Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2018-04-26
inHukum
Reading Time: 4min read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

Produk hukum ini sudah dicabut. Perhatikan bagian riwayat di bawah.

Pemerintahan Daerah

Dasar Hukum (Mengingat)

  1. Pasal 1, Pasal 4. Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Riwayat

Mencabut:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Ditindaklanjuti dengan:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
  • Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  • Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Baca juga:   Pengamat: RUU Keamanan Siber Masih Rancu

Diubah dengan:

  1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Diuji materi dengan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012

Dicabut sebagian dengan:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (mencabut ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V)
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (mencabut ketentuan mengenai desa yang diatur dalam Pasal 200 sampai dengan 216)

Dicabut dengan:Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Daftar Isi

  1. Ketentuan Umum
  2. Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus
    1. Pembentukan Daerah
    2. Kawasan Khusus
  3. Pembagian Urusan Pemerintahan
  4. Penyelenggaraan Pemerintahan
    1. Penyelenggara Pemerintahan
    2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan
    3. Hak dan Kewajiban Daerah
    4. Pemerintah Daerah
      1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      2. Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      3. Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      4. Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      5. Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      6. Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
    5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
      1. Umum
      2. Kedudukan dan Fungsi
      3. Tugas dan Wewenang
      4. Hak dan Kewajiban
      5. Alat Kelengkapan DPRD
    6. Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD
    7. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD
    8. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      1. Pemilihan
      2. Penetapan Pemilih
      3. Kampanye
      4. Pemungutan Suara
      5. Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan
      6. Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
      7. Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    9. Perangkat Daerah
  5. Kepegawaian Daerah
  6. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  7. Perencanaan Pembangunan Daerah
  8. Keuangan Daerah
    1. Keuangan Daerah
      1. Umum
      2. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
      3. Surplus dan Defisit APBD
      4. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
      5. BUMD
      6. Pengelolaan Barang Daerah
      7. APBD
      8. Perubahan APBD
      9. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
      10. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
      11. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
  9. Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan
  10. Kawasan Perkotaan
  11. Desa
    1. Umum
    2. Pemerintah Desa
    3. Badan Permusyawaratan Desa
    4. Lembaga Lain
    5. Keuangan Desa
    6. Kerja Sama Desa
  12. Pembinaan dan Pengawasan
  13. Pertimbangan Dalam Kebijakan Otonomi Daerah
  14. Ketentuan Lain-lain
  15. Ketentuan Peralihan
  16. Ketentuan Penutup
Baca juga:   Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-40/PB/2014

Download

Pranala Luar

Umpan Balik Artikel Download

Nah, pengunjung yang terhormat. Apakah pranala unduhan (link download) di atas berjalan dengan baik?

Wikiapbn memang berupaya sekuat tenaga untuk membebaskan situs ini dari link putus. Namun, terkadang link yang berkondisi baik di suatu waktu, bisa putus di waktu yang lain. Bila Anda merasakan ada link yang putus pada artikel ini, mohon berikan informasi melalui kotak komentar di bawah.

Baca juga:   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012

Artikel dengan Pranala Produk Hukum yang Belum Lengkap

Di dalam artikel ini masih tersebut produk hukum (peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum lainnya) yang belum tersedia pranala (tautan/link). Kemungkinan yang terjadi adalah:

* Kami telah memiliki produk hukum dimaksud, namun belum dibuatkan artikelnya;
* Artikel produk hukum dimaksud telah ada di Wikiapbn, namun belum dibuatkan pranalanya di artikel ini; atau
* Kami belum memiliki produk hukum dimaksud.

Anda meminta kami memuat

Jika Anda menginginkan sebuah produk hukum (baik yang tersebut di sini maupun produk hukum lainnya), maka jangan sungkan-sungkan untuk meminta kepada kami melalui formulir-formulir komentar yang tersedia di bawah setiap artikel Wikiapbn. Jika kami telah memiliki produk hukum yang Anda inginkan, maka dengan senang hati kami akan memuatnya untuk Anda.

Anda ingin berkomentar?

Ingat, bahwa pengurus tidak berkewajiban menjawab pertanyaan Anda. Selengkapnya, silakan baca bantuan komentar.

Source: wikiapbn.org

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Undang-Undang Dasar 1945

Next Post

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2007

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006

Discussion about this post

Stay Connected

  • 444 Fans
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Satuan Kerja

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

‘Roadmap’ E-Commerce Masih Tunggu Aturan Perpajakan Bisnis Start-Up

0
Perlambatan Kasus Corona Kerek Harga Minyak Dunia

Nilai Tender Pengadaan Barang dan Jasa Hulu Migas 2021 Sebesar Rp87,6 Triliun

0
Perlambatan Kasus Corona Kerek Harga Minyak Dunia

Nilai Tender Pengadaan Barang dan Jasa Hulu Migas 2021 Sebesar Rp87,6 Triliun

2021-01-17
Sri Mulyani Siapkan Dana Rp 30 T untuk Lembaga Pengelola Investasi

Pemerintah segera kucurkan Rp 66,99 triliun dana ke perbankan

2021-01-17
Opsi Terbatas Menutup Defisit APBN yang Berpotensi Membengkak

Kemenkeu: Belum ada kementerian/lembaga yang ajukan penghematan belanja

2021-01-17
Jasa Marga akan Bangun Tangga Darurat di 8 Titik Tol Layang Japek

Bersiap, Mobil Usia 10 Tahun Lebih akan Dilarang di Jakarta 2025

2021-01-17

Recent News

Perlambatan Kasus Corona Kerek Harga Minyak Dunia

Nilai Tender Pengadaan Barang dan Jasa Hulu Migas 2021 Sebesar Rp87,6 Triliun

2021-01-17
Sri Mulyani Siapkan Dana Rp 30 T untuk Lembaga Pengelola Investasi

Pemerintah segera kucurkan Rp 66,99 triliun dana ke perbankan

2021-01-17
Opsi Terbatas Menutup Defisit APBN yang Berpotensi Membengkak

Kemenkeu: Belum ada kementerian/lembaga yang ajukan penghematan belanja

2021-01-17
Jasa Marga akan Bangun Tangga Darurat di 8 Titik Tol Layang Japek

Bersiap, Mobil Usia 10 Tahun Lebih akan Dilarang di Jakarta 2025

2021-01-17

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Follow & Support Us!!

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

true