“Secara total, alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN dan Lembaga Rp42,385 triliun,” jelas Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Meirijal Nur.

Adapun 9 BUMN tersebut adalah pertama, untuk PT PLN sebagai pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi untuk listrik pedesaan. Kedua, PT Hutama Karya sebagai pendanaan bagi kelanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk 3 ruas tol yaitu Kuala Tanjung – Parapat, Lubuk Linggau Bengkulu, dan Sigli-Banda Aceh.

Ketiga, PT Sarana Multigriya Finansial untuk mendukung penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan porsi pendanaan 25%. Keempat, Indonesia Finansial Group (IFG) Life untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha menata industri perasuransian dan penjaminan.

Kelima, PT Pelindo III sebagai pendanaan bagi pengembangan Pelabuhan Benoa untuk mendukung program Bali Maritime Tourism Hub. Keenam, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) sebagai pendanaan bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan KTT G20 tahun 2023 di Tanamori, Labuan Bajo.

Ketujuh, PT Kawasan Industri Wijayakusuma untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Kedelapan, PT PAL Indonesia (Persero) untuk mendukung kesiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam. Kesembilan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai pendanaan penyediaan pembiayaan, penjaminan asuransi, serta penugasan khusus ekspor (national interest account). (kemenkeu)