KeuanganNegara.id-Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memastikan pelaksanaan program B30 akan siap dijalankan di berbagai SPBU mulai tahun depan.
Kepastian disampaikan Nicke usai mendampingi Ahok bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (9/12). Pertemuan itu digunakan keduanya untuk memberi laporan langsung ke kepala negara.
“Tadi sudah kami sampaikan ke Pak Presiden soal kesiapan penerapan B30 dari Pertamina. Semuanya sudah siap penerapan B30 di semua SPBU,” ujar Nicke.
Sebelumnya, Jokowi memperkirakan program B30 bisa diluncurkan pada 20 Desember mendatang dan diterapkan mulai 1 Januari 2020. B30 merupakan program pencampuran minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) sebanyak 30 persen ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.
Mantan direksi PLN itu juga menyampaikan program digitalisasi SPBU yang tengah digencarkan perusahaan. Digitalisasi ini bertujuan untuk memonitor penyaluran BBM subsidi dan elpiji tiga kilogram (kg).Program ini merupakan cara pemerintah untuk menekan tingginya impor minyak. Sebab, impor minyak menjadi kontributor utama dalam pembengkakan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.
Selain itu, program ini diharapkan mampu menjadi energi baru terbarukan bagi pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Tak ketinggalan, program ini diharapkan turut membantu penyerapan produksi CPO yang tinggi di dalam negeri.
Tak hanya soal B30, Nicke melanjutnya, ia juga melaporkan soal perkembangan pembangunan kilang minyak dan petrokimia di beberapa lokasi. Sayangnya, ia tidak merinci hal itu satu per satu.
“Itu juga sudah menjadi program dari Pertamina dan juga pemerintah,” imbuhnya.
“Kami akan mendorong nanti penggunaancashless paymentuntuk seluruh masyarakat yang menggunakan subsidi BBM dan subsidi elpiji maupun solar subsidi,” terangnya.
Kendati begitu, Nicke memastikan tidak ada pembahasan seputar penyesuaian harga BBM untuk tahun depan. Begitu juga soal kewajiban pembayaran talangan subsidi BBM yang seharusnya dibayar pemerintah ke Pertamina.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menambahkan ada pula pembahasan soal percepatan investasi dan realisasi pembangunan kilang Pertamina ke depan.
“Kami mau mempercepat semua proyek di Pertamina, salah satunya, tiga proyek dengan Abu Dhabi itu kan hampir US$20 miliar lebih,” katanya. (cnn)
Discussion about this post