KeuanganNegara.id-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut kebutuhan dana untuk seluruh proyek infrastruktur yang dibangun sampai lima tahun ke depan mencapai Rp1.900 sampai Rp2.000 triliun. Namun, APBN hanya mampu menutup sekitar Rp620 triliun sampai lima tahun ke depan.
“Itu kalau melihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahunan paling cuma segitu, Rp620 triliun,” ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11) malam.
Sementara sisanya sekitar Rp1.280 sampai Rp1.380 triliun, mau tidak mau harus bisa ditutup oleh pihak lain. Misalnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta melalui berbagai skema kerja sama.
Basuki mengaku belum ada gambaran pasti terkait berapa jumlah dana pembangunan infrastruktur yang bisa ditutup oleh para perusahaan pelat merah karya dan swasta. Namun, ia mengatakan kebutuhan yang tinggi tentu akan membuat pemerintah segera putar otak mencari sumber pembiayaan.
“Anggaran sumber daya air akan digunakan untuk menyelesaikan bendungan, irigasi, dan air baku. Kalau konektivitas untuk jalan tol sepanjang 2.500 kilometer dan sebagainya,” terang dia.”Tentu, sisanya itu kami ingin ada investasi atau dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” katanya.
Sayangnya, Basuki belum bisa merinci proyek mana saja yang sekiranya sudah dikerja samakan dengan BUMN dan swasta. Begitu pula dengan berapa proyek lagi yang belum mendapat sokongan dana.
Sementara untuk tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan alokasi anggaran ke Kementerian PUPR sebesar Rp120,21 triliun. Anggaran PUPR di antaranya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp43,97 triliun, konektivitas Rp42,95 triliun, dan permukiman Rp22 triliun.
Kemudian untuk perumahan Rp8,48 triliun, pengembangan sumber daya manusia Rp525,2 miliar, pembinaan konstruksi Rp725 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp263,8 miliar hingga dukungan manajemen, pengawasan serta pengembangan inovasi sebesar Rp1,08 triliun.
Anggaran juga akan dialokasikan untuk mendukung lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas sebesar Rp4,89 triliun, infrastruktur pendukung PON XX di Papua Rp 793 miliar, dan dukungan infrastruktur pendidikan dan pasar Rp6 triliun. (cnn)
Discussion about this post