🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Bank Muamalat mengalami masalah permodalan yang tak kunjung selesai. Jika permodalan tak kunjung diterima, dikhawatirkan Bank Muamalat akan mengalami masalah yang semakin sulit.

Menyikapi hal tersebut, Chief of Infobank Institute Eko B Supriyanto menyebut ada lima skenario yang bisa dilakukan untuk menyehatkan Bank Muamalat. Berikut 5 skenario tersebut::

1. Tambahan Modal

Tambahan modal adalah hal yang sangat penting agar Bank Muamalat bisa tetap bertahan sebagai pelopor Bank Syariah pertama di Indonesia.

Namun, Eko menilai sejauh ini para pemegang saham tidak mau memberikan tambahan modal untuk menyehatkan Bank Muamalat.

“Skenario ini enggak mungkin, karena selama masuk ke Indonesia ada hal-hal yang kurang. Inilah mengapa para pemegang saham harus datang dan membicarakan ini,” jelas Eko.

Chief of Indonesia Economics Intelligent (IEI) Sunarsip menilai alasan pemilik saham enggan menambah modal, karena masing-masing pemilik mempunyai kepentingan masing – masing.

“Yang pentingkan pemiliknya sadar bahwa sekarang di buku 2, lakukan saja perubahan strategi bisnisnya. Kenapa susah pemilik saham melakukan rekontrukturisasi karena mereka punya kepentingan sendiri-sendiri,” kata Sunarsip.

2. Merubah Pendekatan OJK

Eko menyebut, pendekatan otoritas jasa keuangan (OJK) selama ini adalah pengawasan. Sehingga tidak efektif untuk memecah persoalan Bank Muamalat.

Ia menilai, pendekatan supervisi akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah Bank Muamalat. Yakni dengan menyepakati program permodalan dalam jangka waktu tertentu, karena saat ini yang dibutuhkan Bank Muamalat adalah relaksasi kebijakan dari OJK.

“Kalau pendekatan OJK dengan pengawasan, maka modal yang dibutuhkan besar. Tapi kalau pendekatannya supervisi yaudah butuhnya berapa, ambil dulu yang ada nanti baru disepakati program-programnya,” kata Eko.

Sejauh ini Bank Muamalat sudah mendapatkan akses permodalan dari Al Falah Investments Pte Limited sebesar Rp 2,2 triliun. Hanya saja permodalan ini tidak bisa masuk lantaran terhambat sistem regulasi OJK.

“OJK harus hadir dengan merubah pendekatan dari pengawasan menjadi supervisi. Mungkin nanti programnya bisa menjual portofolio lalu membeli portofolio yang bagus-bagus kemudian menerbitkan sub debt,” jelas Eko.

3. Right Issue

Rights issue merupakan sebuah cara untuk menambah modal bagi perusahaan. Prosesnya dengan menerbitkan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) yang kemudian bisa ditebus menjadi saham baru.

“Kalau investor awal tergerak melakukan pengawasan dengan mngeluarkan sukuk maka ada right issue. Ada kemungkinan penyelamatan tanpa LPS (Lembaga Penjamin Simpanan),” ungkap M. Edhie Purnawan, ekonom UGM dan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

4. Melibatkan Nasabah

Eko menyebutkan skenario keempat adalah penyelamatan yang dikuatkan oleh nasabah penabung sendiri dimana nasabah penabung ditawarkan dari simpanan dirubah menjadi equity.

“Jadi Bank Muamalat dikuatkan oleh nasabah dan ditawarin, dimana simpanan menjadi equity. Lalu, di swap-kan simpanan ditawarkan ke nasabah penabung bisa dalam bentuk sub.debt,” ungkap Eko.

5. Likuiditas oleh LPS

Resolusi dengan melibatkan LPS ini dinilai tidak mungkin. Karena belajar dari kasus politisasi Bank Century sampai sekarang masih membekas. Di mana OJK absen dalam kondisi ini.

“LPS bisa melakukan ragam option sampai dengan likuiditas. Tapi LPS bisa bekerja bila lembaga pengawas memberi rekomendasi bahwa bank yang bersangkutan dinyatakan bank gagal,” kata Edhie.

Selanjutnya jika bank dinyatakan gagal, maka bank akan mengeluarkan sukuk untuk men-generateuang.

Di sisi lain Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE), Piter Abdullah Redjalam menyebut, Bank Muamalat masih sehat. Hanya saja bisnisnya yang salah urus.

“Maslah permodalan Bank Muamalat masih terjaga 12 persen. Untuk batas minimum masih cukup. Persoalan Bank Muamalat ini masih bagus. Memang kalau dibiarkan atau kalau penyelesaiannya lewat LPS itu bukan opsi,” kata Pieter.(msn)