Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dasar Hukum (Mengingat)

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Riwayat

Menindaklanjuti:

Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara

Mencabut:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta peraturan pelaksanaannya:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja

Ditindaklanjuti dengan:

Daftar Isi

1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
4. Pejabat Perbendaharaan Negara
   1. Pengguna Anggaran
   2. Kuasa Pengguna Anggaran
   3. Pejabat Pembuat Komitmen
   4. Pejabat Penanda Tangan SPM
   5. Kuasa Bendahara Umum Negara
   6. Bendahara Pengeluaran
5. Penyelesaian Tagihan Negara
   1. Pembuatan Komitmen
   2. Pencatatan Komitmen oleh PPK dan KPPN
   3. Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP
      1. Pengajuan Tagihan
      2. Mekanisme Penerbitan SPP-LS
      3. Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan
      4. Mekanisme Penerbitan SPP-UP/GUP/GUP NIHIL
      5. Mekanisme Penerbitan SPP-TUP/PTUP
   4. Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM
   5. Mekanisme Penerbitan SP2D
      1. Pengujian SPM oleh KPPN
      2. Penerbitan SP2D
   6. Pembayaran Pengembalian Penerimaan
   7. Pembayaran Tagihan yang Bersumber dari Penggunaan PNBP
   8. Pembayaran Tagihan untuk Kegiatan yang Bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
6. Koreksi/Ralat, Pembatalan SPP, SPP, dan SP2D
7. Pelaksanaan Pembayaran pada Akhir Tahun Anggaran
8. Pelaporan Realisasi Anggaran
9. Pengawasan dan Pengendalian Internal
10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
11. Ketentuan Peralihan
12. Ketentuan Penutup

Download

Download Peraturan

Download Sumber Daya Lain