfirmasi

Riwayat

Menindaklanjuti: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Daftar Isi

Batang Tubuh

1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Penatausahaan Penerimaan Negara
   1. Penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi atau Bank Devisa Persepsi
   2. Penerimaan Negara pada Bank Persepsi Mata Uang Asing
   3. Penerimaan Negara pada Bank/Pos Persepsi Dalam Rangka Uji Coba/Penerimaan Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (Billing System)
4. Prosedur Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara melalui SPAN
5. Ketentuan Penutup

Lampiran

• Format Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

Download